Bupati Deiyai Diminta Cabut Ijin PT. Dewa Kresna

0
8
Sebuah Aksi Solidaritas Atas Kasus Deiyai (istimewa)
Sebuah Aksi Solidaritas Atas Kasus Deiyai (istimewa)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Ketua Dewan Adat Wilayah Meepago, Oktovianus Pekei  meminta, kepada Bupati Deiyai untuk mencabut izin usaha bagi PT. Dewa Kresna karena dalam mengerjakan setiap proyek selalu terjadi tindakan yang meresahkan dan melukai masyarakat.

 

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Adat Wilayah Meepago, Oktovianus Pekei, S.S,M.Sc., sekaligus menjelaskan, bahwa Menyimak realitas keamanan Masyarakat Adat di Wilayah Adat Meepago, maka Wilayah Meepago sudah menjadi salah satu wilayah adat yang menjadi lahan subur kekerasan senjata terhadap masyarakat adat.

“Karena kekerasan senjata kapan saja selalu terjadi di Wilayah Adat Meepago. Setiap masalah selalu dikedepankan pendekatan kekerasan senjata sehingga pendekatan itu justru melahirkan pertanyaan bagi masyarakat adat, aparat keamanan bertugas untuk menjamin keamanannya siapa,” ujar Ketua Dewan Adat Wilayah Meepago, Oktovianus Pekei, dalam keterangan yang diterima, Senin  (7/8).

Apakah senjata harus dipakai dalam proses menangani masalah? Kami kira tidak. Pendekatan kekerasan senjata justru melahirkan masalah baru dalam diri masyarakat. Kekerasan senjata hanya menimbulkan amarah dan kebencian bagi masyarakat yang korban. Lantas, pertanyaannya: Apakah masyarakat harus dibangun dengan amarah dan kebencian?

Kasus Kekerasan yang terjadi di Kampung Oneibo, Distrik Tigi (Deiyai) pada Selasa, 01 agustus 2017 kemarin adalah salah satu kasus yang aparat keamanan kedepankan kekerasan senjata. Hal ini dikatakan demikian karena kasus tersebut disikapi berlebihan oleh Pimpinan PT Dewa Kresna dan Brimob.

Foto sejumlah peluru terpakai yang beredar di masyarakat setelah adanya peristiwa penembakan di Deiyai. (istimewa)

Oktovianus Pekei menjelaskan, bahwa menyadari atas peristiwa kekerasan fisik yang terjadi di Kampung Oneibo, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai (Papua) yang terjadi pada 01 agustus 2017 tersebut, maka kami selaku Dewan Adat Wilayah Meepago menyampaikan sikap kami sebagai berikut:

“Kami sangat sesalkan sikap Pimpinan PT. Dewa Kresna yang selalu melibatkan aparat keamanan dalam mengerjakan setiap proyek infrastruktur sehingga setiap proyek selalu terjadi peristiwa kekerasan terhadap masyarakat adat. Juga kami mengutuk tindakan brimob yang selalu represif dalam menyikapi setiap masalah dengan masyarakat sipil,” tegasnya.

 

Kami mendesak Kapolda Papua untuk segera mencopot Kapolsek Tigi dan Komandan Brimob di Deiyai karena telah lalai dalam mengontrol anggotanya yang bersama-sama hadir di lokasi kejadian di Oneibo sehingga terjadi kekerasan senjata yang mengorbankan 13 pemuda dalam waktu sekejab.

Dewan Adat Wilayah Meepago mendesak, Aparat Penegak Hukum untuk segera mengungkap pelaku dan menyampaikan kepada publik serta mengadali pelaku melalui Pengadilan HAM.

Aksi Warga Masyarakat dengan gerakan Seribu Lilin Atas Kasus Deiyai di Wamena dan Jayapura telah menarik simpati akan sebuah pengungkapan kasus tersebut. (Istimewa)

“Demikian pernyataan sikap kami selaku Dewan Adat Wilayah Meepago. Atas perhatian semua pihak untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus kekerasan senjata ini, Kami atas nama Masyarakat Adat Wilayah Meepago, menyampaikan terima kasih,”  tuturnya mengakhirinya pernyataan tersebut.

Sementara itu, terkait Kasus Deiyai, berbagai simpati terus menyalahkan seribu lilin, terutama mendorong pengungkapan kasus tersebut, sehingga ada efek jera bagi oknum aparat keamanan yang bebas menggunakan senjata milik  Negara. (*)