PEKAT Sarankan Cagub Papua Perlu Bangun Pendidikan Politik Sehat

Category: Lintas Papua 9 0

Dewan Pengurus Wilayah Pembela Kesatuan Tanah air Indonesia Bersatu, yang dipimpin Frangklin Wahey didampingi Sekretaris PEKAT Papua, Sudin Rettob, saat jumpa pers di Abepura. (Eveerth /LintasPapua.com)
JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Menjelang Pemilukada serentak Tahun 2018 yang akan datang, secara khusus di Provinsi Papua yang mana proses dan tahapan pelaksanaannya akan dimulai pada bulan Juli 2017, namun getaranya sudah mulai dirasakan saat ini, sehiangga kepada para calon gubernur dan calon kepala daerah untuk membangun pendidikan politik yang sehat.

Hal ini disampaikan Dewan Pengurus Wilayah Pembela Kesatuan Tanah air Indonesia Bersatu, yang dipimpin Frangklin Wahey didampingi Sekretaris PEKAT Papua, Sudin Rettob, bersama pengurus lainnya, di Abepura, Rabu (7/6/2017).

Frangklin Wahey menyampaaikan, Perburuan partai politik pendukung yang dilakukan oleh kandidat bupati/wakil bupati dan gubernur/wakil gubernur, pembentukan relawan pendukung kandidat, pendekatan-pendekatan dengan para pemimpin umat, tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda adalah bagian penting dalam mengawali langkah politik guna mewujudkan impian menjadi pimpinan daerah (bupati/wakil bupati dan gubernur wakil gubernur).

Frangklin Wahey didampingi Sekretaris PEKAT Papua, Sudin Rettob. (Eveerth/LintasPapua.com)

“Langkah-langkah awal persiapan yang dilakukan oleh para kandidat bupati/wakil bupati dan gubernur/wakil gubernur ini tidak saja berdampak positif bagi masyarakat dan daerahnya melainkan juga berdampak negatif, bahkan akan bertambah parah lagi bilamana tidak ada langkah-langkah preventif dari semua stake holder yang ada,” jelasnya.

Ditambahkan, bahwa terutama penyelenggara, pengawas dan organisasi politik peserta pemilu dalam menyikapi dan membijaki fenomena sosial politik yang berkembang akhir-akhir ini dalam masyarakat menjelang Pemilukada serentak.

Baca Juga :  Los Pasar Skouw Batas RI- PNG Diperuntukan Bagi Warga Lokal
Anggota PEKAT Papua, Renaldy D. Tokoro. (Eveerth/LintasPapua.com)

Sementara itu, Anggota PEKAT Papua, Renaldy D Tokoro dan Yoppie Romhadi, keduanyaa menilai terganggunya proses-proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan oleh Pemerintah (baik Pusat maupun Provinsi Papua) akan menjadi suatu keniscayaan apabila situasi sosial politik sebagaimana disebutkan di atas tidak mampu diredam oleh semua komponen bangsa yang ada di Provinsi Papua.

“Menyikapi situasi sosial politik menjelang PEMILUKADA Tahun 2018 di Provinsi Papua, secara khusus Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua, PEKAT Provinsi Papua Meminta kepada semua pihak, terutama elit-elit politik, baik kandidat bupati/wakil bupati, gubernur/wakil gubernur, pimpinan partai politik dan pimpinan organisasi massa yang berafiliasi dengan partai politik atau yang dibentuk untuk kepentingan politik menjelang Pemilukada serentak tahun 2018 di Provinsi Papua untuk lebih mengedepankan proses-proses politik yang beretika dalam membangun demokrasi yang bermartabat di Provinsi Papua,” tuturnya menjelaskan.

“Memberikan pendidikan politik dan praktik-praktik demokrasi yang baik kepada seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Papua sebagai elemen penting dalam penegakan demokrasi yang berorientasi pada kesejahteraan dan pembangunan masyarakat itu sendiri,” ucapnya.

Baca Juga :  Pemkot Jayapura Mediasi Pemalangan Kantor Satpol PP

Anggota PEKAT Papua, Irji Matdoan. (Eveerth / LintasPapua.com)

Senada dengan diatas, Anggota PEKAT Papua lainnya, Irji Matdoan dan Herman Tjoleng, kedunya meminta, gara para calon tidak melakukan manuver-manuver politik yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang sementara berlangsung di Provinsi Papua.

“Stop sudah dengan memanfaatkan kelompok-kelompok tertentu dan/atau masyararakat Papua yang masih polos dalam dunia politik dan demokrasi untuk kepentingan-kepentingan politik sesaat,” pesannya.

Irji Matdoan mendesak, agar menghentikan semua praktek-praktek politik yang menjurus pada pembunuhan karakter seseorang atau individu, mendiskreditkan seseorang atau kelompok tertentu, mengadu domba dan memecah belah masyarakat Papua untuk mewujudkan kepentingan politik semata-mata.

”Demikian sikap PEKAT Provinsi Papua ini sebagai wujud kepedulian dan tanggungjawab moral bersama dalam menciptakan kesatuan dan persatuan di tengah-tengah masyarakat guna mewujudkan PEMILUKADA serentak Tahun 2018 yang aman, damai, bermartabat, beretika dan demokratis,” tutur Frangklin Wahey , menutup pembicaraan. (Eveerth Joumilena)

Related Articles