Pemerintah Diminta Sikapi Kasus Pelanggaran HAM Wasior Teluk Wondama 2001

Category: Lintas Papua 10 0

Yan Christian Warinussy, selaku Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari/Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua, (istimewa)
JAYAPURA (LINTAS PAPUA)) – Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari sebagai organisasi masyarakat sipil (civil society organization/CSO) yang memfokuskan geraka pada upaya perlindungan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia di Tanah Papua ingin mengingatkan Pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Hal ini disampaikan Yan Christian Warinussy, selaku Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari/Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua, sekaligus menjelaskan, bahwa sudah 16 tahun sejak 13 Juni 2001.

“Ini aadalah Kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Wasior-Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat belum juga diselesaiakan sesuai dengan amanat kopnstitusi dan aturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi yang berdasarkan hukum,” ujar Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Warinusy, dalam press releasenya, Rabu (14/6)>

Disampaikan, terhitung sejak tanggal 13 Juni 2001 hingga 13 Juni 2017 sudah 16 tahun lebih, kasus ini belum saka sekali menemui kemajuan berarti dalam konteks penyelesaiannya sesuai amanat Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

Bukti data sudah menunjuk bahwa diduga keras telah terjadi pelanggaran HAM yang Berat yang diduga melibatkan aparat keamanan dari polisi dan Brimob kala itu dan mengakibatkan jatuh korban : 4 (empat) warga sipil tewas, sekitar 39 orang warga sipil terluka akibat penyiksaan oleh aparat, sebanyak 5 (lima) orang hilang (dihilangkan secara paksa/penhilangan paksa) dan 1 (satu) orang diperkosa dan atau mengalami kekersan seksual.

Baca Juga :  Ketiga Kalinya, Gubernur Lukas Enembe Bawa Papua Rahi WTP

Jajaran komando kala itu dipegang oleh mantan Kapolda Papua Brigjen Polisi I Made Mangku Pastika, Kapolres Manokwari kala itu adalah AKBP Drs.Bambang Budi Santoso serta Wakapolresnya adalah Kompol Tavip Yulianto.

LP3BH mendesak Presiden Joko Widodo untuk memberi akses yang seluas-luasnya kepada Komnas HAM dan Kejaksaan Agung untuk dapat menemui dan meminta keterangan dari ketiga mantan pimpinan komnado operasi keamanan tersebut demi membuat terang duduknya perkara tersebut sebelum dibawa ke Pengadilan HAM yang imparsial, adil, transparan dan benar di Tanah Papua dalam watu dekat ini.

Kasus Wasior harus diselesaikan oleh Negara dengan melibatkan institusi negara yang berkompeten, yaitu Komnas HAM, Kejaksaan Agung dan Pengadilan HAM sehingga keadilan bagi para korban Kasus Wasior dapat segera tercapai.

Peraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM “John Humphrey Freedom Award” Tahun 2005 dari Canada/Sekretaris Komisi HAM dan KPKC pada Badan Pekerja Klasis GKI Manokwari ini menegaskan, bahwa jika tidak, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kasus Wasior dan juga kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang Berat lainnya di Tanah Papua dapat dibawa oleh rakyat Papua untuk diselesaiakn melalui jalur internasional dengan melibatkan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui Dewan HAM PBB yang berkedudukan di Jenewa-Swiss saat ini.

Baca Juga :  Persipura Lepas Dua Pemain Asing Thiago dan Boakay

“Tentu langkahnya dapat dimulai pada aras menetapkan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang Berat di Tanah Papua sebagai kejahatan kemanusiaan (crime againts humanity) dan menetapkan siapa-siapa yang diduga keras dapat dimintai pertanggung-jawabanya di depan hukum sebagai pelakukejahatan kemanusiaan yang dapat dikenakan status sebagai buronan internasional untuk kelak diadili di depan mahkamah pidana internasional di bawah yuridiksi PBB sendiri,” tandasnya. (***)

Related Articles