Penataan Pemerintahan Berbasis Adat di Tanah Papua

0
5
Tarian Asamat ikut dalam kolaborasi pentas GYPA 2017 (Eveerth/LintasPapua.com)

John Gobai (istimewa)
Oleh : John NR Gobai (Ketua Dewan Adat Paniyai)

Pengantar

Peranan pemerintahan adat masih sangat kuat dalam masyarakat sehingga pada jaman-jaman itu walaupun ada pemerintahan Negara di tingkat bawah tetapi masyarakat masih saja mengidolakan para pemimpin pemerintahan adat, dan itu masih berlangsung sampai sekarang didaerah-daerah yang sulit dijangkau dan didaerah-daerah pedalaman, karena masih banyak hal yang dapat diselesaikan oleh pemimpin pemerintahan adat seperti Tonowi, menagawan, sonowi, mananwir, menagawan, ondofolo.

Peranan mereka telah dimatikan dengan adanya UU No 5 Tahun 1979 mereka diarahkan hanya untuk mengerjakan pekerjaan yang bersifat seremonial adat, sehingga mereka benar-benar tidak di tempatkan dalam undang-undang dan juga peranananya hanya dipakai saat-saat yang perlukan saja, sehingga kadang muncul persaingan antara para elit local atau intelektual local di kampung yaitu antara para tonowi atau sonowi dengan kepala desa/kampung, kepala kampung menjadi besar karena fasilitas oleh Negara sedangkan pemerintahan adat menjadi besar dan berpengaruh karena kewibawaannya, sikab, kata-katanya serta sikab dermawannya.

Munculnya Roh Pemerintahan Adat

Dengan runtuhnya orde baru telah menyadarkan Negara untuk menata kembali aturan negara tentang desa sehingga muncul aturan negara yang memungkinkan daerah untuk membentuk kampung sesuai dengan adat istiadat atau asal-usul hal itu ditandai dengan adanya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No 32 Tahun 2004 serta peraturan pemerintahan no 75 tahun 2005, Dalam UU No 22 Tahun 1999 diatur bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ini memberikan peluang untuk di Papua tidak harus menggunakan nama Kampung tetapi dapat di rubah sesuai dengan nama Suku, seperti; Isorei dan Taparu di Mimika, Emawa dan Nduni di Intan Jaya, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Mnu di Biak dan Supiori, Yo di Sentani, Tongoi dan Kunume di Kabupaten Puncak dan Pincak Jaya, Tolikara, Lani Jaya, Pilamo di Kabupaten Jayapura,dll

Model Pemerintahan yang dapat dilakukan

Dalam peraturan ini sesungguhnya pemerintah pusat telah memberikan keleluasaan kepada daerah menyusun kebijakan untuk mengatur desa sesuai dengan adat istiadat yang ada hal ini menunjukan adanya peluang untuk daerah-daerah untuk membuat adanya desa dengan nama-nama sesuai dengan adat istiadat.

Penataan Pemerintahan berbasis Adat yang dapat dilakukan oleh Pemerintahan Provinsi Papua dan Pemerintahan Kabupaten/Kota haruslah dimulai dari basis yang terkecil karena adat istiadat masih hidup, pranta-pranata adatnya masih ada disana tentunya hal ini sejalan dengan perintah UU No 21 Tahun 2001 dan UU No 6 Tahun 2014. Penataan Pemerintahan dapat dilakukan dengan dua cara atau model yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut;

a) Model Integratif; Model integrative ini artinya dilakukan revitalisasi pemerintahan di tingkat kampung yang sesuai dengan adat istiadat. Hal ini dilakukan dengan mengembalikan nama kampung adat sesuai adat istiadat. Jabatan yang dahulu disebut Kepala Kampung secara langsung dijabat oleh Seorang Kepala Adat. Ibarat dua sisi mata uang yang mempunyai dua gambar, hal itu dapat dilakukan oleh seorang Kepala Pemerintahan Adat yang juga sebagai Kepala Pemerintahan yang terkecil sesuai dengan UU No 21 Tahun 2001 dan UU No 6 Tahun 2014.

Institusi BAPERDAT disesuaikan dengan nama adat – istiadat, substansinya sebagai wadah musyawarah bagi masyarakat sebagai fungsi pengawasan serta fungsi peradilan adat. Kepala Adat yang adalah Kepala Pemerintahan aalah mandataris BAPERDAT Hal ini dilakukan di daerah daerah yang tidak ada lokasi transmigrasi dan daerah perkotaan dapat disesuaikan.

Keterangan: Di model ini Pemerintahan umum di integralkan kedalam Adat sehingga Kepala Adat/ Dewan Adat seperti; Ondofolo, Tonowi, Sonowi, Mananwir,dll sekaligus sebagai kepala Pemerintahan; sedangkan BAPERKAM digantikan namanya dengan Badan Perwakilan Adat, dalam hal ini nama Adat dapat disesuaikan dengan nama adat setiap Suku di Papua sehingga mereka merupakan Dewan Adat.

b) Model Berbagi Peran: Model ini dilakukan pembagian peran antara Kepala Kampung ada dengan Kepala Adat atau sebutan sesuai dengan Suku. dengan model ini dilakukan pembagian peran yaitu Kepala Kampung yang ada tetap sebagai Kepala Pemerintahan terkecil yang berbasis adat sedangkan BAPERDAT diketuai oleh Pimpinan Adat dan disi oleh para anggota yang terdiri dari kepala-kepala klen-klen yang ada di Kampung.

keterangan: Di model ini dilakukan pemisahan peranan antar Pemerintahan umum dengan Pemerintahan Adat/Dewan Adat menjadi BAPERKAM namun namanya dirubah menjadi Badan Perwakilan Adat yang menggantikan nama BAPERKAM, dalam hal ini nama Adat dapat disesuaikan dengan nama adat setiap Suku di Papua sehingga mereka merupakan BAPERDAT diberikan tugas-tugasnya dibiayai dengan Dana Kampung yang disediakan oleh Pemerintah baik melalui APBN dan APBD.

Penutup
Pemerintahan orde baru telah meminggirkan peranan pemerintahan adat dengan UU No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yaitu penyeragaman dengan Jawa dan Madura, walaupun dalam rapat BPUPKI telah diusulkan agar dipertahankan oleh Prof. Yamin dan Prof.Supomo, namun pikiran itu ditolak, sehingga hal ini telah meminggirkan peranan para pemimpin adat padahal mereka telah ikut memberikan warna dalam sejarah Indonesia dalam menentang kolonial.

Namun, dalam pelaksanaan kemudian mereka harus disingkirkan karena secara politis jika mereka dipertahankan maka akan mengganggu kewibawaan pemerintahan republik Indonesia, karena peranan mereka masih sangat kuat dalam masyarakat, karena mereka masih memiliki karisma dalam memimpin masyarakat.

Melalui pelaksanaan UU No 21 Tahun 2001 dimungkinkan agar Model Pemerintahan berbasis Adat ini dilakukan oleh karena diperlukan Regulasi berupa Perdasi serta yang penting adalah keberanian Pemerintah Provinsi Papua untuk memaksimalkan Pengembalian Pemerintahan asli di Tanah. (*)