6 Kampung di Kota Jayapura Terima Bantuan APBN

0
100
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura, DR. Adolf Z.D. Siahay, SE, M. Si,Ak saat diwawancarai di ruang kerjanya di Kantor Wali Kota Jayapura. (Elsye Sanyi)

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura, DR. Adolf Z.D. Siahay, SE, M. Si,Ak saat diwawancarai di ruang kerjanya di Kantor Wali Kota Jayapura. (Elsye Sanyi)
JAYAPURA (LINTAS PAPU) – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura, DR. Adolf Z.D. Siahay, SE, M. Si,Ak., mengatakan hanya enam kampung yang akan mendapatkan bantuan Anggaran Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBN melalui Pemerintah Pusat untuk tahap pertama di 2017. Enam kampung tersebut yakni Kampung Kayu Batu, Enggros, Nafri, Skouw Sae, Yoka dan Koya Tengah.

Diakuinya, sistem pencarian ADD dikirimkan ke rekening kampung masing-masing, dan diakuinya sekitar 60 persen dari dana APDN yang dikucurkan dari Pemerintah Pusat.

“Nominal anggaran yang dicairkan itu bervariasi, tergantung dari kebutuhan kampung tersebut. Rata-rata penerimaan dana kampung sekitar satu miliar lebih,” ujar DR. Adolf Z.D. Siahay, SE, M. Si,Ak., diruang kerjnya di Kantor Wali Kota Jayapura, Jumat (14/7/2017).

Kota Jayapura, tetap menjadi perhatian pemerintah hingga kampung – kampung, termasuk bantuan APBN.
(LintasPapua.com))

Selanjutnya, Siahay menjelaskan, delapan kampung yang belum menerima bantuan ADD tersebut dikarenakan belum memasukan laporan pertanggung jawaban keuangan ke bagian BPKAD sejak 2016 lalu.

Menurut Siahaya, ada kendala internal yang dihadapi oleh delapan kampung tersebut, antara pendamping kampung dengan masyarakatnya sehingga para pendamping belum menyerahkan laporan pertanggung jawaban keuangan ke BPKAD.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura, DR. Adolf Z.D. Siahay, SE, M. Si,Ak saat diwawancarai di ruang kerjanya di Kantor Wali Kota Jayapura. (Elsye Sanyi)

Sehingga pada pencairan ADD tahap pertama ini, Siahay berharap kepada enam kampung penerima dana bantuan harus menggunakan dana tersebut sebaik mungkin serta diperhatikan dengan penuh tanggungjawab oleh pendamping dan aparat kampung.

“Jangan menyulitkan laporan pertanggung jawaban dana. Artinya dalam setiap pembelanjaan kebutuhan kampung atau pembangunan rumah di kampung, dokumen-dokumen seperti nota belanja harus lengkap dan di jaga dengan baik, sehingga kedepannya ketika di minta laporan tersebut, hal itu bisa dipertangung jawabkan.” harap dia. (Elsye Sanyi /Koran Harian Pagi Papua)