Lukas Enembe Bukan Tersangka, Jangan Provokasi dan Adu Domba Rakyat Dengan Aksi Demo

0
2127
Buku "Papua : Antara Uang dan Kewenangan" Karya Penulis Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH (ISTIMEWA)
Kaka Lukas Enembe, kembali dipercayakan memimpin Partai Demokrat Papua. (Foto Dian Mustikawati Sawaki)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – Pernyataan keras ini sekaligus menolak berbagai tudingan dan aksi demo yang dilakukan sekelompok masyarakat di Jakarta yang memvonis seakan Gubernur Papua, Lukas Enembe adalah tersangka kasus korupsi.

 

Hal ini disikapi oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Papua, yakni menyayangkan pihak yang menggelar demo di KPK atas nama Lembaga Advokasi Pemuda Anti Korupsi, di Jakarta, Selasa (30/5/2017).

 

 

“Karena  sampai saat ini tidak ada ada penetapan Ketua DPD PD Papua Terpilih Lukas Enembe, S.IP, MH.,  dalam kedudukannya sebagai Gubernur Papua, sebagai Tersangka Kasus Korupsi Jalan Kemiri-Depapre sebagaimana yg disampaikan oleh para pendemo, sekali lagi Lukas Enembe Bukan Tersangka, Jangan Provokasi dan Adu Domba Rakyat Dengan Aksi Demo,’a ujar Wakil Ketua I DPD PD Papua Demisioner , Carolus Bolly, saat dikonfirmasi, Selasa (30/5/2017).

Dikatakan,  bahwa untuk semua pihak atau bahkan mereka yang berdemo untuk tidak perku mendahului proses hukum yang sedang berlangsung, apalagi mengabaikan azas praduga tak bersalah sebagai bagian dari suatu proses hukum yang berlangsung.
“Kami meminta kepada semua pihak untuk  menahan diri dan  tidak  menciptakan suasana seakan – akan  Lukas Enembe itu sudah bersalah atau sudah menjadi tersangka dari sebuah kasus korupsi, tapi tidak diperiksa oleh KPK, sehingga harus didorong – dorong dengan demo untuk diperiksa,” katanya.

 

Dirinya berpesan, kepada semua pihak, apakah kelompok masyarakat, pemuda, perempuan, adat, agama, perguruan tinggi, LSM dan sebagainya berhak untuk turut serta melakukan kontrol terhadap jalannya kinerja Gubernur & Pemerintahannya.

“Namun, semua hasil kontrol harus tetap disampaikan secara positif  dan konstruktif demi perbaikan – perbaikan dalam  proses penyelenggaraan pemerintahan  dan pembangunan Papua ke depan,” tuturnya menyarankan.

Pihaknya meminta, untuk hentikan provokasi  dan adu domba rakyat Papua, dan kita tetap hormati KPK dalam melaksanakan proses hukum terhadap kasus – kasus dugaan korupsi di Papua dan di mana saja.
“Selama ini Lukas Enembe telah  bekerja keras tanpa henti untuk  kebaikan Papua hari ini dan ke depan, serta selalu mengingatkan kpd aparaturnya untuk bekerja dengan baik dalam menyelenggarakan kegiatan – kegiatan pembangunan di Papua,” ungkapnya.

Carolus Bolly mengatakan, bahwa  semua orang juga  sudah mengetahui penegasan beliau dalam suatu Sidang Paripurna DPRP pada waktu itu, ketika beliau memberi peringatan keras kepada Kepala – kepala  SKPD nya.

“Agar tetap melaksanakan tugas  – tugas  sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, tanpa memakai-makai kata “ini petunjuk Gubernur”, “tidak ada itu !!”, kata beliau pada waktu itu,’  katanya.
Dirinya berharap,  Kalau menyimak hal ini,maka harusnya kita bisa pahami bahwa Gubernur menginginkan proses pembangunan di Papua, dimana ujung tombak pelaksanaan kegiatan adalah para Kepala SKPD.

“Bahwa harus dilaksanakan sesuai aturan  dan ketentuan perundang – undangan  yang berlaku, sehingg tdaik menimbulkan korupsi di Papua atau masalah di kemudian hari,” tandasnya. (Eveerth Joumilena)