Kasus Deiyai Indikasi Kuat Pelanggaran HAM Berat

0
98
Ilustrasi Foto sejumlah peluru terpakai yang beredar di masyarakat setelah adanya peristiwa penembakan di Deiyai. (istimewa)
Sekretaris Kedua Bidang dari Kedutaan Besar Kerajaan Inggris untuk Republik Indonesia di Jakarta, Mr.Robert Campbell-Davis, ditemani stafnya, Nur Alia dan Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari , Yan Christian Warinussy, di Manokwari, Kamis (13/7/2017). (Foto FerMan, Dokumentasi LP3BH)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Peristiwa dugaan penembakan terhadap 17 warga sipil dimana satu diantaranya tewas atas nama Marius Pigai di Kampung Oneibo-Distrik Tigi-Kabupaten Deiyai-Provinsi Papua, Senin (1/8) oleh aparat keamanan gabungan Polri-TNI terindikasi kuat merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang Berat sebagaimana dimaksud dalam amanat pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 dari Undang –  Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

 

Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif LP3BH, Yan Christian Warinussy, sekaligus menjelaskan, bahwa Indikasi kuat telah terjadinya kejahatan genosida (genocida) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang Undang Pengadilan HAM tersebut nampak nyata dari fakta kasus penembakan ke-17 warga sipil Orang Asli Papua (OAP) di Kampung Oneibo tersebut.

 

“Hal itu nampak dari bentuk luka-luka yang dialami oleh korban tewas atas nama Marius Pigai maupun ke-16 korban lainnya yang kuat fakta dan data tidak ditembak dengan peluru karet dan kuat fakta dan bukti bukan ditembak untuk dilumpuhkan, tetapi kuat dugaan ditembak untuk memmusnahkan atau mematikan,” ujar Yan Christian Warinussy, saat dikonfirmasi, Kamis (3/8/2017).

Berdasarkan sumber LP3BH di Waghete-Deiyai,  bahwa para korban termasuk korban tewas diduga keras terkena serpihan peluru tajam yang berasal dari senjata api milik aparat keamanan gabungan Polri dan TNI.

Foto sejumlah peluru terpakai yang beredar di masyarakat setelah adanya peristiwa penembakan di Deiyai. (istimewa)

Bukti selongsong peluru yang sudah diperoleh di lokasi tempat kejasian perkara (TKP) menunjuk pada peluru tajam jenis kaliber PIN 5,56 yang belum bisa diklarifikasi berasal dari jenis senjata api mana dan dari kesatuan aparat keamanan Polri ataukah TNI.

Berkenaan dengan itu, perlu segera dilakukan investigasi independen yang dapat dilakukan di bawah dukungan dan fasilitasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) serta Gereja lokal di Kabupaten Deiyai tersebut dan Dewan Adat Papua (DAP) Paniai.

Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari menghimbau, para korban luka yang masih hidup dan keluarganya masing-masing untuk menyimpan dengan baik semua bukti-bukti fisik maupun fakta yang ada demi kepentingan investigasi kasus ini.

“Semua bukti yang dimiliki tidak boleh diserahkan dan atau dipindah-tangankan kepada siapapun atau kepada institusi manapun yang tidak memiliki mandat hukum menurut Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,” ungkapnya.

Peristiwa deiyai ini ikut memperkaya data jumlah peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang Berat di Tanah Papua yang terus-menerus terjadi secara berkesinambungan dan tidak pernah diselesaikan secara hukum tapi terus berulang terjadi.

LP3BH juga meminta, adanya perhatian Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang berkedudukan di Jenewa-Swiss untuk dapat segera mengirimkan pelapor khusus (Special Rapporteur) untuk urusan anti penyiksaan untuk dapat berkunjung ke Tanah Papua. Termasuk dalam rangka mengungkap kasus dugaan pelanggaran HAM yang Berat di Kabupaten Deiyai-Provinsi Papau ini.

Peristiwa Deiyai ini menambah daftar panjang korban pelanggaran HAM di Tanah Papua yang terus terjadi dan berulang kali tanpa ada penyelesaian secara hukum menurut mekanisme hukum nasional Indonesia hingga saat ini.

“Sehingga adalah logis dan mendesak untuk di dorongnya penyelesaian masalah pelanggaran HAM di Tanah Papua ke jalur internasional dengan desakan dikeluarkannya resolusi PBB yang dapat dimulai dengan mengirimkan pelapor khusus soal anti penyiksaan untuk berkunjung ke Tanah Papua, termasuk Deiyai dan Paniai serta Sanggeng – Manokwari dalam bulan ini,”  kata Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua/Peraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM “John Humphrey Freedom Award” Tahun 2005 dari Kanada ini. (*)