Pokja 5 Biro LPBJ Digugat ke PTUN Terkait Pelelangan Aplikasi

0
31
Juru Bicara PT. Biri Indah Mandiri, Alberth Prawar dan Kuasa Hukum, Wahyu Herman Wibowo, SH., dengan salinan surat yang sudah dimasukan ke PTUN Jayapura tertanggal 25 Juli 2017. (Eveerth/LintasPapua)

Juru Bicara PT. Biri Indah Mandiri, Alberth Prawar dan Kuasa Hukum, Wahyu Herman Wibowo, SH., saat memberikan keterangan pers. (Eveerth Joumilena /LintasPapua.com)
JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Kuasa Hukum PT. Biri Indah Mandiri, B. Wahyu Herman Wibowo, SH menuturkan bahwa pihaknya sudah mendaftarkan gugatan tanggal 21 Juli 2017 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura dan inti dari gugatan ini kepada kepada Pokja 5 (Lima) Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Papua.

Dikatakan, bahwa hal ini untuk menguji lebih dulu apakah yang digugat tidaksesuai hukum atau tidak terkait pelalangan aplikasi, sehingga dicarikan kebenarannya.

“Ada 2 hal pokok persoalan. Pertama Grade posisi PT AT, jangan sampai dipaksakan oleh Pokja V, karena nominalnya hanya Rp 29 miliar,” ujar Kuasa Hukum PT. Biri Indah Mandiri, Wahyu Herman Wibowo, SH., di Abepura, Kota Jayapura Rabu (22/7/2017) malam.

Dikatakan, yang menjadi objek gugatan dari perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara melalui LPSE Provinsi berupa pemenang hasil evaluasi dengan menetapkan PT. AT sebagai pemenang.

“Objek gugatan dalam perkara ini telah memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 tahun 2009,” jelasnya.

“Dimana peralatan Biching Plant yang menjadi syarat peningkatan jalan. Dan karena kami menduga ada pelanggaran hukum, maka kami pikir tak ada salahnya diuji dulu,” jelas Wibowo.

Juru Bicara PT. Biri Indah Mandiri, Alberth Prawar dan Kuasa Hukum, Wahyu Herman Wibowo, SH., dengan salinan surat yang sudah dimasukan ke PTUN Jayapura tertanggal 25 Juli 2017. (Eveerth/LintasPapua)

Menyikapi hal ini, Ketua Pokja V Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Papua, Samuel Thomas Soyan yang dikonfirmasi, namun nomor handpone yang bersangkutan tidak bisa dihubungi.

Sementara itu, Juru Bicara PT. Biri Indah Mandiri, Alberth Prawar mengatakan, pihaknya melakukan gugatan kepada Pokja 5 (Lima) Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Papua.

“Kita menggugat landasan hukum dari Panitia Pokja 5 Biro Layanan Barang dan Jasa, karena panitia menyebut berpedoman pada Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, sedangkan menurut kami jika bicara teknis itu harus menggunakan Permen PUPR No 31/PRT/M tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa konstruksi,” ujar Alberth Prawar, didampingi Kuasa Hukum, Wahyu Herman Wibowo, SH., di Abepura, Rabu (26/7/2017).

Dikatakan, penetapan pemenang lelang dari pekerjaan peningkatan jalan Taja SP-V, Kwarja, Kabupaten Jayapura , PT Biri Indah Mandiri yang juga menjadi peserta lelang mengajukan gugatan hukum ke PTUN Jayapura. PT Biri dan sudah mendaftar.

“Panitia lelang khususnya Pokja 5 ini dilakukan lantaran proses lelang menyalahi. Panitia memenangkan perusahaan yang disinyalir tak seharusnya ikut dalam lelang,” katanya.

Dijelaskan, bahwa pekerjaan ini dilelang di Biro Pelayanan Barang dan Jasa PU Papua dimana pada 3 Juni LPSE membuka dan kami ikut lelang.

“Namun tanggal 22 Juni hasil lelang dan kami kalah kemudian mengajukan surat sanggahan, dalam sanggahan tersebut kami menyinggung soal penerapan aturan mainnya,” ungkapnya.

Informasi yang diterima bahwa pemenang tender dengan angka pekerjaan Rp 29 miliar lebih ini adalah PT AT dan pemenang cadangan 1 PT IP. PT Biri sendiri menjadi pemenang cadangan kedua.

Alberth Prawar, dalam penyampaiannya juga meminita agar Pokja 5 BLPBJ tidak menghambat pembangunan dan semangat kerja dari pengusaha asli Papua. (Eveerth/LintasPapua.com)

Alberth Prawar menilai, Keputusan Pokja ini dianggap merugikan pihaknya, karena pertama salah menggunakan pedoman dan kedua PT AT masuk dalam grade B1 atau perusahaan yang harusnya mengikuti lelang untuk nominal Rp 50 miliar ke atas, bukan Rp 29 miliar.

“Jadi jika bicara tender dan teknis nya itu tak lagi menggunakan Perpres, ini uang negara dalam jumlah besar, tak bisa diatur Perpres. Namun karena 2 minggu tak ada jawaban ril akhirnya kami ajukan ke proses hukum,” ungkapnya.
Prawar menegaskan, bahwa proses hukum ini ibarat anak panah sudah ditarik, tinggal dilepas dan apakah arahnya akan ke TUN atau ke pidana atau justru ke Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Apakah kami kalah atau tidak itu nanti. Kami sebut banyak poin yang dilanggar oleh Pokja. Itu kesalahan administrasi negara meski dalam aplikasi,” tuturnya. (Eveerth Joumilena)