Inilah Pernyataan Sikap Menolak PSU Kabupaten Jayapura

0
5
Kelima Kandidat Bupati Kabupaten Jayapura. (Foto Repro Suara Perempuan Papua)

Ketiga kandidat Bupati Jayapura, Yanni, Gotlif Ohee dan Jansen Monim menunjukan pernyataan sikap meminta penundaan PSU, di Cristo Resto, Sentani, Jumat (21/7/2017). (Rambat)

PERNYATAAN SIKAP
TERHADAP PROSES PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017

Kami yang bertanda tangan di bawash ini masing-masing Pasangan Calon Nomor 1, Pasangan Calon Nomor 3 dan Pasangan Calon Nomor 5, setelah mencermati perkembangan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pilkada Kabupaten Jayapura yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura, maka dengan ini menyampaikan sikap politik sebagai berikut.

Kami sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, menilai dan berpendapat bahwa KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura telah bersikap tertutup dan tidak demokratis dalam mempersiapkan pelaksanaan PSU, karena sejak Putusan DKPP Nomor 46/DKPP-PKE-VI/2017 dan Nomor 88/DKPP-PKE-VI/2017 dikeluarkan, hingga saat ini kami sebagai peserta pemilihan tidak pernah sekali pun diundang untuk membicarakan masalah pelaksanaan PSU, termasuk masalah tahapan, program dan jadwal PSU.

Bahwa hingga saat ini, tidak pernah ada pemberitahuan secara resmi kepada kami sebagai Peserta Pemilihan mengenai jadwal pelaksanaan PSU.

Seluruh proses persiapan pelaksanaan PSU dilakukan secara diam-diam dan tertutup, padahal kami adalah pihak yang pertama kali mengungkap adanya pelanggaran pada pemungutan suara sebelumnya hingga akhirnya menghasilkan keputusan PSU di 17 Distrik.

Oleh karena itu, kami menilai dan perpendapat bahwa KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura telah melanggar asas keterbukaan, profesionalisme dan akuntabiltas dalam proses pelaksanaan PSU.

Bahwa dalam Amar Putusan DKPP poin 6 secara tegas dan jelas menyatakan “ Memerintahkan KPU Provinsi Papua mengambilalih pelaksanaan PSU di 17 dari 19 Distrik dengan keharusan mengevaluasi jajaran penyelenggara.

Namun faktanya, KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura hanya melaksanakan PSU di sebagian TPS atau 229 TPS di 17 Distrik, bukan keselluruhan TPS yang ada di 17 Distrik yaitu 308 TPS.

KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura tidak sepatutnya membuat tafsir yang berbeda dari Amar Putusan DKPP, karena KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura tidak memiliki kewenangan menafsirkan Putusan DKPP dan kemudian memilah-milah atau mengurangi jumlah TPS yang di PSU untuk kepentingan Calon tertentu.

Dengan Fakta ini, maka kami menilai KPU provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura sudah tidak lagi bersikap independen, mandiri, jujur dan adil dalam menyelenggarakan PSU.

Bahwa selain mengurangi jumlah TPS yang harus di PSU, KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura juga tidak melakukan evaluasi terhadap jajaran penyelenggara sebagaimana yang diperintahkan DKPP.

Hal ini menunjukkan bahwa KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura tidak memiliki niat dan komitmen dalam menghadirkan jajaran penyelenggara yang profesional dan kredibel.

Bahwa terkait dengan agenda pembentukan PPD, PPS dan KPPS, KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura patut diduga telah melakukan pembohongan publik, dimana berdasarkan jadwal yang kami temukan, tercantum pembentukan PPD, PPS dan KPPS pada tanggal 16 – 19 Juli 2017. Namun faktanya, proses pembentukan PPD, PPS dan KPPS dimulai sebelum tanggal 16 Juli 2017.

Bahwa hal ini bukan masalah sedehana melainkan masalah serius yang memiliki dampak sangat besar, karena dengan melakukan proses pembentukan PPD, PPS dan KPPS diliuar dari jadwal yang telah ditentukan tanpa memberitahukan kepada masyarakat, peserta pemilihan maupun pengawas pemilihan, menyebabkan proses pembentukan PPD, PPS dan KPPS luput dari pantauan dan pengawasan.

Hal ini sekaligus menimbulkan asumsi sebagai tindakan mengelabui masyarakat, peserta pemilihan dan pengawas yang berdampak pada terbatasnya akses masyarakat untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara maupun ketrbatasan akses dalam melakukan pengawasan terhadap pembentukan PPD, PPS dan KPPS.

Bahwa dengan fakta-fakta sebagaimana di atas, kami menilai, pelasaknaan PSU yang dilakukan KPU provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura lebih buruk dari pelanggaran yang terjadi pada pemilihan sebelumnya.

Pelanggaran yang terjadi dalam proses pelaksanaan PSU saat ini lebih nyata dan terencana, sehingga dengan demikian kami menyatakan sikap sebagai berikut :

Pertama: Meminta kepada KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura untuk menghentikan segala kegiatan yang terkait dengan proses penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang, karena apa yang dilakukan bertentangan dengan Putusan DKPP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua : Meminta kepada KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura untuk menunda jadwal pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2017.

Ketiga : Meminta kepada KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura untuk konsisten melaksanakan Putusan DKPP Nomor 46/DKPP-PKE-VI/2017 dan Nomor 88/DKPP-PKE-VI/2017 khususnya mengenai jumlah TPS yang di PSU serta keharusan mengevaluasi jajaran penyelenggara yang hingga saat ini tidak dilakukan.

Keempat : Meminta Bawaslu Provinsi Papua yang dalam Amar Putusan DKPP diperintahkan mengawasi pelaksanaan PSU, untuk mengambil sikap tegas dan sekaligus merekomendasikan penundaan pelaksanaan PSU, karena proses yang dilakukan saat ini sangat tertutup dan penuh dengan kesewenang-wenangan.

Demikian Pernyataan Politik ini dibuat, atas perhatian semua pihak disampaikan terima kasih.

Sentani, Jumat, 21 Juli 2017

PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017

Calon Bupati No. 1. Yanni
Calon Bupati No. 3. Gotlif Ohee
Calon Bupati No. 5. Jansen Monim