Pemprov Papua Surati Sekolah Tak Bebankan Pungutan Bagi Siswa Baru

0
4
Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Hery Dosinaen, saat wawancara. (Erwin)

Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Hery Dosinaen, saat di wawancara. (Erwin)
JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Guna mengantisipasi segala bentuk pungutan dari pihak sekolah yang dibebankan kepada para siswa baru, Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Papua baru-baru ini resmi menyurati seluruh lembaga pendidikan di Bumi Cenderawasih, supaya tak melakukan tindakan meresahkan tersebut.

Hal ini diakui Sekda Papua, Hery Dosinaen, dari laporan yang diterimanya dari Kepala Dinas Pendidikan Papua, Elias Wonda, di Jayapura, Jumat (7/7/2017).

Menurut dia, segala ketentuan dalam penerimaan siswa maupun siswi baru telah diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pihak lembaga pendidikan mana pun diminta tak memberlakukan pungutan sebab melanggar ketentuan.

“Makanya bila ada orang tua murid yang menemukan kita minta segera melapor kepada dinas pendidikan di masing-masing wilayahnya. Misalnya di kabupaten A, melapor ke instansi terkaitnya. Tentu akan diteruskan kepada kami untuk selanjutnya kita melakukan investigasi dan bila terbukti bisa diberi sanksi,” ujar Sekda Hery Dosinaen.

Sekda pada kesempatan itu meminta pihak sekolah untuk tak pilih kasih dalam penerimaan siswa maupun siswi baru.

Ilustrasi Parasa Siswa Sekolah Dasar (ISTIMEWA)

“Namunkita juga imbau agar ada keberpihakan kepada anak asli Papua untuk masuk sekolah. Namun tentunya tidak juga melupakan saudara yang non Papua untuk bersekolah di lembaga pendidikan itu,” katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura mengingatkan sekolah negeri yang ada di seluruh Port Numbay, agar tak memberlakukan pungutan bagi siswa dan siswi baru, pada penerimaan tahun ajaran 2017/2018.

Hal tersebut dikatakan Sekda Kota Jayapura RD Siahaya, di Jayapura, baru-baru ini.

“Apalagi sekolah negeri tak boleh lakukan pungutan dalam proses penerimaan siswa baru. Kalau sekolah swasta pasti melakukan pungutan, tetapi saya harap tetap mengikuti rambu-rambu yang ada. Diantaranya pihak yayasan mesti mengeluarkan surat edaran tentang besarnya biaya pendidikan yang diminta kepada wali murid,” ungkapnya.

Sementara bagi pihak sekolah negeri yang melakukan pungutan, tambah dia, Pemerintah Kota Jayapura tak segan-segan untuk menindak tegas oknum yang bersangkutan.
“Saya sudah perintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk turun ke lapangan mengecek proses penerimaan siswa baru apakah berjalan dengan lancar atau tidak. Sekaligus mengecek apakah ada praktek pungutan,” tegas dia. (Erwin /Koran Harian Pagi Papua)