Yakoba Lokbere Desak Pemerintah Kabupaten Nduga Menjawab Masalah Kontrakan Mahasiswa

Ketua Komisi V DPR Papua, Yakoba Yolla Lokbere, saat diwawancarai di Abepura. (Eveerth Joumilena / LintasPapua.com)
JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Ketua Komisi V DPR Papua, Yakoba Lokbere mendesak agar Pemerintah Kabupaten Nduga harus segera melihat persoalan kontrakan mahasiswa di Bandung, Jogja dan Malang, yang diusir akibat lambat pembayaran pemondokan atau kontrakan.

“Saya mendesak agar Pemerintah Kabupaten Nduga untuk segera mencari cara untuk menanggulangi masalah ini, sehingga tidak membias ke daerah lain,” ujar Yakoba Lokbere, kepada Harian Pagi Papua, Minggu (23/7).
Dikatakan, dari informasi yang diterima setelah adanya laporan, langsung menghubungi ketua mahasiswa dan ternyata benar ada ratusan yang kini telah berada di teman – teman mereka.

“Ada yang menumpang di asrama tetangga dari kabupaten – kabupaten lain di Papua, tentunya ini sangat mengganggu proses belajar mahasiswa,” ucapnya dengan nada kesal.

Disampaikan, bahwa proses membangun sumber daya manusia, harus berjalan baik dan tidak boleh terjadi seperti ini, sehingga Bupati, Wakil Bupati dan dinas terkait harus segera turun tangan.

“Apapun caranya ini snagat prihatin melihat kondisi mahasiswa, apalagi akan berdampak untuk mahasiswa di Bali dan Sulawesi, tentunya harus melihat secara baik,” katanya.

Baca Juga :  John NR Gobai ; Tambang di Nabire dan Paniai Bukan Barang Jualan

Yakoba yang juga Wakil DPR Papua dari daerah Pemilihan Nduga ini berharap , kepada bupati dan wakil bupati serta para pejabat yang berada di dinas terkait segera ambil langkah positif untuk membantu mahasiswa.

“ini jauh dari Nduga dan sangat diperlukan adanya sikap, sebab itu apapun caranya sudah harus bisa membiayai secara baik,” pintanya.

Dirinya juga menyarankan, kepada DPRD Nduga dan Komisi terkait, sehingga DPRD Nduga harus segera, dan komisi yang mempunyai tugas menanngani masalah.

“Pemerintah Nduga hrus menangani masalah agar tidka terkesan di terlantarkan,” tandasnya.

Mahasiswa Papua asal Kabupaten Nduga Tak Bayar dan terima resiko diusir, kiranya Pemerintah Daerah bisa melihat hal ini. (Istimewa /Otis Tabuni)

Sementara itu, sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Organisasi Pusat Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nduga se Indonesia (BPOP-IPMNI), Otis Tabuni mengatakan, pihaknya telah menyurati Pemerintah Kabupaten Nduga terkait adanya kondisi Mahasiswa dan Pelajar yang diusir dari pemondokan dan kontrakan di tempat study di Jogja dan Bandung serta daerah lain.

“Sangat prihatin, sebab masa kontrakan Mahasiswa – Mahasiswi Nduga se – Indonesia telah berakhir awal Juli 2017, sebagaimana Kota Study Bandung telah diusir pada 20 Juli 2017 dan Kota Study Jogya sedang dalam evakuasi,” ujar Otis Tabuni, yang juga disampaikan dalam surat kepada Pemerintah Kabupaten Nduga, Jumat (21/7).

Terpaksa dikeluarkan akibat tak membayar uang kontrakan, inilah kondisi mahasiswa Nduga yang butuh perhatian pemerintah daerah. (istimewa)

Dijelaskan, bahwa kondisi terkini, Jumat (21/7) tadi pagi pemilik rumah datang dan diminta tinggalkan rumah pada hari ini juga.

Baca Juga :  Duta Besar Amerika Bahas Politik dan Infrastruktur di Wamena

“Dan kini kami sedang menunggu giliran kota study lain kapan dan jam berapa diusir keluar,” katanya, saat dikonfirmasi Harian Pagi Papua, Jumat (21/7/2017).

Pihaknya, atas nama pelajar mahasiswa Nduga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Nduga untuk segera melihat masalah ini. (Eveerth Joumilena)

  • Darmin Rad Kwano

    Untuk membias suda dari dulu, kawan” dari Nduga ini bisa di bilang korban yg ke berapa. Kejadian ini br terungkap di Media ini.
    Coba pemerintah ke Pulau Jawa/Bali & mewawancarai semua mahasiswa & siswi SMA,SMP Yg ada disana. Mereka selalu menjadi korban yg sama dengan apa yg di alami saat ini dengan Teman” dari Kab Nduga.

    • Terimakasih atas komentarnya…sebagai masukan yang baik, sekiranya Pemerintaah bisa menjawab persoalan ini.