PDI Perjuangan Buka Pendaftaran Calon Gubernur Papua 2018

Category: Lintas Papua 114 0

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua, Edoardus Kaize menyatakan, hingga kini PDI Perjuangan belum menentukan calon gubernur yang akan didukung dalam pemilihan gubernur Papua tahun 2018. 

Edoardus Kaize mengatakan, jika PDI Perjuangan akan melakukan Rakerdasus di Swiss-Belhotel Jayapura, Papua, 29 Mei 2017.

 
Selain itu, juga membuka secara resmi pendaftaran calon bupati/wakil bupati pada pilkada serentak tahun 2018 dan pendaftaran untuk calon gubernur dan wakil gubernur dalam pilgub 2018.
“Jadi setelah 29 Mei 2017, itu DPD PDI Perjuangan Papua membuka resmi. Siapa saja silahkan mendaftar. Terbuka bebas, termasuk cagub,” kata Edoardus Kaize minggu lalu.
Mengenai deklarasi dukungan kepada John Wempi Wetipo (JWW) untuk calon gubernur Papua dalam Musda di Merauke beberapa waktu lalu, kata Edoardus Kaize, itu merupakan deklarasi pada waktu lalu.
Namun, pihaknya harus tetap kembali pada mekanisme SK DPP PDI Perjuangan Nomor 04 tentang penjaringan dan penyaringan calon bupati/wali kota, gubernur dan wakil gubernur.
“Kami tetap mengacu ke situ. Kalau kami tidak mengacu pada SK 04, kami salah. Siapapun silahkan mendaftar. Siapa saja punya hak. Partai ini bukan punya pribadi, punya kita semua. Di Papua, saya hanya dipercayakan sebagai ketua DPD,” ujarnya.
Dikatakan, siapa saja punya hak menggunakannya, yang penting sesuai AD/ART atau sesuai kriteria yang diminta PDI Perjuangan.
“Jika ada kader mau maju silahkan. Ada dari luar kader silahkan. Pengurus PDIP Papua hanya ibarat kantor pos yang kumpul sana sini kemudian dibawa ke pusat. Nanti pusat yang menentukan akan mendukung siapa,” katanya.
Yang jelas, tegas Edoarduz Kaize, pihaknya mempersilahkan jika ada perbedaan pilhan. Namun, ketika rekomendasi DPP PDI Perjuangan turun, maka semua wajib diamankan.

Baca Juga :  Masyarakat Diajak Tidak Percaya Informasi Sepihak Tentang Nifasi

“Yang tidak mengamankan rekomendasi, kami amankan dia. Kami cukup tegas dalam hal itu, yang penting kami punya bukti ada kader tidak mendukung kandidat yang sudah direkomendasikan DPP atau partai rekomendasikan. Kita pecat. Di Keerom misalnya. Tidak mendukung kandidat yang direkomendasikan oleh DPP maka beliau istirahat,” tuturnya.  (***)

Related Articles