DKPP Putuskan PSU Di 17 Distrik, Jumlah TPS Bertambah Menjadi 308 TPS

Category: Lintas Papua 19 0

PEMILU KOTA JAYAPURA, 15 FEBRUARI 2017 LALU.(LintasPapua.com)
JAYAPURA (LINTAS PAPUA)- Pro-kontra terhadap Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dikeluarkan Panwas dalam Pilkada Kabupaten Jayapura akhirnya terjawab.

Hal ini seperti tertuang dalam Putusan DKPP Nomor : 46, 48/DKPP/PKE-VI/2017.

Menanggapi Putusan DKPP yang dibacakan, Kamis 8 Juni 2017 di Jakarta, Arsi Divinubun, SH, MH selaku Kuasa Hukum Paslon Bupati Jayapura Nomor 1 Yanni-Zadrak Afasedanya, menyatakan sangat puas dengan putusan DKPP.

“Kami selaku pihak terkait dalam perkara ini mengapresiasi putusan tersebut karena ada beberapa hal penting yang terkait dengan kepentingan kami sebagai pihak terkait,” Kata Arsi kepada HPP, kemarin.

Pertama, kata Arsi, DKPP dalam putusannya meyakini bahwa Pilkada Kabupaten Jayapura sarat dengan pelanggaran.

Hal ini terlihat dimana secara tegas DKPP memasukan kasus OTT yang melibatkan anak kandung Calon Wakil Bupati dan kasus 19 Kepala Distrik dalam pertimbangan putusan.

Kedua, lanjut Arsi, DKPP juga secara tegas memerintahkan KPU dan Bawaslu Provinsi Papua untuk melaksanakan PSU di 17 distrik dari 19 distrik dan hal ini masuk dalam amar putusan.

“Nah, poin ini yang paling penting, dengan diputuskan PSU di 17 distrik yang masuk dalam amar putusan, maka ini tidak bisa ditawar-tawar lagi, sehingga PSU bukan lagi di 229 TPS tetapi 308 TPS atau di 17 distrik. Jadi ada penambahan jumlah TPS yang harus di PSU. Saya melihat DKPP benar-benar mempertimbangkan alat bukti yang telah kami ajukan sebagai Pihak Terkait,” paparnya.

Menurutnya, hal ini memperlihatkan bahwa keberadaan KPPS illegal yang sejak awal dipersoalkan dan kemudian direkomendasikan oleh Panwaslu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
Oleh Karena itu, ia mengingatkan kepada KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi Papua sebagai pemegang mandat penyelenggara dan pengawas PSU, agar tidak bermain-main dengan jumlah TPS yang harus di PSU, karena ini amar putusan DKPP.

Foto Repro Tabloid Suara Perempuan Papua. (Eveerth Joumilena /LintasPapua.com)

“Jika sudah diputuskan oleh DKPP di 17 distrik, maka jumlah itu tidak boleh dikurangi dengan alasan appa pun, bahkan seharusnya ditambah untuk TPS-TPS yang KPPS nya diganti di 2 distrik sisa yaitu distrik Kaureh dan Namblong. Jadi kami akan mengawal putusan ini dan jika terjadi penyimpangan akan kami DKPP kan,” tandasnya.

Baca Juga :  Inilah Kronologis Pesawat Tergelincir di Wamena

Ketiga, sambung Arsi, DKPP memberhentikan Panwas Distrik dan PPD yang menjadi saksi Pengadu dalam sidang DKPP.

“Ini juga kami nilai sangat tepat karena Pengadu adalah Pak Mathias Awetouw yang nota bene adalah Calon Nomor 2, sehingga ketika Panwas Distrik dan PPD tampil sebagai saksi, tentu ini sudah tidak netral sehingga memang harus diberhentikan,” jelasnya.

Menyinggung mengenai pemberhentian sementara Ketua dan Anggota KPU serta Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Jayapura, menurut Arsi, jika mencermati pertimbangan DKPP, sangat jelas bahwa pemberhentian mereka hanya bersifat sementara dan pertimbangannya semata-mata karena untuk menghindari terjadinya gesekan yang lebih tajam pada saat PSU. Karena bersifat sementara, jelas Arsi, maka setelah PSU otomatis mereka aktif kembali.

Dikatakan, yang harus dicatat bahwa pemberhentian sementara ini bukan karena adanya rekomendasi PSU, namun DKPP menilai karena mereka tidak cepat bergerak mencegah terjadinya berbagai pelanggaran. Dalam pertimbangan Putusannya, DKPP justru menyatakan KPU dan Panwaslu Kabupaten Jayapura telah bekerja dengan baik dan bahkan DKPP memberikan apresiasi terhadap kinerka KPUD dan Panwaslu Kabupaten Jayapura.

Disamping itu juga, DKPP secara jelas-jelas menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam pergantian KPPS secara massif serta adanya manipulasi Formulir C1-KWK sehingga tidak diketahui keberadaan dokumen C1-KWK yang asli.

Baca Juga :  Hari ini LIVE di Mandala, MU Siapkan Strategi Serang Persipura

Sementara itu Ondoafi Besar Sentani Boy Elway menanggapi Putusan DKPP tersebut dengan penuh suka cita.

Menurut Ondo Boy, keputusan DKPP ini menunjukan Tuhan tidak tidur, Tuhan selalu ada dimana kebenaran itu ada sehingga apapun yang dilakukan untuk menutupi kebenaran pasti akan digagalkan.

“Oleh karena itu saya minta kepada semua pihak untuk berjiwa besar menerima Putusan DKPP tersebut. Putusan ini sudah sangat adil dan sangat berpihak pada rakyat, berpihak pada demokrasi dan hukum,” katanya.

Ditambahkan, Putusan DKPP ini juga sekaligus menegaskan bahwa memang benar terjadi banyak pelanggaran dalam Pilkada Kabupaten Jayapura, terutama soal pergantian KPPS secara besar-besaran.

“Jadi PSU yang direkomendasikan Pansaw dan dijalankan oleh KPU Kabupaten Jayapura sudah benar dan sesuai perundang-undangan. Jadi saya minta kepada seluruh pihak agar sejak Putusan DKPP tersebut tidak boleh lagi saling menyalahkan, bahwa ada kelemahan dan kekurangan pasti tidak bisa dihindari, apalagi Pilkada ini sebuah proses yang rumit,” ujarnya.

Selaku Ondoafi, atas nama masyarakat ia menyampaikan terima kasih kepada KPU Kabupaten Jayapura dan Panwaslu, karena Menurutnya, mereka telah berhasil menyelamatkan demokrasi ditengah-tengah kesulitan yang begitu tinggi.

“Saudara-saudara mampu bertahan dengan benar dalam badai kepentingan politik pihak-pihak tertentu. Saudara-saudara layak untuk dipromosikan sebagai penyelenggara tingkat provinsi maupun pusat karena memiliki integritas yang tinggi,” pungkasnya . (Rambat / Harian Pagi Papua)

Related Articles