Pemprov Papua Menuju Pelayanan Berbasis e – Government

0
83
Penandatangan regulasi pendukung imeplementasi e government oleh Gubernur Papua disaksikan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, beberapa waktu lalu. (Erwin)

Asisten I Setda Papua, Doren Wakerkwa (Eveerth Joumilena /LintasPapua.com)
JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Pemerintah Provinsi Papua wajib menjadi contoh bagi kabupaten dan kota di Papua, dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis e-Goverment. Hal demikian disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan dan Hukum Sekda Provinsi Papua, Doren Wakerkwa, di Jayapura.

Menurut dia, penerapan pemerintahan berbasis e-goverment di Provinsi Papua, bakal membuat pemeritahan menjadi semakin baik dan berwibawa. “Dengan demikian, SKPD di provinsi pun wajib menjadi teladan bagi instansi-instansi yang ada di kabupaten/kota,” terang dia di Jayapura, Senin (24/7/2017) kemarin.

Dia mengklaim, saat ini kinerja pemerintahan di lingkungan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Papua telah menunjukan peningkatan, seiring dengan diluncurkannya sistem aplikasi berbasis elektronik.

Penandatanganan regulasi pendukung imeplementasi e – government oleh Gubernur Papua disaksikan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, beberapa waktu lalu. (Erwin)

Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kunjungannya ke Jayapura beberapa waktu lalu, tak segan-segan memberi pujian bagi Papua. Atas berbagai terobosan yang dilakukan dalam mengaplikasikan sistem aplikasi pemerintahan berbasis elektronik.

“Sehingga saya menyampaikan terima kasih kepada Inspektur Provinsi Papua, Kepala BPKAD dan teman-teman SKPD lain yang selama ini sudah mampu menjalankan tugas dengan baik,” ucapnya.

“Termasuk bekerja keras sehingga Pemprov Papua masih bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016. Ini bahkan torehan yang ketiga kalinnya sejak 2014. Karena itu, saya harap ini dipertahankan,” harapnya.

Pada kesempatan itu, Asisten Bidang Pemerintahan menyatakan pembanguan pada tahun ini, akan dilakukan dengan pendekatan berbasis kultur budaya, dengan melibatkan masyarakat adat setempat.

ASN di lingkungan Pemprov Papua saat mengikuti apel gabungan di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin pagi. (Erwin)

Dia menambahkan, pembangunan berbasis kultur budaya dinilai penting, mengingat tingkat kesejahteraan masyarakat di Papua belum merata antara satu dengan lainnya.

Hal demikian dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Jayapura yang mencapai 78 poin, sedangkan Kabupaten Nduga hanya 25.

“Makanya di 2017 ini, pendekatan pembangunan kita ubah dengan berbasis kultur budaya,” pungkasnya. (Erwin /Koran Harian Pagi Papua)