LEMASA Desak Proses Hukum Masalah Deiyai Harus Terbuka

0
4
Perwakilan Wartawan Saat Memasang Lilin Tanda Berduka Cita Atas Kejadian Pelanggaran HAM Kasus Deiyai. Dalam Aksi 1000 lilin di Wamena. (Ema)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Direktur Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (LEMASA) Timika,  Odizeus Beanal mendesak agar Pelaku penembakatan di Deiyai harus diproses  secara hukum di Pengadilan Umum atau HAM yang berlaku di NKRI  dan ditingkat masyarakat kasus ini harus dibicarakan di Wakeitei secara terbuka disaksikan oleh Masyarakat.

 

Hal ini disampaika Odizeus Beanal, sekaligus menjelaskan, bahwa Meepago menjadi Lahan balas dendam dan lahan melampiaskan emosi, sehingga Masyarakat Adat Papua di  Meepago,  1 Agustus 2017 di Oneibo.untuk kesekian kalinya menjadi korban dari kekerasan Negara melalui keberingasan Oknum Anggota Brimob dan Kepolisian.

 

“Masyarakat adat Papua di Meepago,  juga untuk kesekian kalinya telah menjadi korban akibat bisnis keamanan oknum aparat di Perusahaan Perusahaan. Sudah kesekian kalinya masyarakat di Meepago dicurigai memiliki senjata dan rakyat biasa pun distigma OPM sehingga hrs dihadapi dengan senjata,” ujar Odizeus Beanal, saat dikonfirmasi, Kamis (10/8).

 

Dikatakan,  Untuk kesekian kalinya nyawa manusia meepago di Papua ini diukur sama dengan harta benda yang dijaga atau dirusak akibat tidak adanya kepedulian orang dan badan yang datang untuk bekerja dan mengais rejeki di Kampung.

Sesuai dengan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara dan PP No 3 tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Inskonstitusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,Pelaku harus diproses secara hukum juga di Peradilan Umum, yang berlaku di NKRI dan ditingkat masyarakat kasus ini harus dibicarakan secara terbuka disaksikan oleh Masyarakat;

LEMASA Timika menilai kasus deiyai 1 agustus 2017, bertentangan dengan UU No 39 Tahun 1999 dan oknum anggota Kepolisian telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Perkapolri tentang Implementasi HAM.

Deiyai. “LEMASA Timika menilai telah terjadi Kekerasan Negara oleh aparat negara dan alat negara dan Pelanggaran HAM di Deiyai,” tuturnya.

 

 

Ditegaskan, bawha Kekerasan oleh aparat Negara ini telah melanggar, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM dalam Pasal 30 memberikan jaminan hak atas rasa aman  “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, ”

 

“Negara dan Pemerintah Republik Indonesia melalui aparat Brimob tidak melakukan  kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi, setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

 

 

“Kami juga meminta Bupati Deiyai, Paniai, Nabire, Deiyai, Dogiyai, Mimika dan Intan Jaya agar melarang semua Kontraktor untuk tidak menggunakan aparat keamanan sebagai bemper perusahaan,” tandasnya mengakhiri wawancara. (***)