Puluhan Orang Tua Pertanyakan Prosedur Penerimaan Siswa Baru

0
62
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, I Wayan Mudiyasa, saat menerima orang tua murid di ruang kerjanya di Kantor Walikota (Elsye Sanyi)

Kepala Dinas Pendidikan dan KEbudayaan Kota Jayapura, I Wayan Mudiyasa, saat menerima orang tua murid di ruang kerjanya di Kantor Walikota (Elsye Sanyi)
JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Puluhan orang tua peserta didik dari tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menegah Pertama (SMP) yang berada di Kota Jayapura, melakukan aksi di Kantor Wali Kota Jayapura, Jumat (14/7/2017).

Aksi tersebut di lakukan untuk menuntut mengapa anak mereka tidak di terima di sekolah pilihan pertama tapi di alihkan ke sekolah lainnya.

“Saya tidak setuju dengan adanya sistem Penerimaa Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis online dengan menggunakan sitem rayonisasi. Alangkah baiknya itu pendaftaran dikembalikan sistem seperti semula yakni manual, kalau menggunakan sistem manual pastinya kita bisa mendaftarkan anak di sekolah lain tanpa kesulitan, namun karna menggunakan sistem online dan rayonisasi sehingga kami tidak bisa mendaftarkan anak kita di sekolah lain,” ujar salah satu orang tua murid, Robert yang datang menyampaikan keluhannya.

Menurutnya, dengan adanya sistem online dan rayonisasi yang diterapkan pada tahun ini oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membuat para orang tua merasa sangat kewalahan ketika mendaftarkan anak di sekolah yang yang dituju.

Orang tua bersama peserta didik baru mengantre untuk menyampaikan keluhan mereka ke Kadisdikbud di Kantor Wali Kota Jayapura (Elsye Sanyi)

“Selaku orang tua murid yang kami sangat sayangkan adalah kenapa pihak sekolah tidak menerima anak kami? Padahal anak saya dinyatakan lulus di SMP Negeri 2 Abepura, namun pihak sekolah tersebut melemparkannya ke SMP Muhammadiyah,” ujar Robert penuh kecewa.

Bagi Robert, hal ini tidak wajar dan sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh pihak sekolah. Selaku orang tua murid Robert mengaku sangat kecewa dengan apa yang sedang dihadapinya.

“Kehadiran sistem rayonisasi hanya bikin kacau dunia pendidikan, tidak hanya di tanah Papua saja, tetapi di seluruh Indonesia. Sebenarnya apa realisasi program yang dicanangkan oleh pemerintah,” pungkasnya.

Robert berharap, agar Pemkot Jayapura meninjau kembali realisasi masalah pendidikan khususnya di Kota Jayapura.

Sementara itu, orang tua murid yang lain, Yan Sineri mengungkapkan sesuai dengan pernyataan Wali Kota Jayapura, anak-anak Papua sekolah lebih di prioritaskan tapi kenyataan dilapangan bahwa tidak seperti yang diharapkan oleh orang tua.

“Sesuai dengan lembaran verifikasi pada tanggal 13 yang lalu, anak saya dinyatakan lulus oleh pihak sekolah yang sama dengan anaknya Robert. Ketika saya pergi ke sekolah tersebut untuk mengecek kembali, ternyata nama anak saya tidak ada di dalam daftar itu,” ucap Yan.

Orang tua bersama peserta didik baru mengantre untuk menyampaikan keluhan mereka ke Kadisdikbud di Kantor Wali Kota Jayapura (Elsye Sanyi)

Dikatakan Yan, para orang tua murid datang ke Kantor Wali Kota Jayapura untuk mempertanyakan permasalahan dan keluhan orang tua yang beda kepada dinas terkait. Dikarenakan para orang tua murid butuh kejelasan sehingga tidak timbul permasalan yang berkepanjangan dan anak-anak mereka bisa bersekolah disekolah pilihan pertama mereka.

“Sebenarnya program Zonasi atau rayonisasi yang dicanangkan oleh Pemkot Jayapura sangat bagus, tetapi realisasinya di lapangan kurang berjalan secara optimal,” pungkasnya.

Sementara itu, di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, I Wayan menjelaskan sesuai dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB pada Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau bentuk lain yang sederajat. Permendikbud ini bertujuan untuk memberikan acuan dan pedoman bagi satuan pendidikan dalam menyelenggarakan proses penerimaan siswa baru agar dilakukan secara objektif, akuntable, dan transparan guna meningkatkan akses pendidikan.

“Yang perlu masyarakat pahami adalah diberlakukannya Permendikbud tersebut, dimana untuk tahun ini satuan pendidikan atau per sekolah itu maksimal menampung 36 rombongan belajar per kelas untuk SMA, 47 orang per kelas untuk SMK, dan 33 orang per kelas untuk SMP,” jelasnya.

Lanjut I Wayan, kejadian serupa ini sama seperti tahun sebelumnya, tapi lebih membeludak lagi banyak sekali masyarakat di Kota Jayapura, ingin mendaftarkan anaknya di sekolah favorit atau unggulan, seperti di SMP Negeri 2 Jayapura, SMP Negeri 5 Jayapura maupun di SMA Negeri 4 Entrop,” tuturnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, I Wayan Mudiyasa, saat menerima orang tua murid di ruang kerjanya di Kantor Walikota (Elsye Sanyi)

I Wayan mengatakan, banyak orang tua yang datang ke Disdikbud Kota Jayapura, mereka dilayani dengan baik, mendengarkan keluhan dari para orang tua murid ini dan memberikan memo atau surat rekomendasi kepada orang tua murid untuk ditunjukan kepada sekolah tersebut.

“Jika ada orang tua, ingin mendaftarkan anaknya di SMK, kami akan berikan surat rekomendasi dari Disdikbud, asalkan orang tua murid bersedia anaknya ke masuk SMK pasti diterima. Sesuai hasil kesepakatan dengan Kepala-Kepala Sekolah SMK, saya perintahkan untuk tidak boleh menutup pendaftaran sebelum semua murid baru di terima,” paparnya kepada puluhan orang tua siswa yang akan masuk di jenjang SMA/SMK.

I Wayan berharap sekolah-sekolah di Kota Jayapura dapat membantu program Pemkot Jayapura dengan memberikan kemudahan-kemudahan bagi orang tua siswa baru, dengan menerima siswa baru dan langsung diarahkan ke sekolah yang bersangkutan.

“Zaman globalisasi ini, peserta didik baru dituntut untuk membuktikan keahlian atau kemampuan mereka, sehingga kami yang harapkan adalah orang tua yang masih memaksakan anaknya masuk di sekolah tersebut harus siap memfasilitasi mereka dengan keahlian yang dimiliki anak tersebut,” tuturnya.

Ditambahkan, keluhan-keluhan orang tua didik baru ini bisa disebabkan karena setiap tahun lonjakan jumlah penduduk di Kota Jayapura semakin meningkat. Dan diakuinya, pihaknya kekurangan gedung sekolah baru, dan masih sangat terbatas.

“Maka pihaknya berupaya mengantisipasi agar di tahun berikut ada penambahan ruang belajar atau sekolah di Kota Jayapura, sehinga di tahun-tahun mendatang hal ini dapat teratasi dengan baik,”
tandasnya. (Elsye Sanyi /Koran Harian Pagi Papua)