Kapolda Sampaikan Hasil Investigasi Kasus Penembakan di Deiyai

149
Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. Boy Rafli Amar, M.H, dalam suatu acara coffee morning di Polda Papua (Eveerth Joumilena / Koran Harian Pagi Papua)
Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafli Amar. (Istimewa)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA ) – Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafli Amar menyampaikan kronlogis kejadian bentrok antar warga dengan aparat kepolisian di Oneibo, Kampung Bomou, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai yang terjadi tanggal 1 Agustus 2017 lalu.

Dimana diketahui kejadian itu menewaskan satu orang warga dan delapan orang luka-luka, akibat terkena tembakan. Kejadian itu juga membuat 11 orang anggota kepolisian luka-luka dan dua unit mobil patroli milik polisi dirusak warga.

Boy Rafli menjelaskan, pasca kejadian tim memerintahkan Bidang Propam, Brimob dan Direktorat Reskrim Polda Papua bersama-sama Komnas HAM Perwakilan Papua untuk melakukan investigasi.

“Ada dua poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, dugaan massa yang mengarah kepada aksi anarkis sebagai bentuk protes terhadap adanya penolakan PT.PDP yang menolak warga yang sakit. Kedua, tim mencari tau proses pidana atau pelanggaran hukum yang terjadi, juga ingin melihat sejauh mana proses penanganan tindak pidana ini oleh Polisi meliputi (Kapolsek Tigi dan unsur Brimob yang diperbantukan di Deiyai),” ungkapnya kepada wartawan, Rabu (9/8/2017) usia gelar perkara hasil investigasi di Polda Papua.
Fakta Kronologis Kejadian

Fakta kronoligis versi investigasi, ungkap Boy Rafli, kejadian itu berawal dari aksi protes warga yang mengarah anarkis dari massa yang mengaikbatkan dilakukannya tindakan Polsek Tigi.

“Beberapa fakta yang ditemukan, perisitwa penolakan karyawan PT. PDP berinisial YR terhadap warga yang sering dipanggil pak guru untuk mengantar seseorang yang sakit,” kata mantan Kapolda Banten itu.

Kapolda Papua dan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, saat mengunjungi korban yang rujuk ke RSUD Dok II Jayapura. (ISTIMEWA)

Lalu terjadi pengrusakan saranan camp PT. PDP dan pemukulan terhadap karyawannya, serta ada informasi hilangnya satu karyawan dari camp. Kemudian ada tindakan kepolisian yang diduga terjadinya pelanggaran prosedur didalam penanganan aksi massa, hingga mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan delapan orang warga lula-luka.

“Fakta yang ditemukan, bahwa YR tidak mau menolong, lantaran takut apabila terjadi sesuatu dengan korban dalam perjalanan, yang bersangkutan kahawatir akan dituntut atau dipersalahkan. Akibatnya, warga mengantar sendiri, namun sesampainya di UGD dinyatakan meninggal dunia oleh dokter,” tuturnya.

Boy Rafli menjelaskan, tujuh personil Brimob Polda Papua mengeluarkan tembakan, karena massa semakin anarkis. Saat itu anggota melakukan peringatan ke atas secara bersamaan dan tembakan kearah bawah sambil bergerak mundur.

“Lalu anggota mengganti magazine, awalnya tembakan dilakukan dengan menggunakan peluru karet, kemudian menukar dengan peluru tajam yang saat itu dalam kondisi terdesak. Saat itu anggota menembak kearah bawah, sambil mereka bertahan. Saat anggota mengeluarkan tembakan, sebenarnya ada tiga anggota tengah bernegosiasi dengan masyarakat,” ujarnya.

Mantan Kadiv Humas Mabes Polri itu mengaku tim investigasi telah melakukan pemeriksaan terhadap karawan. “Ada delapan karyawan yang kami mintai keterangan, ditambah sembilan anggota Brimob Polda Papua dan tiga dari masyarakat,” katanya.

Penempatan BKO Personil Brimob Polda Papua

Boy Rafli menjelaskan, penepatan BKO personil Brimob Polda Papua berdasarkan surat perintah dari Kasat Brimob yang menempatkan mereka bertugas disana sejak tanggal 8 mei 2017 lalu, dimana saat itu tengah berlangsung serah terima jabatan Kapolda Papua di Jakarta.

Dimana BKO pengamanan dan pelaksanaan pekerjaan oleh PT. PDP itu dipimpin seorang Danton. Ditemukan bahwa BKO itu diminta oleh perusahaan tanpa ada koordinasi dengan Kapolres Paniai.
“Seharusnya BKO di kendalikan Kapolres. Tak boleh dikenalikan seorang Danton. Kini semua BKO di Polres Paniai berjumlah 20 personil sudah kami tarik semua,” tegasnya.

Kapolda Papua Saat Jenguk Korban di rumah sakit. (IISTIMEWA)

Boy Rafli juga menjelaskan, harusnya kejadian yang terjadi di Kampung Bomou, dikendalikan Kapolsek Tigi, selaku bertanggungjawab diwilayah tugasnya dan juga kepada Kapolres Paniai. Dimana diketahui Danton Brimob harusnya mengikuti arahan Kapolsek Tigi, untuk mundur jauh kebelakang.

“Jadi, kami menemukan tak dilakukan arahan. Padahal dalam perkapolri, dalam menghadapi massa yang mengarah pada aksi anarkis harus dilakukan dengan cara tanpa alat terlenbih dahulu dan dan dilakukan negoisasi. Faktanya, Kapolsek dan Danton tidak satu irama. Saat itu anggota Brimob tidak dapat dikendalikan dan tak memahami instruksi yang diberikan Kapolsek untuk meninggalkan lokasi, dikarenkan massa semakin anarkis. Pada akhirnya mereka lebih mendengar instruksi dantonnya,” pungkasnya.

Pada saat kejadian itu juga, kata Boy Rafli, Danton Brimob ditengah anarkis massa hampir terkena kapak. Lalu, massa melempari anggota dengan batu. Disini seharusnya anggota melakukan tembakan peringatan.

“Petugas seharusnya fokus kepada sumber ancaman dan harus dilumpuhkan. Namun dalam kondisi itu dinamika bisa saja berkembang dan kemudian menjadi tidak terkendali. Ini tidak terlepas dari proses penanganan awal yang tidak efektif. Harusnya mengawali dengan negosiasi dan himbauan persuasive dan melumpuhkan sumber ancaman,” ujarnya.

Penggunaan Senjata Api

Boy Rafli mengatakan dari fakta-fakta yang dikumpulkan tim, dapat disimpulkan telah terjadi sebuah pelanggaran SOP yang dilakukan aparat kepolisian dalam mendatangi lokasi kejadian perkara.

“Penggunaan senjata api secara tak terkontrol saat itu. Seharusnya penggunaan senjata api dilakukan peringatan mengarah ke atas,” katanya.

Kapolsek Tigi Dicipot dan Penarikan BKO Brimob

Boy Rafli membeberkan pergantian Kapolsek Tigi dan penarikan seluruh personil BKO Brimob merupakan bagian dari proses hukum yang dilakukan institusi kepolisian terhadap mereka yang telah melanggar kode etik.

“Saya telah perintahkan Kasat Brimob untuk mengevaluasi tugas tugas personil Brimob di Papua. Memberikan arahan yang jelas dimana setiap BKO (Bantuan Kendali Operasi), harus selalu tunduk dan berada di bawah kendali kepala satuan wilayah (Kapolres),” tukasnya.

Perwakilan Wartawan Saat Memasang Lilin Tanda Berduka Cita Atas Kejadian Pelanggaran HAM Kasus Deiyai. Dalam Aksi 1000 lilin di Wamena. (Ema)

Bahkan Boy Rafli melarang anggota Brimob untuk melakukan pengamanan tanpa seijin dari Kapolres bahkan Kapolda.

“Sebagai contoh, apabila PT. PDP meminta pengamanan, harus ada ijin dari Kapolresnya. Lalu Danton yang ditugaskan bertanggungjawab kepada anggotanya, tidak boleh mengambil keputusan tanpa seijin kapolresnya,” tegasnya.

Proses Hukum Anggota Polri

Boy Rafli menegaskan, pihaknya segera melakukan sidang kode etik terhadap terhadap terduga anggota polri yang melakukan pelanggaran, yaitu mantan Kapolsek Tigi, Danton Brimob dan beberapa anggotanya.

“Saat ini proses persidangan kode etik sudah dalam penyempurnaan berkas pemeriksaan. Tapi saya perintahkan untuk segera dilakukan. Kita juga saat ini sedang mempelajari dugaan tindak pidana dalam bentrokan itu,” pungkasnya. (Roy/Koran Harian Pagi Papua)