Regulasi Terkait Peran Sentra Gakkumdu Perlu Dievaluasi

0
3
Yan P. Mandenas, saat memberikan keterangan. (Roy)

Yan P. Mandenas, saat memberikan keterangan. (Roy)
JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Yan P Mandenas menilai Sentra Gakkumdu tak konsisten dalam menegakkan hukum dalam perakara tidak pidana pemilu, sehingga perlu di evaluasi.

Hal itu disampaikannya berdasarkan dihentikannya kasus tindak pidana pemilu yang sebelumnya telah menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka atas kasus pelanggaran pilkada di Distrik Kanggime, Kabupaten Tolikara pada tanggal 14 Mei 2017.

“Dihentikannya kasus ini menunjukkan tidak konsistennya Sentra Gakkumdu dalam menangani pelanggaran pemilu khususnya yang ada di Papua,” jelasnya kepada wartawan, Kamis (13/7) di ruang kerjanya.

Yan Mandenas menilai kehadiran Sentra Gakkumdu harusnya mampu mengawal dan memproses setiap pelanggaran pemilu, sehingga jalanya pesta demokrasi di Papua bisa berjalan jujur dan berkeadilan. Namun hal itu seakan tak terjadi, bahkan perkara pemilu hilang begitu saja atau masuk ke rana Mahkamah Konstitusi.

“Harusnya Sentra Gakkumdu bisa menegakan hukum secara terpadu, efektif, cepat, dan tidak memihak, semana mestinya tiga lembaga negara ini digabungkan menjadi satu kesatuan. Namun, sangat disayangkan hal itu ternyata tak mampu menangani sebuah perkara, bahkan beralasan dengan waktu penanganan perkara dan juga tidak lengkapnya syarat yang ditentukan. Harusnya, mereka bersikap profesional, karena mereka semua ahli dalam menuntaskan perkara,” jelasnya.

Maka dari itu Yan Mandenas meminta agar aturan atau UU bahkan regulasi serta kesepakatan bersama Sentra Gakkumdu untuk di evaluasi, sehingga kasus seperti ini tak terulang lagi.

“Kalau begini terus, maka para pelaku politik atau kontestan pemilu akan banyak yang melakukan kecurangan, tanpa mengkhawatirkan proses hukum yang akan mereka hadapi. Karena kenyataannya, Sentra Gakkumdu memiliki kelemahan dalam menegakkan hukum,” tutur mantan Ketua Komisi IV DPR Papua itu.

Yan Mandenas yang akan bertarung pada Pilkada Serentak di Kabupaten Biak Tahun 2017 mendatang, mendesak agar Sentra Gakkumdu Papua diperiksa dalam menangani perkara yang melilit Gubernur Papua sebelumnya.

“Harusnya ada yang mengawasi kinerja Sentra Gakkumdu. Ini bisa saja unsur kesengajaan. Namun, saya berharap hal ini tak terjadi lagi,” paparnya.

Yan Mandenas juga meminta agar sebuah kasus yang belum sempurna dalam sisi penyidikan untuk tak di sampaikan ke media, yang berdampai penciptaan opini ditengah-tengah masyarakat.

“Saya harapkan dalam menangani perkara, kepolisian dan kejaksaan tak membuat opini dimedia. Apalagi ini menyangkut status seseorang ditengah-tengah masyarakat. Seharusnya cukup melalui koordinasi terbatas tanpa harus dipublis, kejadian seperti kemarin (red), sama saja menelajangi para pihak hukum itu sendiri,” tegas mantan Ketua Partai Hanura di Papua.

Pasalnya, menurut Yan Mandenas, ketika Polda Papua dan Kejati Papua saling menyampaikan pendapat yang berbeda di media sehingga membingungkan masyarakat. Kedepan diharapkan kepolisian dan kejaksaan tetap, dan Kejaksaan harus konsisten dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam mengawal proses hukum yang lebih besar.

“Kalau kita ukur pelanggaran yang dihadapi Gubernur Papua tidak harus dibesar-besarkan, karena seharusnya itu pelanggaran pilkada yang sebenarnya direspon terbatas dan cukup dijawab oleh Bawaslu tanpa harus dijawab oleh Kajati Papua terkait adanya klrafisikasi hukum dalam tataran pemilu,” ujarnya.

Apalagi Yan menegaskan menilai, kejaksaan seharusnya lebih fokus menangani tindak pidana korupsi di Papua, yang sejauh ini prestasinya semakin menurun.

“Banyak kasus korupsi di Papua tak terungkap, ini jauh lebih besar perkaranya, harusnya kasus seperti ini lebih di fokuskan,” pungkasnya. (jrp / Koran Harian Pagi Papua)