Renungan Panjang Lukas Enembe dalam Mencegah Kepunahan Orang Asli Papua

0
426
Foto//Ketua DPD Partai Demokrat Papua, Lukas Enembe, SIP, MH saat berfoto selfi mengabadikan momen fenomena alam terjadi di Lapangan Cenderawasih Biak disela-sela Deklarasi Lukas Enembe sebagai Calon Gubernur Papua periode 2018-2023 dari Partai Demokrat, Rabu (17/5/1017). (Istimewa)

Velix Wanggai (Foto Pribadi)
Oleh : Velix Wanggai

Sejak awal mendapat amanah sebagai Gubernur Papua di pertengahan 2013, agenda besar yang dibawa oleh Gubernur Lukas Enembe adalah mewujudkan sebuah peradaban baru Papua (a new civilization of Papua) dalam perjalanan Papua. Peradaban baru apa yang dicita-citakan Enembe? Apa saja pra-syarat yang dibutuhkan dalam pembangunan peradaban baru Papua?

*Peradaban Baru Papua sebagai Pra-syaratan Kebangkitan Papua*

Bangsa-bangsa di berbagai belahan dunia mengalami perubahan dan transformasi dari masa ke masa. Suatu bangsa yang berjaya pasti dilandasi dengan kekuataan budaya dan kemudian, berhasil meninggalkan jejak peradaban.

Dalam kamus bahasa Indonesia, per-adab-an, dimaknai sebagai kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin; hal-hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa. Dan, ketika kita menyimak perjalanan peradaban bangsa-bangsa di dalam sejarah, peradaban dilandasi oleh nilai-nilai moral, nilai-nilai relijius, yang membentuk etos kerja, relasi sosial yang rukun, dan semangat perubahan untuk berkarya dalam pertumbuhan bangsa-bangsa.

Dalam konteks pembangunan peradaban ini, kita menyaksikan apa yang menjadi arah pemikiran dan kebijakan Gubernur Enembe yang terkait dengan pelarangan minuman keras di Tanah Papua.

Dalam pidatonya pada 9 April 2013, Gubernur Enembe meyakini perlunya sebuah peradaban baru bersama menuju Papua bangkit, mandiri, dan sejahtera. Sebuah peradaban baru yang mengangkat harkat dan martabat orang Papua.

Sebuah suasana Papua yang menjunjung nilai-nilai kasih mengasihi, keadilan, gotong royong, kesantunan, kesederhanaan dan keterbukaan. Nilai-nilai mulia yang harus disebarkan di seluruh tanah Papua. Bagi Enembe, sebuah peradaban baru yang berkembang image baru bagi Papua.
Enembe menginginkan, peradaban baru Papua sebagai fondasi di dalam mengubah wajah Papua.

Hal ini merupakan pra-syarat yang harus diwujudkan lebih awal sebelum Enembe mengubah strategi dan kebijakan pembangunan regional. Kita memimpikan per-adab-an Papua yang ditandai oleh kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin; sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu masyarakat.

Karena itu, ketika mengungkapkan sebuah peradaban baru Papua, Gubernur Enembe mengkaitkan hal ini dengan fondasi sosial *”Kasih Menembus Perbedaan”.* Nilai kasih yang melewati batas keragaman suku, agama, etnik, golongan sosial ekonomi, maupun afiliasi politik. Peradaban baru harus diisi dengan semangat toleransi dalam kemajemukan.

*Minuman Keras dan Dampaknya bagi Masa Depan Papua*

Salah satu pekerjaan rumah yang masih dirasakan oleh Gubernur Enembe adalah image yang negatif soal orang Papua bahwa orang Papua suka mabuk, suka minum beralkohol tanpa batas. Akibatnya, rusaknya relasi sosial antar warga, kekerasan rumah tangga, kriminal melonjak, image negatif orang Papua, maupun kesehatan orang Papua yang terganggu karena minum keras ini.

Enembe mengingatkan bahwa minuman keras ini telah berkontribusi bagi punahnya orang asli Papua, dimana sudah banyak orang Papua yang meninggal akibat minuman keras.

Karena itu, Enembe menegaskan bahwa bumi Papua ini harus bersih dari seluruh perdagangan dan peredaran minuman keras yang kini menjadi momok berbahaya di tanah Papua.

Bahkan, dalam ibadah Perayaan 162 Tahun Hari Pekabaran Injil di Tanah Papua, pada 5 Februari 2017 lalu, Gubernur Enembe menggugah perasaan orang Papua, dimana ia mengatakan *”Orang Papua sudah banyak yang mati akibat minuman keras. Tidak boleh ada minuman keras Papua, sebab tanah ini adalah Tanah Injil.*Kepala Daerah harus berani berantas minuman keras…Gereja diharapkan dapat ikut bertanggung jawab dan memberikan kontribusi dalam pembangunan di Papua. Gereja adalah motivator dalam pembentukan karakter bagi umat *(www.rri.co.id, 6 Februari 2017).*

Dari data yang berkembang, Gubernur Enembe sedih dengan mengatakan bahwa angka kematian orang asli Papua akibat minuman keras di Tanah Papua mencapai 25 persen.

Hal ini menjadi suatu bentuk keprihatinan yang mendalam di dalam pembangunan manusia yang utuh di Tanah Papua.

*Terobosan Aksi Kebijakan Lukas Enembe*

Dalam pandangan Gubernur Enembe, sudah saatnya untuk mengubah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 11 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pemasukan Minuman Keras Antar Pulau ke Wilayah Irian Jaya. Perubahan ini menjadi penting karena hasil evaluasi yang berkembang di masyarakat Papua, situasi faktual pengedaran dan penjualan serta konsumsi minuman beralkohol yang tak terkendali dalam batas yang wajar sehingga berdampak negatif bagi kehidupan orang asli Papua.

Dalam konteks itu, hampir 6 bulan setelah dilantik menjadi Gubernur Papua, Lukas Enembe pada tanggal 30 Desember 2013 menandatangani *Peraturan Daerah Provinsi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.*

Dari Perdasi ini, Gubernur Enembe menetapkan kebijakan pelarangan produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol. Kebijakan yang dimaksud adalah pengadaan minuman beralkohol melalui kegiatan impor, produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol untuk kepentingan sosial ekonomis, kepentingan kesehatan, dan ritual keagamaan.

Oleh sebab itu, melalui Perdasi No. 15/2013 ini, setiap orang atau badan hukum perdata atau pelaku kegiatan usaha dilarang memasukkan, mendistribusikan, dan menjual minuman beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C. Memang ada pengecualian, dimana untuk tujuan kepentingan kesehatan dan ritual keagamaan. Pengecualiaan tersebut atas izin Bupati/Walikota setelah terlebih dahulu mendapat rekomendasi Gubernur.
Tekad Enembe begitu tinggi di dalam melindungi kepunahan orang asli Papua.

Ia kemudian mengeluarkan *Instruksi Nomor 3/Instr-Gub/Tahun 2016 tentang pendataan Orang Asli Papua dan pelarangan produksi, pengedaran, dan penjualan minuman beralkohol di Provinsi Papua.*

Dalam Instruksi ini, Enembe menyampaikan kepada Bupati/Walikota untuk melakukan pendataan/sensus penduduk orang asli Papua di seluruh wilayah Kabupaten/kota masing-masing maupun yang berada di luar Papua sesuai dengan status kependudukan atau daerah asalnya. Selain itu, Enembe mengharapkan pemerintah kabupaten/kota melarang atau tidak merekomendasikan produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol jenis apapun yang memabukkan di seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Papua.

Ketika Rapat Kerja Bupati/Walikota pada tanggal 29 – 31 Maret 2016 lalu, Gubernur Enembe mengajak para Bupati/Walikota untuk melakukan penandatanganan pakta integritas terkait pelarangan minuman beralkohol.

Penandatanganan pakta integritas itu dilakukan pada Rabu (30/3) malam saat rapat kerja daerah para bupati/wali kota se-Provinsi Papua di Jayapura.

Adapun isi pakta integritas tersebut adalah:

*Pertama,* mencegah pemusnahan penduduk di Provinsi Papua yang disebabkan oleh minuman beralkohol.

*Kedua,* pelarangan produksi, pengedaran, dan penjualan minuman beralkohol ke provinsi, kabupaten, kota, distrik dan kampung-kampung di Provinsi Papua.

*Ketiga,* Pemerintah Papua akan bekerja sama dengan instansi terkait dalam mengawasi pelarangan kegiatan produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.

*Keempat,* melaksanakan Perda Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 tentang Minuman Keras.

*Kelima,* sejak penandatanganan pakta integritas ini, maka semua kegiatan dalam bentuk produksi, distribusi, dan penjualan minuman beralkohol di Provinsi Papua tidak berlaku.

Selanjutnya, untuk menindak lanjuti aksi penandatangan pakta integritas ini, Gubernur Enembe membentuk Satuan Petugas (Satgas) untuk menjaga dan memantau peredaran minuman keras yang masuk di pelabuhan udara dan laut baik di Jayapura, Biak, Serui, Merauke, Nabire dan Timika. Bagi Enembe, dalam 5 sampai 10 tahun kedepan minuman keras tidak ada lagi di Papua demi harkat dan martabat orang asli Papua.

Pekerjaan suci ini tidak bisa dijalankan oleh Gubernur Enembe seorang, namun memerlukan kerja kolektif baik di jajaran pemerintahan, TNI/Polri, para Bupati/Walikota, tokoh keagamaan, kemasyarakatan dan simpul sosial lainnya.

*Sebuah Misi Kemanusiaan dalam Proteksi Orang Asli Papua*

Apa yang dilihat dari kebijakan dan aksi Gubernur Enembe, kita letakkan sebagai sebuah gerakan kebijakan struktural (structural approach) dan gerakan kultural (cultural approach) di dalam mewujudkan misi UU No. 21/ 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua, yang memberikan pesan perlunya proteksi orang asli Papua.

Komitmen itu ditegaskan kembali oleh Lukas Enembe ketika melantik sejumlah Bupati/Walikota pada 22 Mei 2017 lalu.

Enembe mengingatkan kepada semua Bupati dan Wali kota di Papua terkait pemberantasan minuman keras yang selama ini menjadi pemicu berbagai bentuk tindakan kriminal di Papua.

Kebijakan yang ditempuh oleh Enembe juga sebagai sebuah renungan panjang atas penderitaan rakyat Papua atas isu sosial, termasuk masa depan populasi orang asli Papua.

*Kebijakan ini sudah pasti mengandung pro dan kontra di tengah masyarakat dan pelaku ekonomi.* Namun, marilah kita melihat sikap tegas dan konsisten yang ditunjukkan oleh *Gubernur Enembe disikapi sebagai suatu misi profetik kemanusiaan yang luhur di atas Tanah Papua.*

(Jakarta, Rabu, 21 Juni 2017)
(Catatan setelah Subuh, pukul 05. 45).

(Velix Wanggai)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here