Wakil Wali Kota Tegaskan Raskin Jangan Dijadikan Lahan Bisnis

Wakil Wali Kota Jayapura, Ir. H. Rustan Saru, MM., saat melakukan sidak ke kelurahan waena. (Elsye Sanyi)
JAYAPURA (LIINTAS PAPUA) – Wakil Wali Kota (Wawali) Jayapura, Ir. H. Rustan Saru menegaskan, kepada Lurah dan aparatur sipil negara di kelurahan yang ada di kota Jayapura, bahwa jangan jadikan beras Raskin sebagai lahan bisnis.

“Berdasarkan informasi laporan dari masyarakat di Kelurahan Waena bahwa adanya indikasi terkait dengan pendistribusian beras raskin yang tidak secara merata kepada masyarakat setempat,” ujar Rustan kepada awak media saat melakukan sidak di Kantor Lurah Waena, Rabu (19/7/201).

Sehingga pihaknya melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kelurahan Waena berkaitan dengan laporan masyarakat tentang adanya indikasi beras raskin yang tidak di salurkan secara merata kepada masyarakat yang diduga dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

“Saya meminta kepada warga masyarakat yang merasa tidak mendapatkan beras raskin tersebut, agar membuat laporannya, tapi disertai bukti sehingga persoalan ini bisa tindaklajuti,” katanya.

Rustan mengemukakan, bahwa beras yang dijual kepada masyarakat itu dengan harga yang sangat tinggi. Baginya hal itu merupakan perilaku tidak benar yang tidak boleh dilakukan, itu sama saja dengan sengsarakan masyarakat.

“Tapi menurut pengakuan dari Kelurahan, beras tersebut sudah distribusikan kepada semua masyarakat di kelurahan itu. Maka hal ini masih terus kami dalami apakah laporan dari masyarakat itu benar atau tidak,” pungkasnya.

Rustan mengungkapkan, bahwa Bulog memberikan patokan harga beras ke pihak kelurahan sebesar Rp 1.600 per kilogram, tetapi dari kelurahan menambah harga Rp 1.700 sehingga beras raskin dijual kepada masyarakat seharga Rp 3.300 per kilogram.

Dirinya meminta, agar pihak kelurahan dapat menurunkan harga beras tersebut maksimal Rp. 2.500, sehingga meringankan masyarakat. Adapun dengan harga tersebut dapat digunakan untuk membayar biaya transport dari lurah ke RT/RW.

“Sebenarnya dalam aturan tidak boleh menaikan harga beras tersebut. Itu harus sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur oleh Pemerintah Daerah melalui Bulog. Saya minta Kepala Kelurahan Heram dapat menghentikan pungli tersebut, jangan jadikan beras raskin ini sebagai lahan bisnis. Kalau ada yang menjual ke toko atau pasar, segera laporkan supaya ditindak tegas karna itu melanggar ketentuan yang berlaku,” tegasnya. (Elsye Sanyi / Koran Harian Pagi Papua)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...