Papua Perlu Waspada Pengaruh Budaya Pada Fenomena Korupsi

0
68

John Gobai (istimewa)
JAYAPURA (LINTAS PAPUA)Kewenangan karena adanya Otonomi Khusus Papua dan Otonomi Daerah telah memungkinkan daerah untuk dapat memanfaatkan dana yang begitu besar telah mendorong pemimpin pemerintahan di Papua untuk mengelola dana sesuai dengan kebutuhan.

Hal ini disampaikan, Sekretaris II Dewan Adat Papua, John NR. Gobai, sekaligus menjelaskan, bahwa Bersamaan dengan adanya banyak dana ini juga telah mendorong masyarakat untuk membuat proposal untuk kegiatan produktif ada juga kegiatan fiktif, namun dapat diberikan karena adanya hubungan keluarga atau hubungan yang lain.

Dengan adanya kebijakan-kebijakan ini telah membuat masyarakat dalam jumlah besar untuk menggantungkan harapan kepada pemerintah untuk memperoleh dana, karena masyarakat mengidentifikasikan pemerintah hadir dengan adanya dana (uang) yang banyak bagi masyarakat.

“Bapak saya pernah berkata “Saat saya punya jabatan banyak orang datang ke rumah saya, tetapi setelah saya pensiun rumah ini sepi” itu ungkapan yang menurut saya mewakili apa yang dirasakan oleh mantan PNS dan pejabat pemerintah di seluruh tanah papua, untuk menggambarkan apa yang pernah dirasakan dan sedang dirasakan, bagaimana mereka menjadi tumpuan harapan masyarakat, untuk memahami ini saya ingin memberikan sebuah fenomena umum. Tetapi menurut saya ini terjadi juga bagi pimpinan atau anggota komisi, LMA atau organisasi apa saja,” tuturnya.

Dikatakan, Jika seorang diterima sebagai PNS, maka PNS itu akan mulai menjadi tumpuan harapan keluarganya, selanjutnya PNS ini diangkat sebagai pejabat eselon IV maka akan menjadi tumpuan harapan keluarga besarnya (keluarga dari mama dan bapanya), ketika eselon III maka akan menjadi harapan dari keluarga dikampung halamannya serta kampung dari istrinya, jika PNS ini menjadi eselon II maka dia akan menjadi tumpuan harapan dari orang dalam wilayah adatnya dan juga wilayah adat dari istrinya apalagi jika istrinya dari kabupaten lain maka dia akan menjadi tumpuan harapan dari masyarakat dari beberapa distrik dari dua kabupaten, apa lagi seseorang menjadi bupati maka dia akan menjadi tumpuan harapan dari banyak orang dari berbagai kalangan masyarakat, sehingga pejabat pemerintah menjadi tumpuan harapan masyarakat di Papua.

“Manusia Papua dalam keseharian nya selalu berpegang pada nilai-nilai adat yang mengajarkan untuk mengasihi orang lain yang membutuhkan bantuan dan ajaran agama yang mengajarkan Cinta Kasih. Dua hal ini selalu mewarnai kehidupan manusia papua siapapun dia, baik itu rakyat maupun pejabat pemerintah. Fenomena PNS yang saya gambarkan diatas adalah sebuah kenyataan yang terjadi di Papua, yang tak dapat dihindari oleh siapapun dia orangnya,” katanya.

Dirinya berpesan, dengan fenomena di atas dan juga adanya kebijakan pemerintah yang kadang-kadang dikeluarkan tanpa perencanaan dan persiapan yang sistematis ini maka menurut saya dalam rangka mengatasi hal ini diperlukan adanya konsep pemberdayaan ekonomi yang benar-benar dapat memutuskan mata rantai ketergantungan rakyat sehingga masyarakat dapat mandiri dan sejahtera yang melibatkan Bank Papua, agar bank ini menjadi banknya rakyat papua bukan hanya pengusaha/kontraktor papua.

“Yang kedua, perlu ada pengaturan kependudukan untuk membatasi datangnya orang dari kampung ke kota yang hanya akan menciptakan ketergantungan dan menjadi beban keluarga PNS di Kota, ketiga, Perlu adanya Pos dana bantuan dalam APBD yang diberikan kepada pimpinan SKPD dan Pimpinan Daerah yang tidak perlu di audit, sehingga dapat digunakan untuk membantu orang yang membutuhkan sebagai pelaksanaan nilai adat dan ajaran agama, Hal ini perlu diusulkan oleh Gubernur dan Bupati di Tanah Papua kepada Pemerintah Pusat; Keempat, perlu ada pendidikan wirausaha bagi PNS Papua agar dapat membuka usaha sebagai sumber pendapatan selain gaji,” tuturnya menyarankan. (***)