Seleksi MRP Dinilai Inprosedural, Calon Anggota MRP Lapor Komnas HAM

0
77
Suasana saat Perwakilan calon anggota Majelis Rakyat Papua ke Komnas HAM di Jayapura. (Irfan)

Suasana saat Perwakilan calon anggota Majelis Rakyat Papua ke Komnas HAM di Jayapura. (Irfan)
JAYAPURA (LINTAS PAPUA)) – Perwakilan calon anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) periode 2016-2021 dari kaum perempuan di 4 wilayah adat yakni Tabi, Saireri, Lapago dan Meepago, mendatangi kantor perwakilan Komnas HAM Papua.

Kedatangan mereka ke Komnas HAM Papua, sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap kinerja panitia seleksi yang telah merugikan mereka, Kamis (13/7).

Rode Ros Muyasin salah satu perwakilan menjelaskan kedatangan mereka ini ke Komnas HAM, yakni melaporkan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan mekanisme yang sudah ditetapkan terhadap mereka oleh pansel.

“Kami datang sebagai sebuah proses transparansi kepada semua pihak, khususnya masyarakat asli Papua yang termasuk di dalam masyarakat adat, perempuan dan generasi muda Papua yang merupakan penerima manfaat utama dari produk-produk masa otonomi khusus,” tuturnya.

Ia menuturkan, pemilihan calon anggota MRP dianggap olehnya gagal,hal itu dinilainya lantaran tak sesuai Perdasus No.14 tahun 2016 dan terkesan mengabaikan isi dan amanat dari Perdasus tersebut.
“Atas hal itu, kami minta kebenaran yang sesuai dengan aturan. Disini kami perlu mendapatkan keadilan dan kebenaran,” tegasnya.

Salah seorang calon anggota MRP yang keberatan dari Wilayah Lapago yakni Isago Huby menerangkan, pansel sengaja membiarkan atau mengakibatkan kerugian yang besar bagi calon anggota berupa materil dan psikologis.

“Ada pengguguran calon dengan alasan yang tidak jelas. Padahal menurut kami, mereka itu sudah diseleksi dari kabupaten masing-masing dan sudah ditetapkan perempuan 6 orang dan laki-laki 6 orang. Kami tidak puas dengan tindakan panitia yang menggugurkan calon seperti itu,” katanya
Menanggapi adanya laporan itu, Kepala Kantor Pewakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey mengatakan pihaknya akan menindak lanjuti beberapa dokumen yang sudah disampaikan.

“Baik pengaduan mengenai MRP dan 14 kursi DPR Papua akan kami tanggapi dengan menyampaikan ke Kesbangpol dan Pak Gubernur sebagai pihak yang bertanggung jawab atas proses ini,” ujarnya. (jrp / Koran Harian Pagi Papua)