Ilustrasi Suasana Warga Saat Ikut Pencoblosan pada Pemilukada 15 Februari 2017 lalu (LintasPapua.com)

Suasana Warga Saat Ikut Pencoblosan pada Pemilukada 15 Februari 2017 lalu ( Eveerth /LintasPapua.com)
SENTANI (LINTAS PAPUA) – Koordinator Sembilan Dewan Adat Suku (DAS) se-Kabupaten Jayapura, Daniel Toto mempertanyakan, pernyataan yang disampaikan oleh tiga Pasangan Calon (Paslon) Bupati Jayapura, yakni pernyataan baik dari Paslon nomor urut 1 Yanni, SH, paslon nomor urut 3 Godlief Ohee dan paslon nomor urut 5 Jansen Monim, tentang tidak adanya transparansi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua yang juga mengambil alih pelaksanaan PSU dari KPU Kabupaten Jayapura yang telah dinonaktifkan pasca putusan sidang DKPP RI beberapa waktu lalu.

“Jadi, pernyataan dari ketiga Paslon ini perlu dipertanyakan. Ada Apa?, padahal KPU sudah memberikan pemberitahuan melalui surat resmi tentang jadwal pelaksanaan PSU kepada lima Paslon. Sehingga kami mempertanyakan pernyataan mereka, sebenarnya ada apa,” ujar Daniel Toto dengan pertanyaan ketika memberikan keterangan kepada wartawan, di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Sabtu (22/7/2017) sore lalu.

Menurut Toto, pernyataan yang disampaikan oleh ketiga Paslon ini tidak mempunyai dasar hukum. Apalagi sampai meminta agar pelaksanaan PSU pada tanggal 9 Agustus 2017 ini ditunda.

Untuk itu, Daniel Toto yang juga Koordinator Masyarakat Adat se-Kabupaten Jayapura ini meminta, kepada ketiga Paslon yang memberikan pernyataan dibeberapa media cetak lokal pada Jumat (21/7) lalu, di Cafe Christo, untuk berhenti berkoar-koar dan tidak lagi melakukan pembohongan publik.

“Tentunya, sebagai masyarakat adat dan mewakili masyarakat Kabupaten Jayapura, saya minta kepada tiga Paslon untuk tidak lagi melakukan pembohongan publik serta tindakan-tindakan yang melecehkan kewenangan yang diberikan DKPP kepada KPU Provinsi,” pintanya.

Dikatakan Toto, dirinya bersama seluruh masyarakat di Kabupaten Jayapura sudah tidak mau lagi PSU ditunda. Sebab sebelumnya, pada tanggal 15 Februari lalu, masyarakat sudah memberikan hak suaranya.

“Tapi, karena kepentingan oknum-oknum tertentu, kemudian suara yang kami berikan menjadi sia-sia dan harus kami lakukan lagi pada tanggal 9 Agustus mendatang,” bebernya.

Dengan tegas ia menyampaikan, tidak mau lagi pelaksanaan PSU ini ditunda terlebih dikacaukan oleh segilintir orang yang hanya mementingan dirinya sendiri tanpa memikirkan kepentingan rakyat dan daerah Kabupaten Jayapura.

Ia juga mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jayapura agar tidak terprovokasi, dengan pemberitaan yang bisa mengacaukan persatuan dan kedamaian yang sudah dijaga serta dirawat selama ini.

“Intinya kita semua, jangan lagi mendengarkan pihak-pihak yang menyampaikan berita-berita tidak sesuai dengan apa yang sudah KPU Papua sampaikan. Yang harus kita lakukan bersama-sama, yaitu mensukseskan penyelenggaraan PSU 9 Agustus mendatang dan juga menjaga kedamaian yang selama ini kita jaga. Supaya, tidak dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab,” ajak Daniel Toto.

“Dan, semua pihak harus patuh kepada keputusan KPU Provinsi dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Sehingga pelaksanaan PSU bisa sukses, sesuai dengan harapan semua masyarakat Kabupaten Jayapura,” tegasnya.

Saat ditanya terkait dengan pernyataan ketiga Paslon yang mengatakan bahwa KPU Papua membuat tafsiran perubahan jumlah TPS dari 308 TPS di 17 Distrik menjadi 229 TPS , Jawab Toto, perubahan jumlah TPS dari 308 yang bermasalah menjadi 229 sesuai dengan klarifikasi dilapangan dengan Pemkab Jayapura.

“Memang di 17 Distrik ada309 TPS namun semua kan tidak bermasalah sehingga dari hasil klarifikasi terjadilah perubahan dan ini yang disepakati antara KPU dan Pemkab Jayapura. Oleh karena itu, semua pihak harus bisa menerimanya,” jelasnya.

“Kami saja sebagai masyarakat yang kemarin memberikan hak suara bisa menerimanya, kok malah ada orang yang tidak bisa menerima keputusan penyelengaraa. Ini ada apa,” tanya toto.

Dia berharap, KPU Kprovinsi Papua untuk tetap konsisten terhadap keputusan yang dibuat. Baik tanggal pelaksanaan maupun jumlah TPS.

“Harapan kami, KPU Papua tidak usah terpengaruh dengan pernyataan dari beberapa Paslon tapi tetap konsisten agar tidak menimbulkan perdebatan dan kekecewaan ditengah-tengah masyarakat kedepannya,” tukasnya. (Irf/Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here