Circular Economy : Terobosan untuk Optimalisasi Koherensi Ekonomi dan Lingkungan Hidup

0
426

JAKARTA (LINTAS PAPUA) – Circular Economy, sebuah pola ekonomi yang merupakan sebuah gerakan perbaikan dari pola ekonomi terdahulu, yang sering disebut sebagai pola ekonomi linear.

Pola ekonomi linear yang berlangsung berabad-abad ini, banyak menimbulkan timbunan sampah, karena belum menganut paham yang sering kita kenal dengan istilah 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Circular economy ini memungkinkan sebuah sumber memiliki rantai kegunaan sepanjang mungkin, dan meregenarasi sebuah produk. Konsep ini merupakan perpaduan dari teknikal dan daur biologis sebuah sumber.
Rantai penggunaan sebuah materil atau sumber diyakini mampu mengoptimalisasi koherensi ekonomi dan lingkungan hidup. Seperti yang disampaikan Christine Halim. ST, wirausahawati asal Surabaya ini, memiliki peran penting dalam memperpanjang umur dan nilai sebuah sampah kemasan plastik. Christine, dalam diskusi di Green Ramadhan menyampaikan bahwa Indonesia sebenarnya tidak kalah dalam teknologi pendaurulangan kemasan plastik, namun masyarakat memang belum teredukasi untuk memilah sampah, organik dan non organik.

Menurutnya, pemilahan ini penting, mengingat dalam proses pendaurulangan produk, biaya termahal dari sebuah proses daur ulang adalah biaya pemilahan yang harus dilakukan secara manual.

Sri Wahyuni, seorang wirausahawati, pernah menjadi Pegawai Negeri Sipil di sebuah perguruan tinggi negeri ini, telah menjelajah 323 kabupaten di Indonesia, untuk menularkan makna circular economy. Ditangan Sri, seonggok kotoran sapi memiliki nilai yang lebih tinggi.

Biogas dari kotoran sapi menjadi gagasan yang baik untuk menerangi daerah pedalaman Indonesia, dimana negara sulit menjangkau daerah-daerah tersebut.

Dalam penjelasannya Sri mengatakan bahwa dari kotoran dua ekor sapi, sebenarnya mampu menerangi dan menyalakan kompor masak satu keluarga untuk satu hari.

Satya Widya Yudha, Wakil Ketua Komisi VII, wirausaha dan usaha seperti ini sebenarnya perlu didukung dengan subsidi. Indonesia bisa menerangi wilayah terpencil dengan murah bila kita mampu melakukan circular economy ini. Namun menurut Yudha hal yang menjadi hambatan adalah undang-undang, seperti UU BUMN yang sering menjadi penghambat dibelinya energi listrik yang berasal dari komunal ini.

 

 

Dari diskusi ini disimpulkan, pentingnya dilakukan kajian dan perubahan beberapa undang-undang, sehingga listrik dan energi murah ramah lingkungan menjadi kenyataan di Indonesia. (***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here