Peluncuran Buku Bung Karno, Islam dan Pancasila

0
193
Pancasila (legaleraindonesia.com)

SAMBUTAN KETUA FRAKSI PDI PERJUANGAN MPR RI PADA HAUL BUNG KARNO KE 47
DAN PELUNCURAN BUKU BUNG KARNO, ISLAM DAN PANCASILA

PLEDOI UNTUK BUNG KARNO
DAN PEMIKIRAN-PEMIKIRANNYA

Assalamualaikum Warrohamtullohi Wabarokatuh’
Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namobudaya
Merdeka….!!!!

Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahNya kita dapat bersilaturahim dalam rangka memperingati 47 tahun wafatnya salah seorang Bapak Pendiri Bangsa Indonesia, Bung Karno yang dirangkai dengan peluncuran buku Bung Karno, Islam dan Pancasila.

Hadirin yang berbahagia,

Setidaknya ada tiga peristiwa penting dalam bulan Juni ini bagi Bung Karno. Pertama, hari kelahiran Bung Karno tanggal 6 Juni 1901. Kedua, Hari Lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1945 dan pada tanggal 21 Juni 1970 Bung Karno wafat. Oleh karena itu, dalam internal keluarga besar PDI Perjuangan kami selalu memperingati bulan Juni ini sebagai Bulan Bung Karno.

Pada hari ini, 47 Tahun lalu, tepatnya tanggal 21 Juni 1970, Bung Karno telah dipanggil kembali menghadap Sang Khaliq pada usia 69 tahun. Bung Karno wafat karena penyakit yang dideritanya sebagai akibat tekanan psikis dan politik oleh penguasa pada waktu itu.

Bung Karno wafat dalam status sebagai tahanan politik setelah diisolasi dari dunia luar di Wisma Yaso Jakarta. Bung Karno pergi meninggalkan kita semua dengan membawa beban yang amat berat bagi diri dan keluarga serta pengikut-pengikutnya karena telah dituduh berkhianat kepada bangsa dan negara yang beliau dirikan sendiri bersama tokoh-tokoh pendiri bangsa lainnya.

Tuduhan Bung Karno berkhianat kepada bangsa dan negaranya itu dituangkan dalam konsideran/menimbang Tap MPRS nomor XXXIII tahun 1967 yang menyebutkan bahwa berdasarkan laporan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan, Presiden Soekarno dituduh terlibat memberikan kebijakan yang mendukung dan melindungi pemberontakan G-30-S/PKI. Dan atas dasar tuduhan itulah, kekuasaan Presiden Soekarno akhirnya dicabut oleh MPR RI pada tanggal 12 Maret 1967.

Dalam pasal 6 diktum putusan Tap MPRS nomor XXXIII tahun 1967 tersebut, telah diperintahkan Pejabat Presiden, (dhi. Jenderal Soeharto) untuk melakukan penyelesaian persoalan hukum yang dituduhkan kepada Presiden Soekarno tersebut. Namun, hingga Bung Karno dipanggil pulang ke hadapan Illahi Rabbi, proses peradilan itupun tidak pernah dilaksanakannya.

Bahkan, setelah Bung Karno lengser dari kekuasaan Presiden, pemerintahan pada waktu itu terus melakukan berbagai propaganda politik untuk terus menyudutkan Bung Karno melaui politik desoekarnoisasi.

Hadirin yang saya hormati,

Setelah melewati masa yang panjang selama 45 tahun, barulah pemerintah Republik Indonesia mengakui kekeliruanya telah menuduh Bung Karno berkhianat kepada bangsa dan negaranya.

Koreksi terhadap bagian konsideran TAP MPRS XXXIII tahun 1967 itu, akhirnya dilakukan melalui penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Bung Karno dengan Keputusan Presiden nomor 83 tahun 2012 tanggal 7 November 2012.

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Bung Karno tersebut memiliki implikasi juridis, yaitu batalnya tuduhan hukum pada bagian konsideran/menimbang TAP MPRS XXXIII tahun 1967 itu.

Pendapat hukum tersebut diperoleh karena dalam ketentuan UU nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Kehormatan diatur ketentuan bahwa seseorang tokoh nasional hanya dapat memperoleh status gelar Pahlawan Nasional dengan syarat (antara lain), tidak pernah melakukan perbuatan tercela, tidak pernah dihukum apalagi terlibat dalam pengkhianatan terhadap bangsa dan negaranya.

Maka, dengan telah diberikannya status Pahlawan Nasional itu, maka berarti Bung Karno dianggap tidak pernah melakukan pengkhianatan terhadap bangsa dan negaranya dalam bentuk keterlibatannya pada peristiwa pemberontakan G-30-S/PKI. Tuduhan keji dalam Tap MPRS XXXIII tahun 1967 itupun telah batal demi hukum.

Namun sangat disayangkan, saat pemberian gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 7 November 2012 lalu, tidak disertai dengan permohonan maaf kepada keluarga besar Bung Karno dan rakyat Indonesia.

Hal itu membuat publik tidak mengetahui dengan persis latar belakang filosofis, juridis dan sosiologis serta implikasi hukum atas dikeluarkannya keputusan pemerintah tersebut. Di samping itu juga tidak ada sosialisasi dalam bentuk apapun yang dilakukan pemerintah paska pemberian status gelar Pahlawan Nasional kepada Bung Karno tersebut.

Di sisi yang lain, eksistensi hukum TAP MPRS XXXIII tahun 1967 itu sendiri telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi oleh TAP MPR Nomor I tahun 2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi Status Hukum Seluruh Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR sejak tahun 1960 sampai tahun 2002.

Hadirin yang saya muliakan,

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa-jasa para pahlawannya. Oleh karena itu, saya berharap, bangsa Indonesia tidak lagi mengulangi perbuatan yang tidak patut terhadap tokoh-tokoh bangsa yang telah berjasa besar bagi Republik, siapapun orangnya, apalagi dengan tuduhan keji yang tidak berdasar atas hukum dan moral.

Dengan kata lain, cukuplah sudah pengorbanan dan penderitaan seperti itu hanya di alami oleh seorang Pendiri Bangsa seperti Bung Karno dan keluarganya. Tuduhan keji yang tidak berdasar secara hukum dan moral terhadap Bung Karno cukuplah sampai di sini.

Jangan terus diulang-ulang dan dipropagandakan lagi kepada anak-cucu bangsa Indonesia karena hal itu akan membuat mereka semakin kehilangan tokoh panutan bagi bangsanya sendiri dan akhirnya mencari tokoh-tokoh idola dari bangsa lain.

Saya yakin, baik keluarga besar Bung Karno maupun pengikut-pengikutnya saat ini, sudah mengikhlaskan peristiwa kelam dan pahit yang dialami Bung Karno pada masa itu.

Alasan utamanya, tentu karena ingin tetap menjaga persatuan bangsa Indonesia. Prasyarat persatuan nasional bangsa Indonesia itu sangatlah penting untuk terus terselenggaranya pembangunan nasional bangsa Indonesia.

Bung Karno mengajarkan kepada kita agar mewarisi api perjuangan para pendahulu bangsa, bukan mewarisi abunya. Dalam rangka mengkhidmati api perjuangan Bung Karno itulah, Fraksi PDI Perjuangan MPR RI menyelenggarakan peringatan haul Bung Karno ke 47 pada hari ini.

Hadirin yang mulia,

Dalam acara Haul Bung Karno kali ini, juga dirangkai dengan acara peluncuran sebuah buku berjudul Bung Karno, Islam dan Pancasila. Buku tersebut disajikan dalam bentuk ilmiah populer yang materi substansinya sebagian besar diambil dari disertasi doktoral penulis pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dengan judul disertasi “Eksistensi Pancasila Sebagai Tolok Ukur dalam Pengujian UU terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi : Kajian Perspektif Filsafat Hukum dan Ketatanegaraan.

Salah satu tujuan penelitian disertasi tersebut pada intinya ingin melakukan objektifikasi secara ilmiah atas perdebatan panjang tentang proses sejarah lahirnya Pancasila, eksistensi dan kedudukan hukumnya.

Pendekatan ilmiah dalam membahas hal tersebut sengaja kami lakukan agar menghindari perdebatan tentang Pancasila yang bersifat politis apalagi emosional sebagaimana yang sering terjadi selama ini.

Alhamdulillah, dari hasil penelitian ilmiah disertasi tersebut, pada saat mengumumkan kelulusan hasil sidang terbuka ujian doktoral penulis pada tanggal 10 Desember 2016 yang lalu, promotor penulisan disertasi yang juga Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Prof Dr. Arief Hidayat, bersama sembilan guru besar ilmu hukum lainnya sebagai Dewan Penguji yang terdiri dari Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jogyakarta, Fakultas Hukum Uniersitas Jember Jawa Timur dan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar.

Termasuk di antaranya terdapat Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013, Prof. Dr. Mahfud MD, telah menyatakan bahwa hasil penelitian disertasi tersebut telah melahirkan novelty atau teori-teori baru tentang Pancasila dan telah menjadi justifikasi akademis yang pertama atas pengakuan dan penetapan 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila sebagaimana Keppres Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahirnya Pancasila.

Ibu, Bapak dan Hadirin sekalian yang saya hormati,

Uraian tentang dimensi keislaman Bung Karno kami ulas dalam buku tersebut untuk meletakkan kembali secara proporsional tentang jati diri, perkembangan pemikiran, orientasi, sikap serta warisan-warisan keislaman Bung Karno yang selama ini banyak tidak diketahui dengan baik oleh masyarakat Indonesia.

Baik judul buku maupun materi tentang dimensi keislaman Bung Karno juga sengaja kami pilih sebagai jawaban atas berbagai tuduhan yang hingga saat ini masih sering dilontarkan beberapa pihak yang mempropagandakan Bung Karno sebagai seorang sekuler yang anti agama, bahkan seorang komunis.

Hadirin yang berbahagia,

Prof Mahfud MD dalam kata pengantar buku yang beliau tuliskan menyatakan dukungan dan persetujuan ilmiahnya atas tesis yang saya kemukakan bahwa Bung Karno adalah seorang santri.

Bung Karno bukanlah sekedar seorang santri yang awam, tetapi lebih jauh dari itu, beliau adalah seorang santri intelek. Selain ia belajar dengan sungguh-sungguh tentang Islam, Bung Karno juga sosok seorang pemikir-pejuang dan pejuang-pemikir yang ingin memajukan Islam, disamping ia juga sebagai seorang pejuang-pemikir dan pemikir-pejuang kebangsaan. Prof Azyumardi Azra menyebut Bung Karno sebagai Pemikir Islam yang reformis.

Selama ini banyak yang tidak memahami bahwa konstruksi pemikiran awal kenegaraan Bung Karno justru dibentuk oleh pemikiran Islam. Momentum itu beliau peroleh ketika ayahanda beliau, Raden Sukemi Sosrodihardjo menitipkan Soekarno remaja pada usia 16 tahun di rumah seorang tokoh Islam besar pada masa itu dan pendiri organisasi Sarikat Islam, Haji Oemar Sahid Tjokroaminoto di Surabaya. Di Pondokan HOS Tjokroaminoto itulah Bung Karno rajin berdiskusi dan membaca buku-buku tentang Islam dan berdiskusi bukan hanya dengan HOS Tjokroaminoto tetapi juga dengan tokoh-tokoh Islam pejuang kemerdekaan lainnya yang sering berkunjung ke rumah HOS Tjokroaminoto.

Gemblengan keislaman yang Bung Karno peroleh dari HOS Tjokroaminoto membuat beliau semakin dahaga dengan ajaran Islam. Kemudian Bung Karno mencari guru-guru agama Islam lainnya hingga akhirnya Bung Karno menjadi santrinya Kyai Haji Ahmad Dahlan seorang tokoh pendiri Muhammadiyah.

Dalam pengakuannya, Bung Karno hampir seminggu tiga kali mengikuti tabligh-tablignya Kyai Dahlan hingga akhirnya ia memutuskan untuk masuk bergabung ke dalam organisasi Muhammadiyah.

Saat Bung Karno dibuang pemerintah kolonial Belanda ke Ende Flores tahun 1934-1938, Bung Karno melengkapi dahaga keislamannya dengan membaca buku-buku tentang Islam serta berkorespondensi dengan Ahmad Hassan, tokoh Persis dari Bandung. Bahkan ketika Belanda mengasingkan Bung Karno ke Bengkulu, Bung Karno diangkat menjadi Ketua Majelis Pengajaran Muhammadiyah Bengkulu tahun 1938-1943.

Konstruksi pemikiran keisalaman itulah yang akhirnya ia padukan dengan konstruksi pemikiran sosialisme dan nasionalisme yang Bung Karno pelajari dari berbagai tokoh-tokoh dunia. Akhirnya Bung Karno mengkristalisasikan semangat pemikiran Islam, Nasionalisme dan Sosialismenya untuk kemudian membandingkannya dengan kondisi natur dan kulturnya bangsa Indonesia.

Dengan pisau analisa pemikirannya itulah kemudian Bung Karno melakukan penggalian terhadap nilai-nilai luhur yang terkandung dalam jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Hasil penggalian terhadap nilai-nilai asli kepribadian bangsa Indonesia itulah yang kemudian beliau konseptualisasikan dan dipersembahkan sebagai mutiara terpendam kepada bangsa dan negara Indonesia.

Mutiara terpendam itu kemudian ia pidatokan pada saat sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945 yang agendanya sedang membahas dasar negara Indonesia merdeka. Bung Karno pun memberi nama lima dasar falsafah Indonesia merdeka itu dengan nama Pancasila.

Bung Karno pun mengatakan tentang jati dirinya: “Dalam cita-cita nasionalku, aku seorang nasionalis, dalam cita-cita sosialku aku seorang sosialis dan dalam cita-cita theisku, aku seorang theis, seorang yang percaya sama sekali kepada Tuhan dan selalu ingin mengabdi kepada Allah Subhanahu Wata’ala”.

Dengan demikian, dari uraian singkat itu, maka jelas sekali bahwa Bung Karno adalah seorang penganut Islam dengan fondasi Ketuhanan yang kokoh dan selalu dijadikan pedoman hidupnya dan jauh dari pandangan komunisme yang anti Tuhan. Pengakuan terhadap kualitas keislaman Bung Karno juga pernah diberikan oleh Nahdlatul Ulama (NU).

Dalam Muktamar NU tahun 1954 di Surabaya, NU telah memberikan dan mengesahkan gelar Waliyul Amri Ad Dharuri Bi Assyaukah, yaitu pengakuan terhadap seorang pemimpin pemerintahan di masa darurat yang kebijakan-kebijakannya mengikat dan sah bagi umat Islam dan bangsa Indonesia. Adalah tidak mungkin organisasi sebesar NU mau memberikan gelar yang sangat penting bagi kemaslahatan umat Islam dan bangsa Indonesia tersebut kalau kualitas keislaman Bung Karno diragukan.

Hadirin sekalian,

Dalam proses pembahasan, perumusan dan persetujuan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka, yang dimulai dari agenda masa sidang pertama dan sidang kedua Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), sidang Panitia Delapan, sidang Panitia Sembilan hingga sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Bung Karno selalu hadir dalam semua momentum tersebut dan memainkan peranan yang amat penting.

Dimulai dari rumusan Pancasila tanggal 1 Juni 1945, bersumber dari pidato Bung Karno, berkembang menjadi naskah Piagam Djakarta tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan dimana Panitia itu dibentuk atas prakarsa pribadi Bung Karno dan diketuai sendiri oleh Bung Karno serta disepakati menjadi teks final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang juga diketuai oleh Bung Karno.

Pada akhir masa persidangan pertama BPUPK (29 Mei- 1 Juni 1945), ketua sidang BPUPK, Dr Radjiman Wedyodingrat membentuk Panitia Delapan yang tugasnya merumuskan kesimpulan dasar negara Indonesia merdeka dari hasil-hasil sidang BPUPK yang bahan bakunya diambil dari pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 yang telah diterima secara aklamasi oleh peserta sidang BPUPK.

Penjelasan bahwa pidato Bung Karno telah diterima secara aklamasi oleh sidang BPUPK telah saya dapatkan dari berbagai sumber otentik. Salah satunya dapat kita baca dari penjelasan Panitia Lima yang dibentuk atas anjuran Presiden Soeharto pada tahun 1975 untuk menyelidiki asal-usul lahirnya Pancasila.

Panitia Lima yang dibentuk oleh Presiden Soeharto itu terdiri dari tokoh-tokoh bangsa pelaku sejarah yang antara lain mengikuti pembahasan dan perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Mereka adalah Mohammad Hatta, AA Maramis, Abdul Gafar Pringgodigdo, Achmad Soebardjo dan Soenario serta dibantu oleh dua orang sekretaris Panitia Lima yakni Surowo Abdul Manap dan Imam Pratignyo.

Ibu, Bapak, Hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya, di tengah masa reses sidang BPUPK, Bung Karno atas prakarsa dan inisiatif pribadinya membentuk lagi Panitia Sembilan.

Alasan Bung Karno membentuk Panitia Sembilan karena komposisi keanggotaan Panitia Delapan yang dibentuk ketua sidang BPUPK di akhir masa persidangan pertama BPUPK dianggap tidak seimbang karena hanya dua orang yang mewakili Golongan Islam dan enam orang yang mewakili Golongan Kebangsaan.

Sementara Panitia Sembilan yang dibentuk Bung Karno kompisisinya sudah dibuat seimbang, yakni empat orang mewakili Golongan Islam dan empat orang mewakili Golongan Kebangsaan serta Bung Karno berdiri di tengah sebagai Ketua Panitia Sembilan. Dari peristiwa pembentukan Panitia Sembilan tersebut, terlihat jelas penghormatan Bung Karno terhadap kepentingan Golongan Islam dan selalu ingin menjadi jembatan serta menjaga harmoni dan persatuan antara Golongan Islam dan Golongan Kebangsaan.

Hilangnya tujuh kata dalam Piagam Djakarta yang berbunyi Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, oleh beberapa kalangan sering dituduhkan atas tindakan Bung Karno yang memperdaya Golongan Islam.

Padahal berubahnya tujuh kata tersebut menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa telah diakui sendiri oleh Muhammad Hatta dalam bukunya Memoir Mohammad Hatta.

Bung Hatta menjelaskan bahwa pada pagi hari sebelum persidangan PPKI dilaksanakan tanggal 18 Agustus 1945, ia mengambl inisiatif untuk mendekati tokoh-tokoh Islam agar bersedia merubah tujuh kata dalam Piagam Djakarta menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa, alasannya demi persatuan Indonesia.

Inisiatif Bung Hatta tersebut kemudian membuahkan hasil karena tokoh-tokoh Islam yang beliau dekati akhirnya bersedia merubah tujuh kata dalam Piagam Djakarta menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, disetujuinya Pancasila sebagai dasar negara dengan dasar utamanya Ketuhanan Yang Maha Esa adalah hasil ijitihad dan persetujuan para alim ulama bersama para tokoh-tokoh Pendiri Negara lainnya pada waktu itu demi kemerdekaan dan persatuan Indonesia.

Keinginan baik Bung Karno untuk senantiasa menjaga sinergi antara Islam dan Nasionalisme serta membina hubungan baik antara Golongan Islam dan Nasionalis, telah ditegaskan kembali oleh Bung Karno ketika mengeluarkan dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Meskipun diktum putusan dekrit tersebut dinyatakan Presiden Soekarno kita kembali kepada UUD 1945, yang artinya kembali kepada prinsip negara nasional/kebangsaan, namun dalam konsideran/menimbang Presiden Soekarno menyatakan bahwa Piagam Djakarta menjiwai dan merupakan satu kesatuan dengan UUD 1945.

Akhirnya, dengan disepakatinya Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar pertama negara Indonesia merdeka, maka negara Indonesia adalah bukan negara agama (atau negara satu agama) tetapi juga bukan negara sekuler yang menyingkirkan sama sekali nilai-nilai agama dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian, sejak diresmikan oleh para Pendiri Negara, maka Pancasila resmi menjadi milik bangsa Indonesia, bukan milik suatu kelompok, golongan apalagi milik suatu rezim pemerintahan.

Hadirin sekalian,

Berdasarkan uraian tersebut, maka jelaslah bahwa Pancasilanya bangsa Indonesia hanya ada satu, tidak ada dua juga tidak ada tiga. Yaitu, Pancasila sebagaimana yang sila-silanya termaktub dalam alinea ke empat Pembukaan UUD NRI 1945, dimana proses pembentukannya dimulai dari Pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945, kemudian mengalami perkembangan menjadi naskah Piagam Djakarta tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan hingga tercapai konsensus nasional dalam rumusan teks final tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Keseluruhan proses tersebut harusnya kita maknai sebagai satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara oleh para Pendiri Negara.

Dengan demikian, keputusan Presiden Joko Widodo yang telah menetapkan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila sesuai Keppres Nomor 24 tahun 2016 menemukan memiliki dasar pijakan historis dan yuridis yang kokoh, dengan penjelasan sebagai berikut :

BPUPK adalah suatu badan khusus yang dibentuk dan disepakati pertama kali oleh para Pendiri Negara untuk menyelidiki persiapan kemerdekaan Indonesia.

Sidang BPUPK tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 agendanya tunggal, yaitu khusus membahas tentang apa dasar negara Indonesia jika merdeka kelak; 

Bung Karno adalah Anggota resmi sidang BPUPK.

Bung Karno adalah orang pertama yang menyampaikan pandangan dan gagasannya tentang Filosofische Grondslag (dasar falsafah) bagi Indonesia merdeka yang disampaikan secara konsepsional, sistematis, solid dan koheren dan diberikan nama Pancasila di depan sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945. Istilah 
Pancasila itu sendiri hanya dapat kita temui dalam Pidato 1 Juni 1945 dan tidak kita temukan dalam naskah Pembukaan UUD 1945 sebelum perubahan atau naskah UUD 1945 setelah perubahan.

Pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 tersebut telah diterima secara aklamasi oleh seluruh peserta sidang BPUPK. Dengan demikian, Pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 adalah resmi menjadi keputusan sidang BPUPK.

Profesor Notonagoro pada saat Universitas Gajah Mada memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada Bung Karno tanggal 19 September 1951, menjelaskan bahwa pengakuan terhadap Pancasila 1 Juni 1945 bukan terletak pada urut-urutan sila-sila Pancasilanya yang memang berbeda denga urut-urutan sila-sila Pancasila sebagaimana yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, namun pengakuan terhadap Pancasila 1 Juni 1945 justru terletak pada pengertiaannya yang bersifat tetap sebagai dasar falsafah negara.

Hadirin yang berbahagia,

Terhadap pandangan yang selama ini mengatakan bahwa Pancasila lahir pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah pandangan yang tidak tepat. Saya ingin memberikan pandangan dengan fakta-fakta historis dan juridis sebagai berikut:
PPKI tanggal 18 Agustus 1945 tidak pernah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara;

PPKI tanggal 18 Agustus 1945 hanya menetapkan dua hal, yaitu; 
a. Mengesahkan UUD 1945; b. Mengangkat Bung Karno dan Bung Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk pertama kalinya.

Pemerintah Republik Indonesia juga telah mengeluarkan Keppres nomor 18 tahun 2008 tentang penetapan tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Hari Konsitusi. 

Apabila Pancasila dinyatakan lahir pada tanggal 18 Agustus 1945 pada saat PPKI mengesahkan UUD 1945 di mana di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 terdapat sila-sila Pancasila, maka sebenarnya sebagai dasar negara, Pancasila pernah mengalami perubahan, karena ketika UUD 1945 diganti dengan Konstitusi RIS tahun 1949 dan kemudian Konstitusi RIS 1949 diganti dengan UUD 
Sementara tahun 1950, rumusan sila-sila Pancasila yang terdapat di dalam pembukaan dua UUD tersebut telah berubah dan berbeda dengan rumusan sila-sila Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.

Terdapat fakta hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Aturan Tambahan Pasal II UUD NRI 1945 yang berbunyi “Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal”. Maka jelaslah bahwa sila-sila Pancasila sebagaimana termaktub dalam alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 tersebut adalah bagian dari UUD.

Terdapat fakta hukum Putusan MK Nomor 100/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang pada intinya MK menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara kedudukannya tidak bisa disejajarkan dengan UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Menurut MK, Pancasila memiliki kedudukan yang tersendiri dalam kerangka pikir bangsa dan negara Indonesia berdasarkan konstitusi yaitu disamping sebagai dasar negara, juga sebagai filosofi negara, norma fundamental negara, ideologi negara, cita hukum negara, dan sebagainya. Oleh karena itu, 
menurut MK menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar yang sejajar (apalagi menjadi sub-bagian) dari pada UUD 1945 dapat mengaburkan posisi Pancasila dalam makna yang demikian itu.

Di samping fakta-fakta tersebut, berdasarkan teori hirarki norma hukum Hans Kelsen dikatakan bahwa norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis- lapis dalam susunan yang hirarkis, dimana norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar kepada norma yang ada di atasnya, demikian seterusnya hingga akhirnya berhenti pada norma yang paling tinggi yang disebut dengan norma dasar (grundnorm).

Teori Hans Kelsen ini untuk pertama kalinya diadopsi dalam sistem hukum positip di Indonesia melalui TAP MPRS No. XX Tahun 1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Perundang-undangan Republik Indonesia.

Saat ini, norma hukum positip yang mengaturnya terdapat dalam pasal 7 ayat (1) UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana telah ditegaskan bahwa norma hukum tertinggi adalah UUD NRI 1945.

Sementara pasal 2 UU 12 Tahun 2011 tersebut meletakkan kedudukan Pancasila berada di atas norma hukum yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum nasional.

Dengan demikian, yang terdapat dalam aline ke-empat Pembukaan UUD NRI 1945 itu adalah rumusan sila-sila Pancasilanya, sementara Pancasila sebagai norma dasar (grundnorm) posisi dan kedudukan hukumnya berada di atas UUD.

Jika kita asumsikan bahwa Pancasila terletak di dalam Pembukaan UUD 1945, maka berarti kita menempatkan posisi Pancasila bukan hanya sejajar dengan UUD tetapi justru menjadi sub-bagian dari UUD. Padahal, secara teoritis, posisi dan kedudukan hukum Pancasila sebagai norma dasar (grundnorm) yang sifatnya meta legal harus berada di atas UUD.

Atas dasar itulah, maka dengan kedudukan Pancasila yang bersifat tetap dan tidak bisa berubah-ubah itulah maka tidak ada mekanisme hukum apapun lagi yang dapat dilakukan bangsa Indonesia untuk mengubah apalagi mengganti Pancasila sebagai norma dasar (grundnorm) negara Indonesia kecuali dengan cara revolusi politik ataupun dengan cara makar atau kolonialisasi oleh bangsa asing seperti jaman penjajahan kolonial dahulu.

Lembaga MPR sekalipun tidak dapat merubah apalagi mengganti Pancasila karena menurut pasal 3 ayat 1 UUD NRI 1945, wewenang MPR hanya “merubah dan menetapkan UUD”. Sementara kedudukan hukum Pancasila berada di atas dan menguasai UUD.

Hadirin yang saya hormati,

Pada era reformasi sekarang ini tidak ada satupun dokumen negara resmi yang dapat dibaca, dipahami dan dipedomani oleh bangsa Indonesia untuk memahami apa dan bagaimana falsafah dasar negara yang terkandung dalam sila-sila Pancasila menurut maksud para Pendiri Negara.

Pemahaman nilai-nilai Pancasila pada era reformasi saat ini seolah-olah diserahkan kepada mekanisme pasar bebas dimana setiap orang, kelompok dan golongan bebas merdeka menafsir makna yang terkandung dalam sila-sila Pancasila menurut selera dan kepentingannya masing-masing.

Padahal, Pancasila sebagai ideologi dinamis memang dapat berkembang mengikuti konteks jamannya, akan tetapi falsafah dasarnya harus bersifat tetap menurut maksud para Pendiri Negara.

Sebagai sebuah bangsa yang besar kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Kuasa karena telah diwariskan oleh para Pendiri Negara sebuah dasar dan ideologi negara yang kualitasnya telah melampaui ideologi bangsa- bangsa lain di dunia.

Kita harus yakin bahwa Pancasila lebih baik dari Manifesto Komunis karena punya sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila lebih baik dari paham Liberalisme/Kapitalisme karena punya sila Keadilan Sosial dan Pancasila juga lebih baik dari sistem Khilafah ala’ ISIS karena punya sila Persatuan Indonesia.

Hadiri yang saya muliakan,
Mengakhiri sambutan ini, ijinkan saya membuat suatu perumpamaan. Dalam konteks Indonesia, baik antara Islam dan Nasionalisme maupun antara Golongan Islam dan Golongan Nasionalis ibarat dua rel kereta api.

Keduanya harus terus bersinergi dan berdampingan dengan kokoh serta seimbang. Jika salah satu relnya patah maka bukan hanya kereta api yang berada di atasnya tidak dapat mengantarkan penumpangnya sampai kepada tujuannya. Namun Akibat fatalnya adalah kereta api itu akan terjungkal dan mencelakakan para penumpang yang ada di dalamnya.

Pancasila, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur keislaman dan nasionalisme adalah laksana dua rel kereta api. Jika keduanya berdampingan dengan kokoh akan dapat mengantarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan segenap rakyatnya yang majemuk, baik dari aspek agama, suku, etnis dan antargolongan akan sampai pada tujuan bernegaranya. Jika antara Islam dan Nasionalisme dipisahkan apalagi jika antara Golongan Islam dan Golongan Nasionalis berhasil diadu domba maka kehancuran Negara Kesatuan Republik Indonesia dan penderitaan rakyatlah yang akan terjadi.

Semoga, hadirnya buku Bung Karno, Islam dan Pancasila akan memberikan manfaat dan dapat menjadi jembatan pemikiran antara pandangan Golongan Islam dan Golongan Nasionalis dalam menghadapi dan mensikapi perubahan sosial yang sedang terjadi dalam masyarakat Indonesia saat ini demi menjaga Indonesia Raya.

Terakhir kalinya, perkenankan saya mengucapkan banyak terima kasih yaitu kepada Dr (HC) Ibu Megawati Soekarnoputri (Presiden RI ke-5) yang telah berkenan memberikan sambutan buku Bung Karno, Islam dan Pancasila dan insya Allah sebentar lagi akan meresmikan peluncuran buku Bung Karno, Islam dan Pancasila.

Mudah-mudahan setelah diresmikan peluncurannya, buku ini akan segera beredar di toko-toko buku di seluruh Indonesia. Ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada Prof. Dr. Arief Hidayat (Ketua Mahkamah Konstitusi 2015-sekarang) dan Prof. Dr. M. Mahfud MD (Ketua Mahkamah Konstitusi 2008-2013) yang telah berkenan memberikan kata pengantar dalam buku Bung Karno, Islam dan Pancasila ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada promotor dan co-promotor serta dewan penguji disertasi dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Jember Jawa Timur dan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada Penerbit Konstitusi Press yang telah bekerja sama untuk menerbitkan dan mendistribusikan buku ini secara umum, juga kepada Sekretariat Jenderal MPR yang telah membantu terselenggaranya acara pada hari ini.


Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan yang beirisi tentang Pembelaan atau Pleidoi untuk Bung Karno dan Pemikiran-Pemikirannya khusus dalam Peringatan 47 Tahun Wafatnya Bung Karno di gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang amat bersejarah ini.

Semoga Allah SWT meridhoi dan memberkati perjuangan kita dengan ilmu dan amal untuk Indonesia Raya yang kita cita-citakan bersama.
Amin Yaa Robbal Alamin !

Jakarta, 21 Juni 2017

Dr. Ahmad Basarah