Tiap OPD Pemprov Papua Harus Miliki PPID Sesuai Pergub

Komisioner Komisi Informasi Publik Papua, Andrani S. Wally. (Eveerth/LintasPapua.com)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Kurangnya pelaporan dan keterbukaan informasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka perlu adanya Pedoma Pengelolaan Dokumentasid an Informasi (PPID) sesuai Peraturan Gubernur Papua Nomor 28 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Hal ini disampaikan oleh Komisioner Komisi Informasi Publik Papua, Andrani S. Wally, sekaligus menjelaskan, bahwa Dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Indformasi Publik, disana dijelaskan, bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

“Sehingga sangat keliru jika ada yang mengatakan Komisi Informasi hanya sebatas memberikan informasi saja, namun sebenarnya ada fungsi mengurus Sengketa Informasi Publik yaitu sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan,” ujar Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Papua, Adriani Salman Wally, kepada Hariain Pagi Papua, di Kantornya, di Jayapura, Selasa (15/8/2017).

Dikatakan, bahwa pihaknya juga melakukan mediasi yakni penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.

“KIP Papua berdiri sejak 18 Juli 2014 dilantik oleh Sekda atas nama Gubernur Papua, ini sebenarnya untuk mewujudkan Pemerintahan Yang terbuka,” ungkapnya.

Dikatakan, bahwa Peraturan Gubernur nomor 28 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Papua, ini sangat menguntungkan pemerintahan kita untuk melakukann transparansi atau keterbukaan.

“Namun kini menjadi masalah adalah , banyak SKPD yang belum mematuhi , karena dari hasil evaluasi setiap tahun , bahwa badan publik pemerintah , belum patuh menjalankan undang – undang Nomor 14 tahun 2008,” tuturnya.
Dijelaskan, bahwa Pedoman Pelolaan atau biasa di singkat PPID, diatur dalam Pergub biro humas dan protokoler sebagai PPID utama, sedangkan sedangkan ppid pembantu oleh semua organisasi perangkat daerah.

“Banyak OPD yang jalan ditempat, misalnya dalam OPD perlu ada SK PPID, juga adanya Daftar informasi publik, belum dibuat dan diumumkan, yang kedua adalah deks layanan informasi, sehingga masyarakat datang bisa akses, namun semua belum berjalan baik,” katanya.

Komisioner KIP Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Edukasi, Joel A. Wanda (Eveerth /LintasPapua.com)

Senada dengan itu, Komisioner KIP Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Edukasi, Joel A. Wanda menjelaskan, bahwa PPID wajib menyediakan website, dimana 75 persen wajib dibuat dan dan terakhir adalah laporan yang mana setiap enam bulan perlu ada laporan.

“Bagaimana Gubernur Papua berani menghadirkan KIP dan Pergub, hingga melaunching e- government, namun PPID belum terlaksana, sebabnya KIP dalam tupoksinya membantu mewujudkan keterbukaan informasi publik,” katanya. (Eveerth Joumilena)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...