BPJS Kesehatan Jayapura Sosialisasikan Program  JKN

0
18
Mathias Krey, Roberth Rouw dan Alfrida Imbiri, saat membawakan materi sosialisasi di SMK Negeri 3 di Kotaraja. (Eveerth/(LintasPapua.com)
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Jayapura, Mathias Krey (Eveerth/LintasPapua.com)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Kepala Cabang BPJS Kesehatan Jayapura, Mathias Krey mangatakan, bahwa  pihaknya mensosialisasikan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), karena masyarakat masih banyak yang belum memahami manfaat JKN dan hal ini sangat penting.

 

“Sistem rujukan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan medis. Pada pelayanan kesehatan tingkat pertama, peserta program BPJS Kesehatan dapat berobat ke fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas, klinik, atau dokter keluarga,” ujar ujar Kepala Cabang BPJS Kesehatan Jayapura, Mathias Krey, di Aula SMK Negeri 3 di Kotaraja, Senin (7/8/2017).

 

Dikatakan,  apabila pasien memerlukan pelayanan lanjutan oleh dokter spesialis, maka peserta dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat kedua atau fasilitas kesehatan sekunder.

Pelayanan kesehatan di tingkat kedua hanya bisa diberikan jika peserta BPJS Kesehatan mendapat rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.

 

“Seluruh pelayanan  medis bagi peserta BPJS Kesehatan mulai tingkat pertama maupun rujukan ditanggung BPJS Kesehatan,”  kata Mathias Krey.

Mathias Krey, Roberth Rouw dan Alfrida Imbiri, saat membawakan materi sosialisasi di SMK Negeri 3 di Kotaraja. (Eveerth/(LintasPapua.com)

Dijelaskan, mulai 1 Januari 2014 sistem Jaminan Sosial terbaru Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) resmi diberlakukan.  JKN merupakan program pelayanan kesehatan terbaru. Seluruh warga Indonesia nantinya wajib menyisihkan sebagian kecil uangnya untuk jaminan kesehatan di masa depan.

 

Semua rakyat miskin Penerima Bantuan Iuran (PBI) ditanggung kesehatannya oleh pemerintah. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi rakyat miskin untuk memeriksakan penyakitnya ke fasilitas kesehatan.

 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan itu sendiri sebelumnya merupakan perusahaan asuransi yang dikenal sebagai PT Askes.  Sesuai Undang-undang Nomor 40/  2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

 

Dengan adanya JKN, maka seluruh masyarakat Indonesia akan dijamin kesehatannya. Kepesertaan juga  wajib, tidak terkecuali masyarakat tidak mampu karena metode pembiayaan kesehatan individu yang ditanggung pemerintah.

 

Sedangkan Karyawan, PNS, TNI/POLRI, pedagang, investor, pemilik usaha atau perusahaan atau pihak yang bukan Penerima Bantuan Iuran juga wajib ikut program BPJS Kesehatan sebagaimana aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

 

Suasana Sosialisasi BPJS Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kotaraja. (Eveeth/LintasPapua.com)

Disampaikan,  mengacu kepada Peraturan Presiden (Pepres)  Nomor 11/ 2013 dijelaskan, bahwa Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk penduduk miskin dan tidak mampu dibayar oleh Pemerintah Daerah.

 

Sedangkan Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, Pegawai pemerintah non pegawai negeri dan pegawai swasta) dibayar oleh Pemberi Kerja yang dipotong langsung dari gaji bulanan yang diterimanya.

 

Sementara itu, Alfrida Imbiri, Salah Satu Pemateri dari BPJS Kesehatan Jayapura menjelaskan, bahwa bagi peserta perorangan akan membayar iuran sebesar kemampuan dan kebutuhannya. Untuk saat ini sudah ditetapkan untuk mendapat fasilitas kelas I dikenai iuran Rp 59.500 per orang per bulan, fasilitas kelas II Rp 42.500 per orang per bulan serta kelas III Rp 25.500 per orang per bulan

 

Pembayaran iuran dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan dan apabila ada keterlambatan dikenakan denda administratif sebesar 2 persen dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan.

 

“Program BPJS Kesehatan bukan gratis, ada yang dibayar sendiri, oleh pemberi kerja dan peserta itu sendiri,” jelasnya.

 

Untuk itu, kata Frida Yanne Imbiri, bahwa  BPJS Kesehatan Jayapura akan semakin menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat. Tidak saja melalui media, tapi sosialisasi juga akan dilakukan bekerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama bahkan dengan melakukan pemasangan spanduk di lokasi-lokasi strategis.

Pimpinan dan Staff BPJS Jayapura bersama Roberth Rouw, saat foto bersama. (Eveerth/LintasPapua.com)

Informasi yang diterima untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan tidak sulit. Masyarakat bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan dengan membawa persyaratan, foto kopy KTP, KK dan pas foto 3X 4 warna sebanyak dua lembar. Kemudian mengisi formulir pendaftaran selanjutnya melakukan pembayaran premi.

Dalam sosialisasi tersebut didukung juga oleh Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Roberth Rouw, sekaligus menyampaikan, bahwa sebagai perwaikilan Rakyat Papua dan berada di Komisi XIV bersama pemeirntah mencoba komunikasi dan evluasi terkait pelayanan kesehatan

“Pemerintah wajib memberikan pelayanan kesehatan, sehingga saat ini melalui BPJS mensosialisasikan apa yang menjadi hak – hak jaminan kesehatan yang perlu dipahami oleh amsyarakat, karena masyarakat masih banyak yang belum memahami apa yang menjadi haknya yang telah dilakukan pemerintah,” tandasnya. (*)