Sikap Tegas DAP Atas Kasus Penembakan 1 Agustus 2017 di Deiyai

0
354
Aksi Warga Masyarakat dengan gerakan Seribu Lilin Atas Kasus Deiyai di Wamena dan Jayapura telah menarik simpati akan sebuah pengungkapan kasus tersebut. sebelumnya. (Istimewa)
Foto sejumlah peluru terpakai yang beredar di masyarakat setelah adanya peristiwa penembakan di Deiyai. (istimewa)

Masyarakat Adat Suku Mee, untuk kesekian kalinya menjadi korban dari kekerasan Negara melalui keberingasan Oknum Anggota Brimob dan Kepolisian, Masyarakat adat mee juga untuk kesekian kalinya telah menjadi korban akibat bisnis keamanan oknum aparat di Perusahaan Perusahaan.

Untuk kesekian kalinya nyawa manusia mee di Papua ini diukur sama dengan harta benda yang dirusak akibat tidak adanya kepedulian orang dan badan yang datang untuk bekerja dan mengais rejeki di Kampung.Kami menilai hal ini bertentangan dengan UU No 39 Tahun 1999 dan oknum anggota Kepolisian telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Perkapolri tentang Implementasi HAM.

Sebuah Aksi Solidaritas Atas Kasus Deiyai (istimewa)

Kami harus mengatakan SUDAH ADA KORBAN YANG TERTEMBAK dengan peluru tajam, tak dapat dibantah lagi dan ini adalah sebuah pelanggaran HAM karena telah terjadi tindak kesewenang –  wenangan yang mengakibatkan Luka luka tembak jangan hanya dilihat dari korban yang meninggal dunia tetapi ada juga korban luka luka adalah sebuah tindakan Pelanggaran Hukum dan HAM. Dengan berdasarkan fakta diatas maka telah terjadi Kekerasan Negara dan Pelanggaran HAM di Deiyai.

 

Aturan yang dilanggar Oknum Aparat

Kekerasan oleh aparat Negara ini telah melanggar, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia memberikan batasan pengertian mengenai anak yaitu setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Karena ada beberapa anak berumur dibawah 18 Tahun, maka mereka telah melanggar, Pasal 66 yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”.

Aksi Warga Masyarakat dengan gerakan Seribu Lilin Atas Kasus Deiyai di Wamena dan Jayapura telah menarik simpati akan sebuah pengungkapan kasus tersebut. (Istimewa)

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM dalam Pasal 30 memberikan jaminan hak atas rasa aman “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, ”

Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak Pasal 15 butir b dan c UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam kerusuhan sosial dan peristiwa yang mengandung kekerasan.”

Negara dan Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Dengan berdasar fakta dan analisa diatas, maka kami menuntut;

1. Kapolda Papua segera Turun melihat masalah dan menyelesaikan masalah di Deiyai dan Mengumumkan Nama Pelaku serta mendorong proses hukum yang terbuka bagi Pelaku;

2. Tarik BRIMOB yang bertugas memback up POLRES Paniai serta tidak lagi menempatkan di Wilayah Adat Meepago karena beberapa oknum anggotanya terindikasi telah melakukan berbagai Kekerasan;

3. Pelaku harus diproses secara hukum di Pengadilan Umum yang berlaku di NKRI dan ditingkat masyarakat kasus ini harus dibicarakan secara terbuka disaksikan oleh Masyarakat;

4. Bupati Deiyai, Paniai, Nabire, Deiyai, Dogiyai, Mimika dan Intan Jaya agar melarang semua Kontraktor untuk tidak menggunakan aparat sebagai bemper perusahaan dan tidak lagi memberikan kegiatan kepada Group Usaha Dewa.

Demikian pernyataan sikap,
Sabtu, 5 Agustus 2017

DEWAN ADAT PAPUA
Sekretaris II

JOHN NR GOBAI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here