28 Kabupaten Ikut Workshop Membangun PTSP di Pemkot Jayapura

0
5

Wali Kota Jayapura, DR. Benhur Tomi Mano, MM., saat membawakan sambutan pada pembukaan Workshop Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan tema Melayani Bukan Dilayani, di Aula Walikota. (Eveerth/LintasPapua.com)
Wali Kota BTM Ajak Daerah lainnya Belajar Gratis Tanpa Pungut Biaya

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Pemerintah Kota Jayapura dipercayakan oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) RI, untuk menggelar Workshop Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan tema Melayani Bukan Dilayani, di Aula Walikota, Rabu (19/7/2017).

Mengawali kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jayapura, RD. Siahaya mengatakan, selamat datang untuk semua peserta baik perwakilan KPK maupun para pimpinan dewan rombongan untuk mengikuti Workshop.

“Pelaksanaan kegiatan ini didasari adalah undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan bersama peraturan pelaksaana serta UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik bersama dengan peraturan pelaksanaannya,” katanya.

“Surat KPK menunjuk Pemerintah Kota menyelenggarakan pelaksanaan Workshop,” ujar Sekda dalam sambutannya.

Dikatakan, bahwa tujuan kegiaan ini adalah dalam rangka mempercepat dan mempermudah serta mempermudah tindakan perijinan serta mencegah aparatur sipil Negara dalam melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Workshop Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan tema Melayani Bukan Dilayani, di Aula Walikota. (LintasPapua.com)

Dari informasi yang diterima, jumlah peserta sebanyak 200 orang yang tersesabr dari 28 kabupaten yang mengirim Sekda dan Kepala Dinas Infokom serta tenaga Informasi Teknologi dari kabupaten tersebut, dengan lamanya pelaksanaan dua hari dari tanggal 19 – 20 Juli 2017)

“Sekali lagi Kami sampaikan terimakasih kepada pimpinan KPK untuk menunjuk Pemerintah Kota sebagai penanggungjawab melaksanakan Workshop dan kepada semua undangan yang dating dan bisa mengikuti kegiatan dari berbagai kabupaten,” ucapnya mengakhiri sambutannya.

Sementera itu, Kasatgas Koordinasi Supervisi dan Pencegahan KPK RI, Tri Gamareva mengatakan, dirinya menyampaikan terimakasih untuk Pemerintah Kota dalam hal ini kepada Bapak Wali Kota Jayapura yang menyiapkan acara ini.

Peserta Workshop Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dari Kabupaten Jayapura saat mengikuti kegiatan, di Aula Walikota. (Eveerth /LintasPapua.com)

“ini merupakan kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan KPK, sehingga bisa melakukan perbaikan tata kelola di Provinsi Papua,” katanya.

Dikatakan, setelah identifikasi, sehingga dipandang perlu untuk share untuk praktek terbaik, mislanya e –planing dan e-budgeting untuk share ke kabupaten dan kota.

Sekda Kota Jayapura, Ibu Tri Gamareva dan Wali Kota Jayapura, saat menandatangani nota kesepahaman dalam rangka pelayanan terpadu satu pintu bersama 28 Kabupaten yang telah ikut bersama menandatangani. (Eveerth Joumilena /LintasPapua.com)

“Sedangkan pelayanan terbaik satu pintu, segala pelayanan terbaik satu pintu, kita bisa mengikuti dari Pemerintah Kota Jayapura, memang banyak di daerah lain di Makassar dan daerah Jawa, namun pimpinan KPK mengharapkan ambil contoh terdekat dan selnjutnya akan lebih efisien dan bisa lebih dekat budaya local akan lebih sesuai,” tuturnya.

Ini adalah contoh dari daerah Kota Jayapura, katanya, sehingga kabupaten lain jug harus bisa , kemudian kenapa kita intense melakukan planning dan mendorong aplikasi secara online, Karena pelayanan satu pintu cerminan dari daerah untuk orng yang dating, yakni investor yang dating, sehingga perlu dibenahi.


“Terkait keterbukaan pelayanan , mislanya belum ada domain atau aplikasi, sehingga perlu upload yang dimiliki semua di tampilkan, sehingga sebelum dina PTSP mempunyai website tersendiri bsia diupload, agar investor dating, bisa menjadi hal menarik bagi daerah yang didatangi, misalnya di daerah Yapen daerah perikanan dan pariwisata,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Jayapura, DR. Benhur Tomi Mano, MM., menuturkan bahwa hal yang terpenting adalah komitmen untuk membentuk PTSP.

Peserta Workshop Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dari Kabupaten Puncak, saat mengikuti kegiatan, di Aula Walikota. (Eveerth /LintasPapua.com)

“Sejak dilantik pertama kita langsung belajar di Seragen dan Ketua DPRD dan Wakil Ketua dan memilih staf terbaik untuk ke Seragen selama sebulan dan dibagi dua tim satu tim di Seragen dan satu tim di Solo, semua berjalan selama sebulan, dalam hal ini kita memilih dimana yang harus kita belajar,”

Bupati Seragen sudah datang ke Kota Jayapura dan Kota Jayapura sudah lebih.

“Jangan malu, hanya karena sama – sama torang dari Papua, karena kami berikan pelayanan gratis dan ini semua kembali kepada pemimpin,” katanya.

Ada 16 daerah yang blajar PTSP , Kota Manokwari , tim ke sana dan mereka bentuk hingga siding disana, ini karena ada komitmen dari bupati dan juga diundang ke Kabupaten Fak – Fak, bahkan Merauke dan Biak dan Supiori.

“Jadi tidak perlu buang biaya ke luar Papua, karena semuaa pelayanan kita buat excellent, dan kit berikan gratis kepada kabupaten,” katanya.

Kita Nomor satu pengadaaan barang dan jasa, bahkan dalm pelayanan e-ktp dan saya ingin Kota Jayaura jadi kota peradaban.

“Saya ajak para bupati kitamelayani masyarakat masyarakat untuk kita melayani dengan baik,” pesannya.

“Kenapa sampai adanya satu pelayaan, karena adanya keluhan dari masyarakat dan setelah koordinasi dari dinas – dinas diserahkan kepada BPTSTP dan kini mengeluarkan 94 ijin , hanya lima ijin yang dibayar, yakni IMB, Ijin Miras, Ijin Ganguan dan Trayek serta Ijin Penanaman Modal.

Usai sambutan dilanjutkan dengan penandatanganan bersama dengan 28 Sekretaris Daerah sert dilanjutan dengan materi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura, Yohanis, SH. MH. Diikuti diskusi yng dipandu oleh Kabag Humas dan Protokol Kota Jayapura, Rocky Bebena. (Eveerth Joumilena)