Tiga Calon Bupati Jayapura Tolak PSU 9 Agustus 2017

0
59
Kelima Kandidat Bupati Kabupaten Jayapura. (Foto Repro Suara Perempuan Papua)

Ketiga kandidat Bupati Jayapura, Yanni, Gotlif Ohee dan Jansen Monim menunjukan pernyataan sikap meminta penundaan PSU, di Cristo Resto, Sentani, Jumat (21/7/2017). (Rambat)
JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Ketiga kandidat Bupati Jayapura masing-masing Yanni, Gotlif Ohee dan Jansem Monim secara resmi menyatakan sikap menolak pelaksanaan PSU yang rencananya digelar pada tanggal 9 Agustus 2017.

Alasannya, ketiganya menilai KPU Provinsi Papua yang mengambil alih pelaksanaan PSU selain telah melanggar Putusan DKPP, juga bersikap tertutup serta tidak profesional dan demokratis dalam melaksanakan PSU.

Setidaknya, menurut salah satu kandidat Bupati Jayapura, Yanni bahwa ada 6 poin permasalahan yang disoroti dalam pernyataan sikap itu.

“Pertama, kami sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, menilai dan berpendapat bahwa KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura telah bersikap tertutup dan tidak demokratis dalam mempersiapkan pelaksanaan PSU,” kata Yanni dalam releasenya yang diterima HPP, Senin (24/7/2017).

Apalagi, sejak putusan DKPP Nomor 46/DKPP-PKE-VI/2017 dan Nomor 88/DKPP-PKE-VI/2017 dikeluarkan dan KPU Provinsi mengambil alih tugas KPU Kabupaten Jayapura, hingga saat ini ketiga kandidat sebagai peserta pemilihan tidak pernah sekali pun diundang untuk membicarakan masalah PSU, termasuk masalah tahapan, program dan jadwal.

Kedua, lanjut Yanni, hingga saat ini, tidak pernah ada pemberitahuan resmi kepada ketiga kandidat sebagai peserta pemilihan mengenai jadwal pelaksanaan PSU.

“Kami hanya tau lewat berita dan info-info di pinggir jalan. Seluruh proses persiapan pelaksanaan PSU dilakukan secara diam-diam dan tertutup, padahal kami adalah pihak yang pertama kali mengungkap adanya pelanggaran pada pemungutan suara sebelumnya hingga akhirnya menghasilkan keputusan PSU di 17 Distrik,” tandasnya.

Suasana Warga Saat Ikut Pencoblosan pada Pemilukada 15 Februari 2017 lalu ( Eveerth /LintasPapua.com)

Oleh karena itu, ketiga kandidat menilai dan perpendapat bahwa KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura telah melanggar asas keterbukaan, profesionalisme dan akuntabilitas dalam proses pelaksanaan PSU.

Ketiga, kata Yanni, dalam amar putusan DKPP poin 6 secara tegas dan jelas menyatakan memerintahkan KPU Provinsi Papua mengambilalih pelaksanaan PSU di 17 dari 19 Distrik dengan keharusan mengevaluasi jajaran penyelenggara.
Namun faktanya, ungkap Yanni, KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura hanya melaksanakan PSU di sebagian TPS atau 229 TPS di 17 Distrik, bukan seluruh TPS yang ada di 17 Distrik yaitu 308 TPS.

“KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura tidak sepatutnya membuat tafsir yang berbeda dari amar putusan DKPP, karena KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura tidak memiliki kewenangan menafsirkan Putusan DKPP, kecuali wajib melaksanakan putusan DKPP sebagaimana ditegaskan dalam UU No 15 Tahun 2011,” katanya.

Dengan Fakta ini, maka ketiga kandidat menilai KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura sudah tidak lagi bersikap independen, mandiri, jujur dan adil dalam menyelenggarakan PSU.
Dikatakan, keempat bahwa selain mengurangi jumlah TPS yang harus di PSU, KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura juga tidak melakukan evaluasi terhadap jajaran penyelenggara sebagaimana yang diperintahkan DKPP.

Evaluasi ini termasuk jajaran sekretariat, karena dalam putusan DKPP terungkap bukan hanya ada pelanggaran mengenai pergantian KPPS secara massif tetapi juga pelanggaran berupa manipulasi C-1 KWK sehingga C-1 KWK yang asli tidak diketahui keberadaannya kecuali foto copy.

Hal ini menunjukkan bahwa KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura tidak memiliki niat dan komitmen dalam menghadirkan jajaran penyelenggara yang profesional dan kredibel.

Kelima, imbuh Yanni, terkait dengan agenda pembentukan PPD, PPS dan KPPS, KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura patut diduga telah melakukan pembohongan publik, dimana berdasarkan jadwal yang ditemukan, tercantum pembentukan PPD, PPS dan KPPS pada tanggal 16 – 19 Juli 2017.
Namun faktanya, proses pembentukan PPD, PPS dan KPPS dimulai sebelum tanggal 16 Juli 2017.

“Ini bukan masalah sederhana melainkan masalah serius yang memiliki dampak sangat besar, karena dengan melakukan proses pembentukan PPD, PPS dan KPPS diluar dari jadwal yang telah ditentukan tanpa memberitahukan kepada masyarakat, peserta pemilihan maupun pengawas pemilihan, menyebabkan proses pembentukan PPD, PPS dan KPPS luput dari pantauan dan pengawasan,” katanya.

“Hal ini dapat dianggap KPU Provinsi Papua telah mengelabui masyarakat dan seluruh pihak dengan melakukan rekruitmen PPD, PPS dan KPPS mendahului jadwal dengan tujuan untuk menghindari adanya pengawasan,” paparnya.

Ditambahkan, dengan fakta-fakta itu, ketiga kandidat menilai pelasaknaan PSU yang dilakukan KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura lebih buruk dari pelanggaran yang terjadi pada pemilihan sebelumnya.

Pelanggaran yang terjadi dalam proses pelaksanaan PSU saat ini lebih nyata dan terencana, sehingga ketiga kandidat menyatakan sikap yakni meminta kepada KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura untuk menghentikan segala kegiatan yang terkait dengan proses penyelenggaraan PSU, karena apa yang dilakukan bertentangan dengan Putusan DKPP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, meminta KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura untuk menunda jadwal pelaksanaan pemungutan suara dalam PSU. Dan, meminta KPU untuk konsisten melaksanakan putusan DKPP khususnya mengenai jumlah TPS yang di PSU serta keharusan mengevaluasi jajaran penyelenggara yang hingga saat ini tidak dilakukan.

Ketiga kandidat meminta Bawaslu Papua yang dalam amar putusan DKPP diperintahkan mengawasi pelaksanaan PSU, untuk mengambil sikap tegas dan sekaligus merekomendasikan penundaan pelaksanaan PSU, karena proses yang dilakukan saat ini sangat tertutup dan penuh dengan kesewenang-wenangan.
Sementara itu, calon Bupati Jayapura, Jansen Monim menilai pelaksanaan PSU ini sangat aneh, karena sebagai peserta tidak pernah diundang untuk membicarakan masalah PSU.

“Ini kan bukan pemilihan normal tapi pemungutan suara ulang karena sebelumnya muncul banyak pelanggaran sehingga KPU Provinsi Papua seharusnya mengundang semua pihak termasuk kami sebagai peserta untuk membicarakan segala hal yang akan dilakukan agar pelanggaran yang pernah terjadi sebelumnya tidak lagi terjadi saat PSU.

Kelima Kandidat Bupati Kabupaten Jayapura. (Foto Repro Suara Perempuan Papua)

Sementara menurut Yanni, jika semua mau konsisten dengan aturan main, PSU ini sudah tidak layak dilaksanakan karena kadaluarsa atau lewat waktu. Masalah Pilkada Kabupaten Jayapura ini mau diselesaikan melalui PSU atau pun Pemilu Lanjutan sudah tidak memenuhi syarat.

Apalagi, imbuhnya, dalam PKPU No. 10 Tahun 2015 sangat jelas diatur PSU itu dilaksanakan selambat-lambatnya 4 hari setelah pemungutan suara. Sedangkan Pemilu lanjutan selambat-lambatnya 10 hari.

“Sekarang sudah 4 bulan lebih, mana ada PSU dilaksanakan dengan jarak waktu yang begitu lama? Kemudian siapa yang bisa menjamin kebenaran dan keabsahan 119 TPS yang tidak di PSU? Dalam Pilkada dimanapun, tidak ada cerita suatu dokumen mengenai hasil pemungutan dan penghitungan suara mengendap berbulan-bulan tanpa diketahui keberadaannya. Ini sama saja cerita dongeng dan kemudian memaksakan orang lain untuk percaya,” pungkasnya. (bat /Koran Harian Pagi Papua)