Gubernur Papua Tegaskan WTP Bukan Hasil Suap Tapi Kerja Keras

Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH., saat memberikan keterangan pers )Eveerth Joumilena/LintasPapua)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Gubernur Papua Lukas Enembe merasa tak terima dengan tudingan mantan pejabat Bupati Mappi dan Mimika, Allo Rafra, yang menyebut raihan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sejumlah pemda di Bumi Cenderawasih, termasuk pemerintah provinsi, diduga dari hasil suap.

Lukas menyebut, raihan WTP yang diterima Papua merupakan buah dari hasil kerja keras semua pejabat terkait, yang ada di tanah ini. Apalagi, pihaknya selalu tegas dan menginstruksikan kepada seluruh staf untuk menindaklanjuti seluruh hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK, Sjafruddin Mosii menyerahkan hasil LHP Pemprov Papua 2015 yang mendapat predikat WTP, pada Gubernur Lukas Enembe, di Jayapura. (Erwin )

“Kalau terjadi penangkapan WTP suap kemarin, itu masalahnya di Jakarta. Tak ada kaitannya dengan Papua. Sebab kalau ada temuan di SKPD saya langsung perintahkan untuk dikembalikan dan diselesaikan. Sehingga bisa dipastikan pemerintah provinsi bersih dari apa pun karena tidak ada lagi temuan”.

“Karenanya saya tegaskan kalau tahun ini pemerintah provinsi terima hasil audit BPK 2016 dengan raihan WTP, jelas sekali itu juga hasil kerja keras kita (bukan karena suap),” bantahnya.

Allo Rafra, lanjut Gubernur, mestinya malu sebab pada masa pemerintahannya opini BPK lebih banyak berkutat pada disclaimer. Ia pun tak ragu menyebut pemerintahan di masa Allo Rafra, telah sangat merusak tatanan pemerintahan di Papua.

“Opini pemerintahan di Papua dari tahun ke tahun disclaimer. Kini kita bekerja keras mengubah dengan membenahi aset kita yang dulunya pada jaman Allo Rafra yang juga menjadi Kepala Pemerintahan dijual oleh mereka”.

“Jangan bicara sembarang, kalau kita berhasil berarti itu hasil yang sebenar-benarnya. Ini jamannya pemerintah sebelumnya yang sudah hancur dan justru sekarang sedang kita perbaiki,” ucap dia.

Sebelumnya, Tokoh masyarakat Mimika, Papua, yang pernah menjabat sebagai Bupati Mappi dan Mimika, Athanasius Allo Rafra, mencurigai BPK dalam memberikan opini WTP terhadap laporan keuangan pemerintah provinsi beserta sejumlah kabupaten/kota se-Papua.

Kejadian penangkapan salah satu Auditor BPK karena kasus suap WTP di Jakarta, menjadi tolak ukur bagi dirinya untuk memberi pendapatan. Ia curiga besar kemungkinan modus serupa terjadi di Papua.

“Kalau BPK Papuamembantah tidak ada praktek seperti itu, saya tidak percaya. Justru di Papua jauh lebih kencang,” katanya.

Sebagaimana  dimuat dalam pemberitaan tempo.co , yakni Kasus operasi tangkap tangan (OTT)  pejabat BPK dan pejabat Kementerian Desa Pemangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diduga terkait dengan kebenaran audit laporan keuangan lembaga pemerintah. Praktek suap ini memunculkan persepsi bahwa opini BPK terkesan bisa diatur sehingga rawan tindak kejahatan korupsi.

 

Tokoh masyarakat Mimika, Papua, yang pernah menjabat sebagai Bupati Mappi dan Mimika, Athanasius Allo Rafra, mencurigai keputusan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Papua.

Ditemui di Timika, Allo Rafra, mengatakan sudah menjadi rahasia umum pemerintah kabupaten dan kota di Papua begitu sulit dalam membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah karena berbagai alasan. Namun, ironisnya di saat bersamaan semakin banyak pemerintah daerah di Papua termasuk Pemerintah Provinsi  Papua justru mendapat opini WTP dari BPK Perwakilan Papua.   (Erwin)

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...