Catatan Aktvitis HAM Papua Ketika Temui Duta Besar Inggris

0
25
Sekretaris Kedua Bidang dari Kedutaan Besar Kerajaan Inggris untuk Republik Indonesia di Jakarta, Mr.Robert Campbell-Davis, ditemani stafnya, Nur Alia dan Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari , Yan Christian Warinussy, di Manokwari, Kamis (13/7/2017). (Foto FerMan, Dokumentasi LP3BH)

Sekretaris Kedua Bidang dari Kedutaan Besar Kerajaan Inggris untuk Republik Indonesia di Jakarta, Mr.Robert Campbell-Davis, ditemani stafnya, Nur Alia dan Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari , Yan Christian Warinussy, di Manokwari, Kamis (13/7/2017). (Foto FerMan, Dokumentasi LP3BH)
JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Sebagai bagian dari tanggung jawab dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, maka Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari mendapat kesempatan bertemu dan bertukar pikiran serta informasi dengan Sekretaris Kedua Bidang dari Kedutaan Besar Kerajaan Inggris untuk Republik Indonesia di Jakarta, Mr.Robert Campbell-Davis, di Manokwari, Kamis (13/7/2017.

“Dalam pertemuan yang berlangsung di salah satu hotel di Manokwari tersebut, LP3BH menyampaikan informasi dan pandangan mengenai perkembangan situasi hak asasi manusia di Tanah Papua secara umum dan khususnya di Manokwari sepanjang tahun 2016 hingga 2017,” ujar Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari , Yan Christian Warinussy, dalam release press yang diterima LintasPapua.com.

Direktur Eksekutif LP3BH ditemani Kepala Divisi Informasi dan Dokumentasi LP3BH, Ferry Manufandu dengan menjelaskan pula mengenai situasi pasca pemilihan kepala daerah di Provinsi Papua Barat dan bagaimana keberpihakan pemerintah daerah terhadap upaya-upaya penyelesaian masalah pelanggaran hak asasi manusia yang masih sangat rendah.

Dengan ditemani stafnya, Nur Alia, Sekretaris Kedua Duta Besar Inggris tersebut mempertanyakan bagaimana pandangan LP3BH mengenai aspek perlindungan hak kebebasan masyarakat di Tanah Papua sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) tentang Ormas.

Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua ini menjelaskan, bahwa kehadiran perppu tersebut seharusnya dikaji dengan penuh kehati-hatian, karena kehadirannya sangat tidak urgen dan tidak disebabkan karena adanya sesuatu situasi yang genting dan atau mendesak dewasa ini.

LP3BH akan melakukan kajian atas perppu tersebut dan turut memberikan pendapatnya secara resmi kepada pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Khususnya terkait bagaimana perppu tersebut diterapkan di daerah konflik seperti tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) berkenaan dengan hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi secara damai dan bebas di depan umum yang sudah dijamin dalam konstitusi negara ini.

LP3BH juga memberikan penjelasan, tentang pentingnya evaluasi secara total terhadap kebijakan otonomi khusus sebagaimana diundangkan di dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang Undang.

“Evaluasi tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 78 yang sudah saatnya didorong dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat dengan melibatkan seluruh masyarakat asli Papua dari selurtuh perlosok tanah Papua,” kata Peraih Penghargaan Internasional di Bidang Hak Asasi Manusia “John Humphrey Freedom Award” Tahun 2005 di Canada.

Dalam kesempatan tersebut, Mr.Campbell-Davis juga mempertanyakan mengenai aspek pelayanan kesehatan dan pendidikan di Provinsi Papua Barat sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi, aturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional.

Kami menjelaskan bahwa aspek pelayanan kesehatan di Papua Barat masih sangat memprihatinkan, karena misalnya seperti di Rumah Sakit Umum Daerah (RUSD) Manokwari tidak memiliki ruangan ICU yang sangat urgen dan mendesak serta tidak memiliki dokter spesialis jantung, saraf, tulang, THT dan mata.

Padahal dana otsus yang setara 2 persen dari DAU (Dana Alokasi Umum) Nasional sebagai dimaksud dalam pasal 34 ayat (3) huruf e dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua tersebut justru dialokasikan untuk aspek pendidikan dan kesehatan.

Dalam setiap kunjungan kerja dari pejabat utama kedutaan besar negara-negara sahabat Republik Indonesia maupun diplomatnya ke Tanah Papua dan Papua Barat, LP3BH Manokwari sebagai organisasi masyarakat sipil (civil society organization) yang bergerak di bidang hak asasi manusia senantiasa mendapat kesempatan bertemu dan memberikan pandangan lain (second opinion) mengenai situasi penegakan hukum dan HAM di Tanah Papua. (***)