Kapan Pelantikan 14 Kursi DPR Papua ??? (Catatan Atas Sikap Lambat Pemerintah Provinsi Papua)

0
78
Ketua Dewan Adat Paniyai, John NR. Gobai. (Istimewa)

John Gobai (istimewa)
Oleh : Ketua Dewan Adat Paniyai, John NR. Gobai. )*

Pengantar
Sesuai dengan Perintah Putusan MKRI Pengangkatan ini dilakukan dengan PERDASUS, setelah ada penetapan oleh panitia seleksi provinsi maka selanjutnya, gubernur menetapkan dan membuat keputusan dan disampaikan kepada Mentri Dalam Negeri untuk dibuatkan Surat Keputusan dan selanjutnya dilantik dalam Rapat Paripurna DPRP dan sejak saat itu secara hukum sah penggunaan nama DPRP karena telah ada dua keanggotaan di DPRP yaitu anggota yang dipilih dan diangkat.

Pada bulan Juni 2017, Depdagri telah menyerahkan SK 4 dari 14 SK Anggota DPRP yang baru ditandatangani oleh DEPDAGRI kepada Pemprov Papua. Kini giliran DPRP memberikan jawaban Kapan Pelantikan 14 Kursi DPRP?

Bola sudah di Papua

Kini menjadi pertanyaan mengapa sampai hari ini belum ada pelantikan, apakah karena ada belum ada dana atau kah karena adanya PP No 18 Tahun 2017 tentang Hak dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD sehingga TATIB DPRP harus dirubah.

Dalam pengamatan kami biasanya Tatib dirubah setelah anggota dilantik, ini kami belum dilantik, sementara anggota DPRP yang dipilih dengan pemilu yang sedang membahas Tatib DPRP termasuk terkait dengan hak anggota yang diangkat, diharapkan ini segera sudah dapat dilakukan, selanjutnya rencana DPRP akan melakukan rooling Komisi-Komisi di DPRP.

UU No 21 Tahun 2001 dan PP No 16 Tahun 2010 tentang Pedomanan Penyusunan DPRD jelas mengatur Hak Anggota DPRD salah satu adalah hak untuk memilih dan dipilih, jika rooling komisi-komisi dilakukan sebelum 14 anggota dilantik maka jelas dapat diduga ada ketakutan dari saudara-saudara DPRP dari Partai Politik, jika 14 anggota DPRP segera dilantik maka 14 orang ini akan merebut Pimpinan Komisi, perlu dicatat sebenarnya dengan ini kami kehilangan salahsatu hak dan atau sengaja dilakukan DPRP, agar 14 anggota DPRP, kehilangan hak untuk memilih dan dipilih.

Apa yang ditakutkan melalui Perdasus No 6 Tahun 2014 sesungguhnya hak kami telah dikebiri, sekali lagi kami bukan buta huruf sehingga tidak baca Perdasus No 6 Tahun 2014, kami sudah baca, kami tidak memiliki hak untuk dipilih menjadi Pimpinan Komisi dan Fraksi, tetapi jangan perlakukan kami seperti boneka atau robot, atau kelinci percobaan, setelah anggota dari parpol bagi bagi jatah jatah parpol di komisi lalu kami masuk di komisi-komisi yang pimpinannya dari partai politik, perlu diingat bahwa pengaturan ini bertentangan kebiasaan kedewanan dan aturan yang lebih tinggi.

Yang terpenting adalah kapan kami dilantik, kami juga bukan buta huruf sehingga tidak bisa membaca, kami sadar dan tau tidak bisa membentuk fraksi karena itu fraksi adalah konfigurasi partai politik. lalu terkait dengan itu yang menjadi pertanyaan adalah kalau kami yang bukan anggota Partai politik bagaimana, sebenarnya lucu harus bergabung dengan Fraksi dari Partai Politik, yang harus diingat adalah sesuai dengan Pendapat Hakim yang tertulis dalam Putusan MKRI jelas bahwa Pengangkatan Anggota DPRP ini tidak tunduk pada UU MD3 dan UU PEMILU.

Tapi sudah itu tidak apa apa, sekali lagi yang terpenting adalah kami mohon segera tetapkan jadwal sidang Pengambilan Sumpah janji Anggota DPRP, terkait dengan Hak dan tunjangan Anggota yang diangkat ini menggunakan Dana Negara bukan dana pribadi sehingga tidak usah jadi alasan, kalau sudah ada Perdasus dan sudah 14 Anggota yang siap dilantik maka harusnya sudah diperhitungkan hak dan tunjangan untuk 55 anggota melalui Pemilu dan 14 Anggota yang diangkat diusulkan dalam APBD Induk tahun 2016 atau 2017, bukan setelah ada SK baru mau diusulkan atau harus itu menjadi alasan untuk molornya pelantikan.

Calon terpilih yang juga Ketua Dewan Adat Paniai ini, menegaskan Pemerintah Pusat lewat Depdagri sudah menyerakan SK 14 Anggota DPRP yang diangkat lengkap, dahulu dalam berbagai komentar kan jelas Pihak DPRP, mengatakan setelah SK dari Jakarta tiba maka akan dilakukan rapat Bamus DPRP untuk tetapkan jadwal sidang, Sekda Papua, mengatakan “setelah lebaran akan dilakukan pelantikan” kini SK sudah ada lebaran sudah lewat, lalu harus menunggu sampai kapan lagi, sebaiknya DPRP jujur saja serius atau tidak ingin melantik Anggota DPRP yang diangkat.

Saya harus ingatkan lagi, saya tidak gila jabatan, Anggota DPRP ini, namun ini proses terlalu lama dan karena secara yuridis dan konstitusional, yang prosesnya menggunakan dana Negara, secara hukum kami berhak untuk dilantik, sehingga saya hanya ingin bertanya, Kapan kami dilantik? Oleh karena itu DPRP harus segera tetapkan jadwal sidang pengucapan sumpah/janji 14 Anggota DPRP yang diangkat, saya harap kita stop kita baku tipu lagi, jangan lagi komen tipu komen, papua tipu papua, sekarang urusan Jakarta sudah selesai, sekarang urusannya hanya di Papua.

Penutup

Kami 14 Orang, bukan orang yang terbaik, namun karena kami ingin berbuat, satu dari sekian yang terbaik untuk Negeri leluhur kami, dalam waktu yang singkat ini, sehingga kami minta agar segera tetapkan jadwal sidang pengucapan sumpah dan janji anggota DPRP yang dikenal dengan nama 14 Kursi DPRP.

)* Penulis adalah Salah Satu Calon 14 Kursi yang lolos mewakili Masyarakat Adat Meepago