Nilai Tukar Petani Papua Juni 2017 Turun – 0,51 Persen

0
43
Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Papua, Bambang Ponco Aji. (Erwwin)

Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Papua, Bambang Ponco Aji. (Erwwin)
JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Papua pada Juni 2017 mengalami penurunan -0,51 persen dengan indeks 95,04 dibanding bulan sebelumnya 95,52 persen.

Menurut Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Papua Bambang Ponco Aji, penurunan terjadi akibat adanya perubahan indeks harga diterima petani (It) lebih kecil dari harga dibayar petani (Ib). “Terlihat jelas bahwa It mengalami kenaikan 0,38 persen dan Ib mengalami kenaikan 0,89,” terang dia di Jayapura, Senin (3/6/2017) kemarin.

Berbeda dengan Papua, NTP secara nasional mencapai 100,53 atau naik 0,38 persen dibanding bulan sebelumnya. Hal itu terjadi karena perubahan indeks harga diterima petani lebih tinggi dari yang dibayar petani.

“Dimana indeks harga diterima petani mengalami kenaikan 0,60 persen dan harga dibayar petani pun naik 0,22 persen,” katanya.
Sementara pada NTP Juni 2017 lalu, tercatat ada tiga subsektor yang memiliki nilai NTP dibawah 100. Yakni, NTP subsektor pangan 86,07; NTP subsektor peternakan 99,16 dan NTP subsektor perikanan 98,26.

Sementara dua subsektor lainnya yang memiliki NTP diatas 100, yakni holtikultura 100,60 dan tanaman perkebunan rakyat 101,15.
Simon menambahkan, dari 33 provinsi yang dihitung NTPnya, tercatat sebanyak 13 mengalami kenaikan dan 20 sisanya menurun. Dimana Provinsi Banten tercatat mengalami kenaikan NTP tertinggi, yakni 1,34 persen dan Kepulauan Riau menjadi terendah sejumlah 0,004 persen.
“Sedangkan Bangka Belitung tercatat sebagai provinsi dengan penurunan indeks terbesar, yaitu -1,42 persen dan Kalimantan Timur -0,01 persen,” jelasnya.

Disinggung untuk inflasi pedesaan, lanjut Simon, pada Juni 2017 tercatat mengalami inflasi (kenaikan harga barang dan jasa secara umum) 1,10 persen. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan indeks pada semua sub kelompok.

“Bahkan secara nasional 27 provinsi mengalami inflasi pedesaan dan hanya enam yang terhadi deflasi atau penurunan harga barang dan jasa secara umum. Ini bisa kita lihat dimana Gorontalo menjadi daerah dengan inflasi pedesaan tertinggi mencapai 2,30 persen dan Bali terendah mencapai 0,02 persen”.

“Sedangkan deflasi pedesaan tertinggi terjadi di Sumatera Barat -0,54 persen dan terkecil tercatat di Jawa Tengah -0,06 persen,” pungkasnya. (Erwin /Harian Pagi Papua)