Gubernur Papua Diminta Ambil Alih Tahapan Rekrutmen MRP

Category: Lintas Papua 9 0

Calon Anggota MRP Dari Kabupaten Jayapura, Melkias Derek Ofide, SH. (Eveerth /LintasPapua.com)
JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Proses demokrasi Pemilhan Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) ternyata masih menaruh cara – cara yang dinilai belum sejalan dengan aturan, sehingga Gubernur Papua, Lukas Enembe diminta untuk mengambil alih semua tahapan rekrutmen anggota lembaga kultur budaya Orang Asli Papua di Wilayah Daerah Pemilihan I Tabi.

“Sesuai amanat Undang – Undang tahun 2001 yang didalamnya menjelaskan tentang MRP adalah salah satu lembaga representatif kultur orang asli Papua, demikian lembaga ini harus kedepankan prinsip kepatuhan hukum, sebagaimana harus pula diterapkan dalam pemilihan Wilayah I Tabi,” ujar Calon Anggota MRP Dari Kabupaten Jayapura, Melkias Derek Ofide, SH., saat dikonfirmasi Jumat Sore (16/6/2017).

Dirinya menjelaskan, hasil pemilihan tahap pertama dan tahap kedua di Hotel Orex Sentani Kota Kabupaten Jayapura tidak beretika, dimana calon anggota pada pemilihan tahap pertama dan kedua tidak diberikan undangan secara resmi untuk menghadiri pemilihan tahap pertama dan kedua.

“Beberapa calon anggota MRP bermasalah pada ijazah sebagai syarat mutlak, bahkan beberapa calon anggota MRP telah melewati batasan usia anggota MRP yang ditentukan,” jelasnya.

Baca Juga :  Penetapan 42 Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Disarankan Ditunda

Dikatakan, mengamati proses rekrutmen anggota MRP yang telah mengabaikan prinsip – prinsip demokrasi, sehingga meminta kepada Panitia MRP tingkat provinsi untuk menghentikan sementara tahapan dan proses rekrutmen MRP Wakil Adat Daerah Pemilihan I Tabi.

“Gubernur Papua harus segera mengambil alih tahapan dan mengecek ulang dan melakukan vaktualisasi berkas administrasi calon anggota MRP Wakil Adat Dapil I Papua,” desaknya.
Disampaikan, bawha asas demokrasi dan kepatutaan hukum tidak dijalankan oleh panitia.

“Tentunya hak kami telah dirampas secara konstitusional oleh Panitia Pemilihan MRP Dapil I Tabi,” tuturnya.

“Secara konstitusional bahwa penerapan undang – undang Otonomi Khusus Papua harus mengedepankan prinsip – prinsip kepatutan hukum dan implementasinya, untuk hal tersebut, maka Gubernur Papua harus ambil alih semua proses, sehingga memperoleh hasil yang terbaik,” harapnya. (***)

Tags:

Related Articles