Kasus Gubernur Papua Lukas Enembe Dihentikan

Keterangan tim Sentra Gakkumdu Provinsi Papua, di kantor Badan Pengawas Pemilu Papua,, Kamis (13/7/2017). (Roy)
JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Sentra Gakkumdu Provinsi Papua terpaksa menghentikan kasus Gubernur Lukas Enembe dalam pelanggaran pilkada di Distrik Kanggime, Kabupaten Tolikara pada tanggal 14 Mei 2017.

Pasalnya penanganan kasus tersebut terhambat oleh waktu penyidikan yang singkat dan tidak adanya tanda tangan Lukas Enembe selaku tersangka dalam kasus tersebut di berita acara pemeriksaan.
Demikian hasil kesepakatan bersama tim Sentra Gakkumdu Provinsi Papua, di kantor Badan Pengawas Pemilu Papua, Kamis (13/7/2017) yang disampaikan kepada awak media.

Hadir dalam rapat tersebut, Ketua Bawaslu Papua, Fegie Wattimena, Anggota Bawaslu Anugrah Patah dan Jacob Paisei. Lalu dari kepolisian Direktur Reskrim Umum Kombes Pol Hendrik Simanjuntak, sedangkan dari Kejaksaan Tinggi Papua yakni Asisten Pindana Umum Harli Siregar.

Direskrim Umum Polda Papua, Kombes Pol Hendrik Simanjuntak, menjelaskan dalam perkara tindak pidana pemilu kepolisian tidak pernah mencari kesalahan seseorang, melainkan menunggu adanya laporan dari Bawaslu yang menerima pengaduan dari masyarakat.

“Polisi tak pernah mencari kesalahan pejabat tertentu dalam perkara pemilu. Ini saya tegaskan. Kecuali ada laporan. Laporannya siapa yang terima, ya Bawaslu. Mereka terima dan lapor kepada kami, baru ditindaklanjuti. Itulah kekhususan tindak pidana pemilu, berbeda dengan kasus pidana murni,” jelasnya.

Hendrik menjelaskan setelah Bawaslu meneruskan ke penyidik Sentra Gakumdu, maka selama 14 hari kerja penyidik melakukan penyidikan.

“Dalam 14 hari kerja itu, kita berkewajiban memberikan laporan ke kejaksaan penuntut umum yang di tunjuk bekerja di Gakkumdu. Kita pejabat hanya melengkapi administrasi penyidikannya. Kemudian kita serahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Itu mekanismenya dikami. Ini yang mau kami luruskan, sehingga tidak timbul anggapan kepolisian tidak netral,” tuturnya.

Kemudian, Aspidum Pidana Umum, Harli Siregar menjelaskan dalam perkara ini kejaksaan telah menerima berkas perkara itu dan perlu ditegaskan, sahnya sat perkara itu perlu dilihat syarat formil dan syarat materil.

“Sesuai UU sudah kami lakukan penelitian. Sesuai syarat formil sebuah perkara, dalam kasus ini terlapor tidak menandatangani berkasberita acara pemeriksaan selaku tersangka,” katanya.
Disamping itu, Harli mengatakan minimnya kewenangan waktu yang diberikan kepada Sentra Gakkumdu membuat perkara ini belum bisa dilengkapi.

“Hanya tiga hari waktu yang diberikan kepada kepolisian untuk melakukan penyidikan. Lalu kejaksaan hanya boleh satu kali mengembalikan berkas perkara,” jelasnya.

Sehingga dalam rapat bersama, kata Harli, pihaknya menghentikan perkara ini, lantaran perkara ini tak melengkapi syarat formil mau pun materil, yakni salah satunya tak ada tanda tangan tersangka dalam berita acara berkas perkara pemeriksaan.

“Jadi kasus ini akan dihentikan. Namun akan diberikan laporan kepada Sentra Gakkumdu pusat melalui Bawaslu, untuk dilakukan analisa, sehingga kasus seperti ini tak lagi terjadi,” katanya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Papua, Fegie Watiwena menjelaskan perkara ini sebelumnya dilaporkan Amos Yikwa ke Sentra Gakkumdu dengan terlapor Lukas Enembe, selama ini sudah ditindak lanjuti sesuai dengan batasan waktu yang ada yaitu lima hari kerja oleh Bawaslu.

“Jadi kasus ini sebelumnya sudah kami terima dan teruskan ke pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan serta sudah ditindaklanjuti ke kejaksaan. Namun secara rinci duduk perkara ini akan disampaikan oleh kepolisian dan kejaksaan. Namun pastinya perkara ini sudah dihentikan dan akan dilaporkan ke Sentra Gakkumdu pusat untuk dijadikan bahan analisa perbaikan pada aturan yang dibuat bersama,” ujarnya.

Lalu komisioner Bawaslu Papua, Jacob Paisei menambahkan ada kekosongan hukum disana sehingga kasus ini tidak dapat ditindak lanjuti.

“Jadi pada dasarnya bahwa kasus yang dilaporkan ini, proses sudah berjalan tapi ada hal-hal yang belum sempat terpenuhi dan kekosongan hukum sehingga kasus ini tidak dapat ditindak lanjuti,” jelasnya.

Diketahui dari hasil penyidikan Sentra Gakumdu Papua, Lukas dalam pertemuan warga di Kanggime dengan menggunakan bahasa daerah setempat menyatakan warga harus memilih kandidat kepala daerah nomor urut satu atas nama Usman Wanimbo. Selain itu, lanjutnya, Lukas pun meminta suara dari kandidat nomor urut dua atas nama Amos Yikwa dialihkan ke Usman.

Sebatas diketahui, sebelumnya Lukas Enembe mengatakan dengan terpilihnya Usman maka akan memudahkan jalannya menjadi Gubernur Papua dalam Pilkada pada tahun depan. Ia menyampaikan hal tersebut dalam masa tenang kampanye sebelum pelaksanaan PSU di 17 distrik di Tolikara pada 17 Mei 2017. (jrp /Koran Harian Pagi Papua)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...