John NR Gobai ; Tambang di Nabire dan Paniai Bukan Barang Jualan

0
89
John NR. Gobai (istimewa)

Oleh JOHN NR GOBAI

Pengatar

Potensi Pertambangan di Wilayah Nabire dan Paniai, ini kadang menjadi barang jualan dari pihak pihak tertentu yang merasa diri berkuasa, baik itu dikalangan Tokoh masyarakat dan masyarakat yang bukan mempunyai hak ulayat, Oknum Pejabat baik di Provinsi dan Kabupaten, dengan mudahnya mengeluarkan Ijin lengkap dengan koordinat, buktinya beberapa IUP (Ijin Usaha Penambangan) kadang petanya masuk, areal IUPnya orang lain, juga di areal transmigrasi bahkan masuk dipemukiman warga.

Satu areal bisa terdapat beberapa IUP baik dari Provinsi maupun Kabupaten. Pemberian Ijin dengan birokrasi yang tidak etis, ini yang saya sebut, barang jualan, karena kalau birokrasi pemberian ijin tidak benar dan pengkaplingannya tidak wajar, maka bukan tidak mungkin, diduga kuat ini ada praktek jual beli.

Provinsi dan Kabupaten saling klaim dan tudingan. Provinsi dan Kabupaten selama ini saling klaim sebagai pihak yang berkuasa mengeluarkan ijin, akibat standar ganda pengelolaan pemerintahan di Papua yaitu; UU Otsus (Undang-Undang Otonomi Khusus) dan UU Otda (otonomi daerah) Pemerintahan Daerah, yang lebih konyol lagi pemberian ijin juga kadang dilakukan dengan tidak wajar, tandatangannya scan, capnya beda bentuknya antara satu surat dengan surat lainnya.

 

John Gobai (istimewa)

Walaupun penandatangannya orang yang sama, kadang IUPnya yang ada hanya salinan yang hanya ditandatangani Kabag (kepala bagian) Hukum atau Kepala Biro Hukum.

 

Inilah kenyataan suramnya wajah administrasi investasi kita, kenyataan ini pula yang saya duga, potensi alam kita dijadikan barang jualan seperti “kue” yang dijual kepada para investor.

Saya sungguh kaget melihat sebuah peta lihat sebagian besar wilayah di Nabire, Paniai dan sekitarnya ditetapkan menjadi wilayah IUP Eksplorasi bagi PT.Madinah Qurataain dan PT.Benliz Pasific pada tahun 2013 dan tahun 2016, padahal kita ketahui ada juga IUP yang dikeluarkan oleh para Bupati, walaupun ada yang masih aktif dan ada juga yang sudah tidak aktif.

Yang sudah tidak aktif aturannya harus dicabut oleh pemberi ijin atau yang belum kerja selama 6 (enam) bulan sejak mendapat ijin harusnya sudah ditegur, jika tidak ditaati maka, ijinnya harus dicabut.

Seperti; CV.Computer, PT.Salomo Mining, PT.Madinah Quratain, PT.Gunung Perkasa, PT.Pasific Mining Jaya, PT.Benliz Pasific,dll. Dari data yang kami miliki mereka ini juga telah menunggak Pajak, Penerimaan Nasional Bukan Pajak (PNBP), anehnya mereka ini malah diperbaharui IUPnya dan SK (surat keputusan) nya lalu diajukan ke Dirjen Minerba Kemen ESDM,oleh Dinas ESDM Papua.

Fenomena lain adalah ada juga pemegang IUP atau perusahaan atau pendulang di wilayah ini, yang masih aktif bekerja, tetapi kalau tidak membina hubungan baik atau mempunyai masalah pribadi atau mungkin juga alasan lain, tidak dibina atau diberikan pengawasan tetapi terus menjadi sasaran pembusukan atau dianggap illegal oleh pejabat pemerintah baik itu kabupaten maupun Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas ESDM Papua.

Padahal lokasi pendulangan itu dikerjakan oleh anak anak Papua, ada juga beberapa anak Papua yang mempunyai ijin disana, dan keberadaan kegiatan ini telah menjadi sumber penghidupan masyarakat tetapi belum di formalkan sehingga dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Contohnya adalah; Pendulang di Topo, Degeuwo, Paniai, Mosairo, Nabire, PT.TAP,dan semua ijin di wilayah Nabire dan Paniai.

 

Kesimpulan dan Saran

Dinas ESDM Papua jangan dengan UU No 23 Tahun 2014, merasa berkuasa dan memvonis Ilegal kepada kegiatan yang ada di daerah, dan menyampaikan kepada semua pihak bahwa semua kegiatan di Nabire dan Paniai adalah Ilegal, kecuali Ijin dari Provinisi.

Kalau mau jujur Dinas ESDM Papua, juga tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pengawasan kepada pemegang IUP,dan tidak tegas kepada pemegang IUP yang tidak bekerja, yang harusnya diberikan sanksi atau dicabut ijinnya. tetapi lebih senang duduk dikantor, dan terus memperpanjang IUP

Ini Konspirasi Apa? Langkah yang perlu dilakukan oleh Gubernur Papua, Kapolda Papua (Polri) dan Pangdam (TNI) adalah bukan tindakan hukum tetapi penataan kembali dan memberikan pertama dan terutama ruang kelola kepada anak Papua yang ada disana, bukannya mengatakan ini Legal dan itu Ilegal, karena Peraturan perundang-undangan dibuat pemerintah adalah untuk melindungi dan melayani rakyat semuanya bukan rakyat tertentu.

UU Otsus ada untuk pemerintah provinsi Papua dan pemerintah kabupaten di Papua melayani orang Papua bukan investor` Akhirnya saya mau katakan potensi Pertambangan bukan barang jualan kepada Investor yang asing bagi pemilik tanah, tetapi harus menjadi berkat bagi orang Papua dan haruslah dikerjakan mayoritas oleh orang Papua, agar mereka mandiri sejahtera untuk memasuki peradaban baru.

(penulis adalah Ketua Dewan Adat Paniai)