Bupati Awoitauw Dukung Perda Tambahan Tunjangan Anggota DPRD

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si. (Irfan)
SENTANI (LINTAS PAPUA)- Kabar Anggota DPRD akan mendapat tunjangan tambahan setelah PP Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD resmi diterapkan, didukung Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si.

Adanya peraturan itu, menurut Bupati Mathius Awoitauw,, bahwa tidak serta merta tanpa kajian mendalam dari sejumlah pihak, termasuk pemerintah daerah setempat. Pada prinsipnya, semua tambahan tunjangan tersebut pasti teraksana, karena itu merupakan bentuk apresiasi dari Presiden RI Joko Widodo atas kinerja Anggota DPRD Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia.

Berhembus kabar, tambahan tunjangan itu nominalnya hingga puluhan juta rupiah setiap kali pencairan. Namun, hingga kini belum bisa dipastikan berapa nominal setiap tambahan tunjangan, sebab masih terkendala peraturan-peraturan yang mendukung realisasi PP Nomor 18 tahun 2017, mulai dari pusat hingga daerah.

“Saya pikir (tunjangan tambahan) itu kalau ketentuannya sudah ada. Kita lihat pak Presiden juga memberikan apresiasi untuk kerja-kerja DPRD diseluruh Indonesia. Dengan apresiasi tersebut, ketentuan itu pasti akan terlaksana, ujar Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si, Sabtu (22/7/2017) sore lalu.

“Oleh karena itu, peraturan daerah atau Perda-nya kita segera dorong supaya hak-hak teman Anggota DPR itu bisa direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga setelah Permen selesai dan Perda-nya, kita tinggal membuat Perbup dan melihat sejauh mana kemampuan daerah dalam menghadapi kenikan gaji Anggota DPRD,” tambah Bupati Mathius dengan jelas.

Karenanya, kata Mathius Awoitauw, dirinya sebagai pelaksana Undang-Undang tidak ada alasan untuk tidak melaksanakannya, apabila ketentuan negara sudah ada.

Jadi, kalau keputusan Negara-nya sudah ada dan harus jalan itu tidak ada alasan. Karena kita kan hanya pelaksana dari Undang-Undang, atau pelaksana dari peraturan-peraturan yang ada diatasnya. Sehingga kalau itu sudah ada, kewajiban pemerintah daerah untuk mengeksekusi. Karena itu, peraturan daerah segera kita siapkan supaya realisasi keputusan diatasnya itu bisa kita laksanakan tepat waktu, ungkapnya.

Untuk diketahui, tambahan tunjangan Anggota DPRD ini sebagai ganti ditariknya Mobdin setelah PP nomor 18 tahun 2017 resmi diterapkan. Sementara tambahan tunjangan yang dimaksud dalam PP Nomor 18 tahun 2017 adalah tunjangan transportasi dan tunjangan komunikasi insentif, selain dua perundangan sebelumnya. (Irf /Koran Harian Pagi Papua)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...