DPR Papua Mendorong Sikapi Banjir Secara Bersama

0
263
Anggota Komisi IV DPR Papua, Boy Markus Dawir, saat memberikan keterangan pers. (Rambat)
Anggota Komisi IV DPR Papua, Boy Markus Dawir, saat memberikan keterangan pers. (Rambat)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Masalah banjir di Kota Jayapura yang terjadi beberapa hari lalu, mendapat tanggapan serius dari Anggota Komisi IV DPR Papua, Boy Markus Dawir.

Politisi yang akrab disapa BMD ini, akan mendorong Komisi IV DPR Papua untuk rapat bersama dengan Pemkot Jayapura, Pemkab Jayapura, Pemprov Papua, Balai Wilayah Sungai Papua, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII, termasuk Dinas Perhubungan dan Dinas PU provinsi, kabupaten dan kota untuk mencari solusi masalah banjir dan tanah longsor di Kota dan Kabupaten Jayapura.
“Ya, saya akan mendorong teman-teman di Komisi IV DPR Papua mengundang mereka untuk mencari solusi mengatasi banjir dan longsor ini,” kata Boy Dawir di Jayapura, Jumat (4/8/2017).

Apalagi, kedua daerah itu merupakan daerah yang dipersiapkan untuk PON XX tahun 2020, sehingga tentu tidak boleh main-main.

BMD mengakui, jika Pemprov Papua pada Oktober 2013 pernah memberikan dukungan kepada Pemkot Jayapura kurang lebih Rp 85 miliar untuk membantu menangani masalah banjir di Kota Jayapura.

Namun, pada Nopember 2013, Wali Kota Jayapura saat itu menolak uang itu. “Dia tolak dan katakan saya tidak butuh uang itu. Katanya dia punya dana ada untuk membenahi infrastruktur banjir di Kota Jayapura. Namun hari ini, wali kota bilang butuh Rp 25 miliar untuk penanganan banjir, kenapa menolak menolak bantuan Pemprov Papua saat itu?,” katanya.

Lebih lanjut, jika dana bantuan dari Pemprov Papua Rp 85 miliar diambil saat itu, tentu saat ini tidak begitu berat menangani banjir di Kota Jayapura. Dan, tentunya Pemprov Papua akan membantu kelanjutannya, karena Kota Jayapura adalah ibukota Provinsi Papua dan gubernur tentu tidak akan lepas tangan.

BMD mengakui ada kesalahan dari pemerintah dalam masalah banjir ini, diantaranya mengelaurkan IMB atau ijin kepada oknum-oknum untuk membangun di daerah resapan air dan hutan konservasi, termasuk bantaran sungai.

Selain itu, Pemerintah tidak menggerakan aparaturnya untuk kampanye dan memperingatan rakyat dengan serius setiap saat terhadap banjir, termasuk jangan buang sampah sembarang.

“Pemerintah juga harus tegas, jika tidak boleh ya tidak boleh, jangan karena teman kita keluarkan IMB disana,” ujarnya.

SMU Negeri 4 Entrop menjadi sasaran banjir kemarin, perlu perhhtian bersama, tampak sejumlah guru dan murid sedang bekerja membersihkan. (Eveerth/LintasPapua.com) . (

Dikatakan, penanganan masalah banjir ini butuh keterpaduan dari berbagai pihak. “Jangan karena aroganmu, akhirnya tolak uang itu, tapi rakyat tuntut ini, namun sekarang bilang jangan salahkan pemerintah. Padahal, pemerintah bertanggungjawab penuh terhadap banjir itu,” tandasnya.

Ia berharap kepala daerah tidak arogan tetapi ia mengajak untuk duduk bicara bersama agar rakyat tidak sengsara akibat banjir dan tanah longsor ini.

“Yang urgent hari ini adalah Kota dan Kabupaten Jayapura untuk penanganan banjir. Nanti kita akan segera mendorong di Komisi IV DPR Papua untuk menggelar rapat bersama sehingga ke depan menuju untuk PON XX tahun 2020 keseluruhan infrastruktur PON harus sudah siap,” paparnya.

Ia berharap jangan sampai ketika ada PON XX tahun 2020, jika terjadi hujan turun 1 jam Kota Jayapura sudah tergenang air dan jalan menuju ke Sentani sudah hancur tertimbun longsor dan lainnya.
“Jangan sampai akibat banjir ini menggangu infrastruktur PON XX yang tengah dibangun. Untuk itu, perlu ditata mulai sekarang,” imbuhnya. (Bat/Koran Harian Pagi Papua)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here