Ketua Komisi V DPR Papua Desak Dispendasbud Mimika Cari Solusi Untuk Hak Guru Honorer

0
4
Ketua Komisi V DPR Papua, Yakoba Yolla Lokbere, saat diwawancarai di Abepura. (Eveerth Joumilena / LintasPapua.com)
Yakoba Lokbere SH. M. Kp. .Selaku Ketua Komisi V DPR Papua, ikut peduli dengan berbagai masalah pendidikan di Papua. (istimewa)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Ketua Komisi V DPR Papua Bidang Pendidikan Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat, Yakoba. Lokbere SH. M. Kp. menegaskan, Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika bertanggungjawab dan segera mencari solusi menyelesaikan hak-hak guru honorer yang telah mengabdi di berbagai sekolah di wilayah Mimika.

Sebab, ratusan guru honor ini, telah melaksanakan tugas sebagai seorang guru, namun hingga enam bulan atau selama satu semester, mereka belum menerima hak mereka berupa dana insentif. Penegasan anggota Parlemen Papua ini terkait aksi demo yang terus dilakukan ratusan guru honorer ke Kantor Dispendasbud Kabupaten Mimika hingga, Senin kemarin.

“Saya datang ke Timika ini atas nama institusi yakni DPR Papua, bukan atas nama pribadi. Saya datang untuk melihat berbagai persoalan yang terjadi di Mimika, salah satunya adalah apa yang dialami oleh guru-guru honorer di Timika. Mereka terus melakukan demo menuntut hak mereka, karena kewajibanya sudah dilaksanakan, tetapi hak mereka belum diterima. Jadi, kami minta Pemda Mimika melalui SKPD terkait untuk segera menyelesaikan masalah ini,” demikian ditegaskan Yakoba Lokbere, SH.M.Kp, saat dikonfirmasi Harian Pagi Papua, Selasa (25/7).

Kata Yakoba, Kepala Dispendasbud Kabupaten Mimika, Jenny Usmanny harus segera mengambil langkap cepat dengan berkoordinasi bersama Bupati Mimika, Eltinus Omaleng untuk menuntaskan persoalan yang dihadapi para guru honorer ini.
“Kalau masalah ini dibiarkan berlarut-larut, maka dampaknya sangat besar. Sebab, imbasnya bukan saja dialami oleh guru-guru honorer ini, tetapi imbasnya bisa ke siswa, orang tua siswa dan sekolah-sekolah yang ada di Timika,” kata wanita yang pernah menjabat sebagai Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Nduga Periode 2009-2014 ini.

Menurutnya ini, jika dana insentif yang dipatok untuk guru honorer ini tidak diakomodir dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika, maka Kepala Dispendasbud segera berkoordinasi dengan Bupati Mimika untuk mencari solusinya.

Kata Yakoba, jika pos dana insentif guru honorer tidak tertera dalam DPA, maka ada pos dana lain yang dikucurkan dari Pemerintah Pusat ke daerah yang mungkin bisa diambil sebagai kebijakan yang tentunya bisa dapat dipertanggungjawaban oleh Pemda Mimika.

“Bukan malahan lakukan pembiaran seperti ini. Mereka ini kan manusia yang butuh minum makan. Kalau hak mereka ini tidak dibayarkan, terus biaya untuk makan minum istri anak diambil dari mana. Harus ada kebijakan yang bisa menjawab tuntutan hak dari guru honorer ini,” papar mantan Putri Dani 1996 ini.

Ketua Komisi V DPR Papua, Yakoba Yolla Lokbere, saat diwawancarai di Abepura. (Eveerth Joumilena / LintasPapua.com)

Lebih lanjut putri sulung Yunus Lokbere dan Agustina Kogoya ini, menekankan, kehadirannya di Kabupaten Mimika juga terkait dengan postingan yang sedang viral di media sosial terkait seorang guru honorer bernama Gerardus Tonopea yang sedang menangis di depan Kabid Sosial Budaya Dispendasbud Kabupaten Mimika, Dominggus Kapiyau, S.Sos, M.Si.

“Saya juga sudah minta klarifikasi dengan Pak Kabid Sosbud Dispendasbud Mimika, terkait viral berita dan foto postingan di Medsos. Dan memang kasus viral guru sedang menangis ini saling berkaitan dengan demo guru honorer. Jadi memang Pemda Mimika harus punya hati nurani untuk menyelesaikan persoalan ini,” katanya.

Sementara itu, data yang diperoleh menyebutkan, berdasarkan DPA Dispendasbud Mimika, memang tidak tertera pos dana yang diperuntukan untuk pembayaran insentif guru honorer. Yang tertulis dalam DPA tersebut diantaranya dana insentif guru kontrak dengan kategori dalam kota sebanyak 363 orang, guru kontrak kategori dekat 124 orang, guru kontrak kategori jauh 130 orang dan guru kontrak katerori sangat jauh sebanyak 193 orang atau secara keseluruhan guru kontrak sebanyak 810 orang. (*)