Pemprov Papua Diminta Respon Perppu Baru Terkait Ormas

0
19
Ketua Umum GEMAPI Papua, Habelino Sawaki, SH., M.Si (HAN)., saat berikan keterangan pers. (Eveerth /LintasPapua.com)
Ketua Umum GEMAPI Papua, Habelino Sawaki, SH., M.Si (HAN)., saat berikan keterangan pers. (Eveerth /LintasPapua.com)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA)  –  GEMAPI Papua meminta agar Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua segera merespon Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

“Hal ini untuk menertibkan segala organisasi yang dimaksud dalam Perppu ini baik organisasi lokal maupun nasional yang ada di Papua. Kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sehingga masyarakat bisa paham dan tafsir yang keliru dapat meminimalisir,” ujar Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Papua Indonesia (GEMAPI) Papua, Habelino Sawaki, SH., M.Si (HAN)., dalam keterangan pers di Prima Garden Abepura, Jumat (28/7).

 

Dijelaskan,  sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang difokuskan pada organisasi massa anti Pancasila oleh Presiden Joko Widodo.

“Untuk memudahkan mengingat, maka Perppu ini kemudian secara singkat dikenal dengan Perppu Ormas Anti Pancasila,” lanjutnya.

GEMAPI Papua menyampaikan, ucapan terima kasih terhadap Pemerintah yang cukup responsif terhadap keadaan negara dimana paham radikalisme telah mengancam kehidupan negara kita yang berbhineka.

“Tujuan dari Perppu No. 2 tahun 2017 adalah melindungi rumah kita bersama bernama INDONESIA dari radikalisme yang ingin mengganti dasar negara. Perppu ini bukan hanya tentang HTI tetapi setiap organisasi yang bertentangan dengan Pancasila karena itu kami minta pemerintah tidak tebang pilih,” ungkapnya.

Ditambahkan, bahwaTarget munculnya Perppu ini adalah pada organisasi kemasyarakatan yang anti Pancasila.

 

“Kami meminta segenap pihak untuk memberi dukungan kepada Perppu ini sebab Perppu ini untuk melindungi kehidupan kita yang beragam. Segala pesimis yang muncul terhadap Perppu ini bisa menjadi kontrol dan saran positif untuk menyempurnakan peraturan ini di kemudian hari,” pintanya.

Habelino Sawaki berharap,  agar pemerintah tidak berhenti sampai disini, walau pun Perppu radikalisme sudah ada, namun tidak ada yang dapat menjamin bahwa paham radikalisme akan berakhir, karena itu kita harus bergerak bersama-sama dengan melakukan penyadaran sehingga benih-benih radikalisme dapat benar-benar hilang.

Sementara itu,menanggapi ada laranagn atau sanksi bagi pegawai yang terlibat HTI,  Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, TEA Hery Dosinaen, mengatakan, bahwa pemerintah akan melihat aturan dan sanksinya seperti apa, jika disampaikan kalau ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat HTI atau organisasia terlarang. (Eveerth Joumilena)