Puluhan Balita Meninggal di Deyai Bukan Wabah

0
8
Anggota DPR Papua, Laurenzus Kadepa dan Komisioner Komnas HAM RI, Natalis Pigai memberikan keterangan pers, Senin (17/7/2017). (Rambat)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Untuk memastikan kabar mengenai banyaknya bayi atau balita yang meninggal dunia di Kabupaten Deiyai yakni di distrik Tigi Barat menjadi perhatian serius oleh Anggota DPR Papua, Laurenzus Kadepa dan Komisioner Komnas HAM RI, Natalis Pigai.

Bahkan, Laurenzus Kadepa bersama Natalis Pigai sempat mengunjungi langsung Distrik Tigi Barat, Minggu (16/7/2017).

Kadepa mengaku mendapat laporan sejumlah bayi atau balita yang meninggal dalam periode bulan Mi hingga Juli 2017, dari laporan Dinkes Deiyai dan Kadistrik Tigi Barat berjumlah 27 balita.

Penyebab kematian itu, diantaranya terserang campak, ispa, diare, disentri, gisi kurang, gigitan serangga dan alergi.

Kadepa menegaskan jika meninggalnya 27 balita itu, bukan wabah karena bukan satu penyakit saja yang menyerang anak-anak tersebut sehingga dapat disebut musibah.

Jadi, itu bukan wabah, mungkin disebut musibah, kata Kadepa.
Untuk itu, Kadepa menilai perlu adanya penambahan tenaga kesehatan, sebab hanya ada dua dokter di Kabupaten Deiyai.

Kadepa meminta kepada Bupati Deiyai dan Pemprov Papua segera melakukan evaluasi masalah itu dan Pemkab Deiyai harus terus mensosialisasikan pola hidup sehat kepada masyarakat.

Pemprov Papua dan Pemkab Deiyai diminta untuk berkomitmen dalam menekan angka kematian di Papua, khususnya di Kabupaten Deiyai.

Puluhan bayi yang meninggal ini diakibat beberapa akibat sehingga ini kita sebut musibah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah dan tidak boleh terjadi lagi, tandasnya.

Kadepa mengaku jika Pemkab Deiyai sudah membentuk tim siaga yang turun ke distrik dan kampung-kampung sejak tanggal 11 Juli 2017.

Saya harap kematian puluhan balita itu, tidak dipolitisir, tapi harus dicari solusinya agar pelayanan kesehatan semakin membaik, tandasnya.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM RI, Natalis Pigai juga menyatakan jika kasus kematian puluhan balita di Deiyai itu, adalah musibah karena disebabkan beberapa penyakit yang menyerang balita itu.

Ia menyimpulkan, jika ada dua penyebab kematian puluhan balita itu, yakni lantaran pemerintah daerah, Pemprov Papua dan pusat terutama bagian kesehatannya, belum mampu memberikan pengetahuan kesehatan tentang pentingnya kesehatan sehingga masyarakat enggan melakukan pengobatan ke pelayanan kesehatan yang ada.

Kedua disebabkan karena belum baiknya sarana-prasarana kesehatan yang merata di Papua khususnya Kabupaten Deyai seperti hanya ada 10 puskesmas dengan dua dokter di wilayah terbut serta tenaga medis lainnya masi sangat minim, katanya.

Untuk itu, ia minta agar hal itu menjadi tanggungjawab Pemprov Papua dan pusat untuk memperhatikan tiga aspek yakni sarana kesehatan, tenaga kesehatan dan pengadaan obat-obatan sesuai kebutuhan masyarakat.

Kepala Distrik Tigi Barat, Fransiskus Bobii dan petugas kesehatan harus terus masif melakukan sosialisasi, pelayanan imunisasi itu baik tapi memang masalahnya budaya masih sulit menerima apa yang dilakukan pemerintah. Tapi pemerintah jangan menyerah karena ini tugas kita, katanya.

Untuk itu, Komnas HAM akan segera menyurat Kemenkes RI dan pemerintah Pusat sehingga menteri harus memberikan bantuan sarana prasarana, dokter, tenaga medis dan non medis. (Rambat /Koran Harian Pagi Papua)