Sidang Paripurna DPRD Jayapura Bahas Raperda Keuangan dan Administratif

0
159
Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Edison Awoitauw, ST, ketika menyerahkan materi persidangan terkait Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, di Ruang Sidang Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, (Irfan)
Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Edison Awoitauw, ST, ketika menyerahkan materi persidangan terkait Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, di Ruang Sidang Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, (Irfan)

SENTANI (LINTAS PAPUA)  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura menggelar Sidang Paripurna III Masa Sidang II tahun 2017 yang membahas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Jayapura tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Paripurna itu dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Edison Awoitauw, ST, didampingi Wakil Ketua I Mosez Kallem dan Wakil Ketua II Korneles Yanuaring. Juga dihadiri Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si, sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Jayapura dan Kepala OPD di lingkup Pemkab Jayapura.

Dalam pidatonya, Edison Awoitauw selaku Ketua DPRD Kabupaten Jayapura mengimbau kepada seluruh anggota Dewan serta alat-alat kelengkapan Dewan lainnya dan juga pimpinan fraksi-fraksi Dewan ini agar menggunakan waktu yang telah ditetapkan secara optimal dengan menyumbangkan pemikiran yang dapat memberikan nilai tambah pada materi persidangan kali ini.

Kami mengajak para wakil-wakil ketua dan anggota serta alat-alat kelengkapan dewan atau fraksi-fraksi dewan, agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta fungsi yang diamanatkan kepada kita bersama selaku wakil rakyat untuk menyelesaikan secara serius tugas ini dengan memanfaatkan waktu yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien,” ajaknya.

Sementara itu, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si, dalam pidatonya menyampaikan, tujuan dikeluarkannya peraturan pemerintah ini, selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang lembaga.

Dan, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, ucapnya.
Raperda ini sudah mulai dibahas dalam persidangan kali ini dan akan segera ditetapkan menjadi Perda.

“Selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Eksekutif untuk penyusunan dan penetapan peraturan kepala daerah, sehingga penganggarannya dapat diakomodir dalam perubahan APBD tahun anggaran 2017 dan direalisasikan pembayarannya kepada pimpinan dan anggota DPRD,” sambung Mathius Awoitauw.

“Kita berharap dengan direalisasikan PP nomor 18 tahun 2017 ini benar-benar akan meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja anggota dan lembaga DPRD Kabupaten Jayapura sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan,” harap Bupati Mathius dengan tegas.

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Jayapura, Eliab Ongge, S.IP, MM, menyampaikan Legislatif dan Eksekutif perlu duduk bersama mengatur waktu penyusunan Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan.

Mengingat, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD ini telah diterbitkan.

Terkait dengan Pasal 29 PP Nomor 18 tahun 2017, Eliab Ongge menyampaikan, bahwa pada saat PP ini mulai berlaku, maka Perda dan Perkada yang berkaitan dengan atau mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada PP ini paling lambat tiga bulan sejak PP ini diundangkan pada 2 Juni 2017.

“Kami atas nama Bapemperda DPRD Kabupaten Jayapura berharap agar seluruh fraksi menyetujui penetapan Perda ini. Juga kepada pimpinan DPRD diharapkan  untuk segera menetapkan Raperda tentang ini menjadi Perda Kabupaten Jayapura,” harapnya.

Yang mana, akan menjadi rujukan dalam menyusun Peraturan Bupati sebagai peraturan turunannya sebagai petunjuk teknis pembayaran seluruh hak-hak keuangan dan administratif pimpinan dan angggota DPRD yang diatur dalam PP ini, tukas Eliab Ongge. (Irfan/Koran Harian Pagi Papua)