Mendorong Kaukus Otonomi Khusus Papua di DPRP

0
48
Suasana dialog publik refleksi 7 tahun laporan stop sudah bersama Komnas perempuan bersama Pemprov Papua, DPRP, MRP (Erwin)
Ketua Dewan Adat Paniai, John NR. Gobai. (Istimewa)

Oleh : JOHN NR GOBAI

Pengantar

Anggota DPRP yang diangkat merupakan keanggotaan yang ada karena UU No 21 Tahun 2001, mereka juga bukan merupakan wakil dari Partai Politik tetapi OAP sehingga dalam pelaksanaan tugasnya bertangugung jawab kepada OAP dan demi kepentingan OAP, dalam pelaksanaannya Gubernur Papua adalah penanggung jawab utama keberhasilan UU No 21 Tahun 2001, oleh karena itu, anggota yang diangkat haruslah secara intensif komunikasi dan konsultasi untuk pelaksanaan UU No 21 Tahun 2001 bahkan bersama dapat mendorong evaluasi dan perubahannya, agar 3 (tiga) roh dari UU OTSUS yaitu Perlindungan, Keberpihakan dan Pemberdayaan dapat menjadi nyata;

Membangun KAUKUS 14 KURSI

Sesuai dengan Perdasus No 6 Tahun 2014 sangat jelas bahwa, DPRP 14 kursi tidak dapat membentuk FRAKSI, karena Fraksi adalah konfigurasi partai politik di DPR, oleh karena itu demi kepentingan OAP dan untuk membangun komunikasi dan koordinasi antara 14 anggota DPRP yang diangkat untuk itu badan ini perlu bangun dan dipelihara sehingga dalam mendorong regulasi daerah yang penting dapat dilakukan dengan lancar juga dalam anggaran terkait dengan kepentingan umum DAPENG dan OAP dapat dilakukan untuk kepentingan Perlindungan, Keberpihakan dan Pemberdayaan OAP serta membangun hubungan dengan PIMPINAN DPRP.

Membangun Relasi Fraksi

Anggota DPRP dari 14 kursi sesuai dengan PERDASUS No 6 Tahun 2014 tidak akan membentuk sebuah fraksi sendiri oleh karena itu, Fraksi sebagai perpanjangan tangan partai pengusung anggota yang dipilih melalui PEMILU maka, anggota 14 kursi DPRP perlu membangun relasi dengan fraksi sehingga ketika memperjuangkan hal yang penting terkait dengan Kewajiban sebagai Anggota DPRP dapat didukung juga oleh fraksi-fraksi sebagai sikab poltik karena keputusan DPRP terakhir akan diambil berdasar pandangan fraksi terhadap sebuah masalah.

Aturan yang dapat dijadikan Dasar hukum

Dalam Pasal 110, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi (1) Alat kelengkapan DPRD provinsi terdiri atas: a. pimpinan; b. badan musyawarah; c. komisi; d. badan pembentukan Perda Provinsi; e. badan anggaran; f. badan kehormatan; dan g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. (2) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli. (3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD provinsi diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.

Dengan dasar pasal 110 maka setelah dilantik perlu didorong adalah adanya pembentukan Kaukus 14 Kursi DPRP atau Kaukus OAP atau Kaukus Otsus Papua, dan sesuai dengan Pasal 110 ayat 1 huruf g, alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Pengaturan huruf g, haruslah di artikan alat kelengkapan lain untuk DPR Papua adalah Kaukus 14 Kursi DPRP, yang pembentukannya melalui Rapat Paripurna DPRP, ini menjadi agenda penting pasca pengucapan sumpah dan janji Anggota DPRP yang diangkat DPRP atau dikenal dengan Anggota 14 Kursi DPRP. Hal ini haruslah didukung oleh Pimpinan dan Anggota DPRP yang dipilih melalui Pemilu demi pelaksanaan secara khusus untuk 3 (tiga) roh dari UU OTSUS yaitu Perlindungan, Keberpihakan dan Pemberdayaan bagi Papua.

Penutup

Anggota DPRP yang diangkat merupakan keanggotaan yang ada karena UU No 21 Tahun 2001, dalam pelaksanaannya Gubernur Papua adalah penanggung jawab utama keberhasilan UU No 21 Tahun 2001, oleh karena itu, anggota yang diangkat haruslah secara intensif komunikasi dan konsultasi untuk pelaksanaan UU No 21 Tahun 2001 Dalam melaksanakan tugasnya KEWAJIBAN sebagai DPRP, anggota DPRP wajib membangun hubungan yang sangat intens dengan MRP sebagai representative cultural OAP tetapi mempunyai kewenangan yang terbatas, sehingga apa yang menjadi rekomendasi MRP (Hal ini penting karena dalam tata urutan perundang-undangan, Rekomendasi tidak dikenal).

Jika rekomendasi penting dan strategis maka dapat ditindak lanjuti menjadi REGULASI (Jika diperlukan) oleh Anggota DPRP dari OAP atau disebut 14 kursi DPRP karena sama sama lahir karena UU No 21 Tahun 2001. Dalam melaksanakan tugasnya 14 kursi juga dalam tugasnya harus selalu membangun komunikasi dengan Dewan Adat, Kepala Suku, Tokoh Perempuan, Pemuda, Aktivis, NGO, Pimpinan Agama dan Pers dalam mengakomodir konsep-konsep yang brilian yang selama ini tidak terakomodir dalam system politik serta belum di dorong dalam regulasi daerah. (*)

*) Penulis adalah Ketua Dewan Adat Paniai