LP3BH Giat Advokasi Kasus Pasal – Pasal Makar Dalam KUHP

0
7
LP3BH saat mengikuti sidang pasal makar di MK, foto bersama usai sidang. (Istimewa)

LP3BH saat mengikuti sidang pasal makar di MK, foto bersama usai sidang. (Istimewa)
JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy mengatakan, pihaknya sebagai bagian dari Tim Advokasi untuk Kebebasan Warga Negara, Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum turut hadir dalam sidang pleno tersebut.

Sebagaimana Perkara Nomor : 28/PUU-XV/2017 tentang uji materil (judicial review) Pasal-pasal Makar dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang Undang Dasar 1945 di Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka Barat-Jakarta Pusat, Rabu (12/7/2017), dalam release press yang diterima.

Dikatakan, dalam sidang pleno hari ini dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden dan DPR RI, LP3BH diwakili Advokat Theresje Julianty Gasperz, SH (Ibu Yanti) yang sehari-hari adalah Kepala Divisi Advokasi Perempuan dan Anak di LP3BH Manokwari.

Ibu Yanti akan hadir bersama dengan Tim Advokasi untuk Kebebasan Warga Negara yang merupakan Kuasa Hukum dari para Pemohon, diantaranya Hans Wilson Wader (mantan tahanan politik dari Manokwari).

Berkenaan dengan itu, LP3BH juga telah menerima surat panggilan sidang nomor : 285.28/PAN.MK/7/2017 tanggal 6 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Panitera, Kaslanur Sidauruk yang ditujukan kepada Tim Kuasa Hukum yang diwakili Advokat Latifah Anum Siregar SH, MH, dkk.

LP3BH akan secara periodik mengirim para advokat/pengacara dari Manokwari yang termasuk dalam Tim Kuasa Hukum para Pemohon tersebut untuk hadir pada setiap sidang pleno lebih lanjut di MK.

Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy,
dalam sebuah kegiatan lainnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy mengatakan, bahwa Selama 2 (dua) bulan sejak pendaftaran permohonan uji materil (JR) pasal-pasal Makar tersebut, persidangan awal MK bakal dimulai pada hari yang senantiasa menjadi bagian dari Memoria Pasionis (ingatan penderitaan) rakyat Papua, khususnya masyarakat adat di kawasan Teluk Wondama akan peristiwa Wasior berdarah, 13 Juni 2001 (17 tahun) yang lalu.

Sayang sekali karena menurut data yang dimiliki LP3BH Manokwari, tak satupun dari otak penyerangan terhadap aparat keamanan Brimob tersebut ditangkap dan dibawa untuk diadili di depan pengadilan yang netral, guna mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut.

Kendatipun demikian, dalam operasi keamanan tersebut telah banyak memakan korban yang terindikasi kuat sebagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

Ada sejumlah orang warga sipil asal Teluk Wondama yang ditangkap, dianiaya dan ditahan hingga diajukan ke pengadilan negeri Manokwari ditahun 2002-2004 dengan tuduhan berdasarkan pasal-pasal makar. (***)