Sekda Papua Harap Kabupaten/Kota Komitmen Berantas Korupsi

0
75
Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Hery Dosinaen, saat wawancara. (Erwin)

Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Hery Dosinaen, saat di wawancara. (Erwin)
JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Sekertaris Daerah (Sekda) Papua, Hery Dosinaen mengharapkan pemerintah kabupaten dan kota memiliki komitmen yang sama dalam upaya pemberantasan korupsi diatas tanah ini.

“Dengan begitu, kita harap peluang untuk terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan APBD sedapat mungkin bisa diminimalisir,” ujar Sekda saat membuka Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Papua, Senin (10/7/2017) di Jayapura.

Menurut dia, dengan terselenggaranya kegiatan rencana aksi program pemberantasan korupsi tersebut, maka secara terintegrasi dan konsisten maupun terencana dapat memberikan dampak pada semakin tertibnya tata kelola pemerintahan yang baik.

“Sehingga anggaran yang tersedia dapat benar sesuai dengan peruntukkannya. Yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua,”sebut dia.

Masih dikatakan Hery Dosinaen, pembahasan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi bersama kabupaten/kota ini juga merupakan wujud dan komitmen untuk melaksanakan program pemberantasan korupsi terintegrasi.

Dimana sebelumnya telah disepakati oleh pimpinan Daerah dan DPRD kab/Kota se Papua tanggal 26 Juli 2016 lalu.

“Oleh karenanya, kita harap dengan pelaksanaan rapat pembahasan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi ini, mampu melahirkan sejumlah agenda penting pada daerah masing – masing kabupaten/kota di Papua secara terstruktur”.

Sekda Papua, Hery Dosinaen bersama Pejabat Eselon II menerima jabat tangan dari ASN di lingkungan Pemprov Papua usai apel gabungan. (Erwin)

“Kemudian terpola dan terencana sehingga bisa dilaksanakan oleh masing – masing pemerintah daerah. Dengan harapan mampu mewujudkan rencana aksi program pemberantasan korupsi,”jelasnya.
Ia menambahkan, Pemprov Papua sejak awal sangat respon dan mendukung penuh pelaksanaan kegiatan rencana aksi program pemberantasan korupsi.

Hal ini dapat dilihat dari sejumlah kebijakan yang telah digulirkan dan dilaksanakan antara lain melalui pembentukan Unit Layanan dan Pengadaan (ULP) dan Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Dilain pihak, dengan telah dilaunchingnya program aplikasi e-goverment, antara lain e planning, e-budgeting, e-samsat. (Erwin /Koran Harian Pagi Papua)