Perlu Reformasi Birokrasi, Distribusi ASN Papua Belum Proporsional

Category: Lintas Papua, POLHUKAM 9 0

Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri , saat membuka kegiatan Impelentasi UU 5 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah 11 2017 tentang manajemen PNS, Selasa, kemarin (Erwin)
JAYAPURA (LINTAS PAPUA ) – Pemerintah Provinsi Papua mengakui distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini tidak proporsional (seimbang,red) dengan tugas fungsi organisasi pemerintah. Baik antar satuan instansi daerah maupun antara satu daerah dengan yang lain.

Kondisi ini disebut Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri, sangat memprihatinkan sebab komposisi antara jabatan teknis dengan tenaga administratif belum proporsional.

“Dimana terjadi kesenjangan antara kebutuhan ASN dengan ketersediaan tenaga kerja di lapangan,” terang Asisten Elysa Auri pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Impelentasi UU 5 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah 11 2017 tentang manajemen PNS, Selasa (13/6), di Jayapura.

Dilain pihak, Asisten menilai kontribusi dan kinerja ASN belum mencapai standar yang diharapkan. Dengan kata lain, kinerja ASN masih rendah.

“Kemudian ditambah penegakkan disiplin belum berjalan sesuai Peraturan Pemerintah 53 2010. Dimana masih tergantung pada komitmen pejabat, hingga penghasilan ASN belum terwujud secara adil dan layak sesuai beban kerja maupun tanggung jawabnya,” kata dia.

Baca Juga :  Terlalu lama di Hutan, Billy dan Bernyamin Ingin Kembali Bangun Keerom

Pemerintah saat ini, sambung Elysa, tengah melaksanakan program reformasi birokrasi. Dimana hal ini dilakukan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

“Dalam artian, reformasi birokrasi merupakan langkah strategis membangun aparatur negara supaya lebih berdaya dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan maupun pembangunan nasional,” jelasnya.

Oleh karena itu, tambah dia, segenap aparatur negara harus segera melakukan pembenahan birokrasi secara internal dan melakukan inovasi di bidang pelayanan publik. Sehingga mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan mendatangkan investasi yang membawa pengaruh positif bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya, serta ASN secara khusus.

“Dan untuk menjawab hal itu Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan Bimtek ini supaya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja maupun reformasi pelayanan publik,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, kegiatan Impelentasi UU 5 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah 11 2017 tentang manajemen PNS, dibuka secara resmi oleh Asisten Elysa Auri.

Kegiatan yang dihadiri ASN di lingkungan Pemprov Papua dan pengelola kepegawaian kabupaten dan kota tersebut, digelar selama dua hari (13-14 Juni 2017). (Erwin)

Baca Juga :  Gubernur Papua Ajak Parpol Bangun Pendidikan Politik

Related Articles