Disdikbud Kota Jayapura : Penerimaan Siswa Baru Tidak Dipunggut Biaya

0
63
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, I Wayan Mudiyasa, saaat ditemui di ruang kerjanya di Kantor Walikota. (Elsye Sanyi)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, I Wayan Mudiyasa, saaat ditemui di ruang kerjanya di Kantor Walikota. (Elsye Sanyi)
JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Memasuki awal Tahun Ajaran (TA) 2017/2018, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) telah mengedarkan surat edaran yang didalamnya dijelaskan bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak dipungut biaya.

Kepala Disdikbud Kota Jayapura, I Wayan Mudiyasa, S. Pd, M.Pd., menegaskan bahwa di dalam penerimaan dan pendaftaran ulang PPDB TA 2017/2018 tidak di punggut biaya sama sekali. Hal ini disampaikannya kepada awak media di ruang kerjanya di Kantor Walikota, Rabu (12/7).

Sehingga mewakili Pemkot Jayapura, I Wayan mengimbau kepada masyarakat atau orang tua murid jangan mudah terpancing dengan isu-isu diluar yang tidak bertanggungjawab, yang akan mengakibatkan ketidaknyamanan bagi orang tua siswa dan siswa yang bersangkutan.

Kemudian terkait dengan hal pembiayaan, I Wayan mengatakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2009, ada tiga pembiayaan yang disebut dengan pembiayaan operasional, pembiayaan investasi dan pembiayaan personal.
“Yang dimaksud dengan biaya personal itu adalah biaya yang dibiayai atau dikeluarkan oleh orang tua dan digunakan oleh anak itu sendiri. Misalnya untuk pembelian atribut seragam sekolah, sepatu, buku bahkan tas sekolah. Inilah yang menjadi tanggung jawab orang tua siswa,” terang I Wayan.

Lanjutnya, didalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2014 tentang peran komite, yang tugasnya adalah mencari penggalangan dana. I Wayan menerangkan penggalangan dana bisa melalui donator-donatur yang ada di sekolah maupun melalui Corporate Social Responsibility (CSR-CSR) yang ada di luar sekolah.

“Ini merupakan fungsi dari komite sekolah untuk bagaimana menggali atau mencari penggalangan dana untuk setiap satuan pendidikan. Inilah yang disebut dengan pembiayaan investasi untuk sekolah itu,” ujarnya,

Ilustrasi Proses belajar di sebuah sekolah
dan Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Kmpoter (UNBNK) 2017 di Kota Jayapura (Elsye Sanyi)

Selain itu, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2014 mengatur tentang perbedaan antara punggutan dan sumbangan. Dikatakannya, punggutan yang dimaksudkan adalah pemberian baik dari siswa maupun orang tua kepada pihak sekolah, yang telah ditentukan nominalnya serta dalam jangka waktu yang ditentukan.

Sedangkan terkait sumbangan yang dijelaskan di Permenrkedikbud Nomor 75 Tahun 2014 itu yang menyatakan bahwa partisipasi atau sumbangan baik berupa uang dan jasa itu diperbolehkan kepada pihak sekolah. Tetapi dalam hal ini tidak mengikat waktu dan jumlahnya, juga kapan akan diberikan sumbangan itu.

Sedangkan pembiayaan operasional adalah merupakan tanggung jawab pemerintah yang diberikan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Pemerintah Daerah ke sekolah-sekolah yang bersumber dari dana APBN. Kemudian ada juga bantuan sarana dan prasarana, baik peningkatan akses maupun peningkatan mutu.

I Wayan berharap agar masyarakat dan orang tua siswa dapat mengerti dan membedakan mana tanggungjawab orang tua dan tanggungjawab pemerintah. Sehingga tidak menimbulkan kericuhan pada saat PPDB atau pada saat penerimaan siswa baru pada TA 2017/2018. (Elsye Sanyi /Koran Harian Pagi Papua)