Kartu Papua Sehat Ikut Menopang BPJS Jayapura

0
17
Kartu Papua Sehat, ikut membantu masyarakat dalam berbagai akses pelayanan kesehatan di Provinsi Papua. (istimewa)

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, drg. Aloysius Giyai, M.Kes (Eveerth Joumilena /LintasPapua.com)
JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua drg. Aloysius Giyai, M.Kes menegaskan program Kartu Papua Sehat (KPS) yang dijalankan sejak 2014 sangat membantu pelayanan kesehatan bagi orang asli Papua yang tidak mampu.

Program yang merupakan bukti keberpihakan Gubernur Papua,Lukas Enembe, SIP.MH untuk menyelamatkan orang asli Papua sesuai amanatOtonomi Khusus (Otsus) ini justru menopang atau mem-back up programJaminan Kesehatan Nasional dari Pemerintah Pusat yang diselenggarakan olehBadan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), bukan saling tumpah tindih.

Hal ini disampaikan Aloysius Giyai kepada sejumlah wartawan di Kantor Dinkes Papua Kotaraja, Jumat (07/07/2017) menanggapi pernyataan WakilKetua Komisi V DPR Papua Nioluen Kotouki di salah satu media harian edisiJumat, 7 Juli 2017 yang meminta Pemerintah Provinsi Papua menghentikanprogram KPS karena dinilai tidak berguna dan tumpang tindih dengan BPJS.

“Sebagai anggota Dewan yang terhormat, apa yang beliau (Nioluen Kotouki–Red) sampaikan itu benar. Karena dia berbicara sesuai tupoksi-nya sebagai wakil rakyat yang membidangi masalah kesehatan. Hanya saja perlu diluruskan bahwa antara KPS dan BPJS bukan tumpang tinggi, tetapi dianggap duplikasi pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin itu punyadua sumber, satu nasional dan satu lokal,” ujar Aloysius Giyai.

Kartu Papua Sehat, ikut membantu masyarakat dalam berbagai akses pelayanan kesehatan di Provinsi Papua. (istimewa)

Dikatakan, dalam Undang-UndangJaminan Kesehatan Nasional, ada pasal dan ayat khusus yang mengatur bahwa karena pembiayaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional pakai sistem paket, maka apabila ada paket pembiayaan yang tidak dibiayai oleh BPJS, pemerintah daerah wajib hukumnya membiayai paket itu.

“Apalagi ada Perdasus tentang bidang kesehatan yang mengatur pembiayaan kesehatan menggunakan Dana Otonomi Khusus. Jadi gubernur tidak salah luncurkan KPS, justru dia jalankan amanat UU Otsus,” kata Aloysius.

Menurut Aloysius, Dinas Kesehatan Provinsi Papua pada prinsipnyamemahami dan mendukung pernyataan Kotouki untuk menghilangkan KPSdan memaksimalkan pelayanan BPJS.

“Sebab sesuai amanat UU Nomor 40Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 24 Tahun2011 tentang BPJS Kesehatan, paling lambat tahun 2019, semua jaminankesehatan daerah harus berintegrasi ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” tuturnya.

Hanya, kata Mantan Direktur RSUD Abepura ini, saja kendala utama di Provinsi Papua adalah syarat kepesertaan BPJS yang menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) membuat hingga hariini BPJS belum diintegrasikan dengan KPS.

“Di Papua ini, dari total penduduk yang ada di Papua, hanya 30 persen yangpunya NIK. 70 persen tidak punya NIK. Masalah ini NIK ini kami sudah bahasbersama Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan BPJSDivisi Regional VII Papua dan Papua Barat,” ucapnya..

Diakui, Dinas Kesehatan prinsipnya saling koordinasi, menunggu data dari sana. Validasi data ini sangat penng karena terkait alokasi jumlah dana untuk membayar premi peserta KPS-JKN dari Pemerintah Provinsi keBPJS seap tahun.

“Dan harus diketahui, salah satu kelemahan BPJS ialah bersifat gotong royong dimana dana premi yang sudah diserahkan ke BPJS untuk satutahun tak akan dikembalikan jika penyerapannya tidak sampai seratus persen,” tegas mantan Direktur RSUD Abepura ini.

Oleh karena itu, sekali lagi Aloysius menyayangkan pernyataan yang mengatakan bahwa KPS tumpang tindih dengan Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS.

Suasana Pelayanan kesehatan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat asli Papua. (istimewa)
“Tumpang tindih darimana sementara BPJS hanya meng-cover 30 persen orang asli Papua yang memiliki NIK. Lalu 70 persen rakyat Papua yang di balik gunung, lembah, di pesisir dan kepulauanterpencil yang tidak punya NIK kita ambil biaya darimana ? Justru selama KPSyang membiayai, mem-back up pembiayaan yang tidak ditanggung BPJS,”tanya Aloysius.

Sebagai solusi terkait NIK yang cukup pelik ini, Dinkes Papua memiliki strategiuntuk mendorong agar semua Kabupaten/Kota di Provinsi Papua secara satupersatu berintegrasi dengan KPS Jaminan Kesehatan Nasional yangdiselenggarakan BPJS.

“Sudah ada kabupaten yang sudah berintegrasi denganJKN yakni 62.000 masyarakat Mimika. Tahun depan Lanny Jaya danbeberapa kabupaten,” katanya.

KPS Sangat bermanfaat, Selain itu, Aloysius juga menyayangkan pernyataan subyektif Anggota DPR Papua, Nioluen Kotouki yang menilai KPS tidak bermanfaat banyak bagi orang asli Papua.

Menurutnya, sikap kritis dan masukan konstruktif bidang kesehatan sangat dibutuhkan pemerintah, termasuk Dinas Kesehatan Papua, asalkan berdasarkan data dan kajian yang komprehensif.

Disampaikan, Kalau bilang KPS tidak bermanfaat, sebaiknya bicara berdasarkan data dari seluruh rumah sakit. Anggota dewan bisa minta data pembanding pasienyang dibiayai KPS dan BPJS berapa di seluruh rumah sakit. Jangan hanya satu kejadian malah langsung ambil kesimpulan untuk seluruh layanan program.

“Data tahun 2015 sesuai hasil verifikasi kami di Dinkes, ada 1,2 juta penggunamanfaat KPS di seluruh Papua, tahun 2016 naik 1,3 juta,” kata Aloysius.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Nomor440/5051/2014 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan KartuPapua Sehat dijabarkan bahwa KPS digunakan sebagai “back up” padakomponen pembiayaan yang tidak ditanggung dalam Jaminan KesehatanNasional.

Peserta program ini adalah orang asli Papua tidak mampu dan warganon Papua yang memenuhi syarat.Dana KPS yang dibebankan pada APBD Provinsi Papua diperuntukkan bagipenyediaan obat-obatan, alat/bahan habis pakai, makanan pasien, biayaadministrasi, dan biaya operasional yang meliputi transport lokal, pengadaanpeti jenazah, pembayaran premi Kelas III Jaminan Kesehatan Nasional,jasa/insentif pelayanan, dan penyediaan alat kedokteran, minimal untukrumah sakit di wilayah regional.

“Dan satu lagi ini banyak yang belum paham. KPS itu tidak dilayani diPuskesmas. KPS itu hanya untuk 3 RSUD Provinsi Papua, seluruh RSUDKabupaten, 4 rumah sakit mitra, beberapa klinik keagamaan, dan membiayaitransportasi pasien dari pedalaman bekerjasama dengan 4 maskapai penerbangan.

“Dana KPS bukan kami yang simpan di Dinas Kesehatan, tetapidi Badan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua, dan mereka langsungtransfer ke Badan Keuangan Kabupaten dan rumah sakit daerah dan mitra,”tutup Aloysius.

Untuk diketahui, Program KPS ini dimulai tahun 2014 dengan total anggaransebesar Rp 250 miliar. Sementara sepanjang than anggaran 2015-2017, besaranalokasi dana KPS masing-masing Rp 300 milyar. (Gusty Masan Raya)