LP3BH Dukung Penghapusan Pasal Makar di KUHP

Category: Lintas Papua, POLHUKAM 4 0

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Desakan dari delegasi Amerika Serikat dan Jerman pada sesi ke-27 Universal Periodic Review (UPR) atau Tinjauan Berkala Universal pada Sidang Dewan HAM Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Jenewa-Swiss (3/5) agar Pemerintah Indonesia meninjau dan atau menghapus pasal-pasal makar (aanslag) dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) didukung oleh Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari.

 

Hal ini disampaikan  Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari , Yan Christian Warinussy, sekaligus menjelaskan, bahwa

LP3BH mendukung dihapuskannya pasal-pasal makar seperti 106, 108 dan 110 di dalam KUHP Indonesia.

 

“Hal ini  adalah penting dan mendesak dewasa ini, demi menerobos segenap upaya pembatasan terhadap implementasi hak kebebasan berpendapat (freedom of speech), hak kebebasan berekspresi (freedom of expression) dan hak kebebasan berserikat dan berkumpul (freedom of assembly) di Indonesia, khususnya di atas Tanah Papua,” ujar Yan Christian Warinussy, saat dikonfirmasi dari Manokwari, Senin (29/5).

 

Sekretaris Komisi HAM dan KPKC pada Badan Pekerja Klasis GKI Manokwari  menjelaskan, bahwa adanya jaminan hukum yang sudah diberikan dan diatur di dalam pasal 28 Undang Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baca Juga :  PON XIX JABAR : Tim Hoki Papua Kalahkan DIY

 

“Sekaligus dalam konteks pengembangan kehidupan berdemokrasi di Indonesia,dewasa ini, maka LP3BH Manokwari memandang bahwa pemberlakuan pasal-pasal makar tersebut seharusnya ditinjau kembali,” desaknya.

 

Ditambahkan, perlunya juga  disesuaikan dengan definisi aslinya dalam ilmu hukum pidana yaitu makar yang berarti aanslag (bahasa Belanda) yang berarti serangan.

 

“Tidak boleh lagi pasal makar tersebut dikenakan pada segenap aksi-aksi damai rakyat di Tanah Papua dalam konteks penyampaian pendapat (yang berbeda) di muka umum yang nyata-nyata dilindungi secara hukum dalam pasal 28 UUD 1945 dan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Penyampaian Pendapat Di Muka Umum,” ungkapnya.

 

Berkenaan dengan itu, LP3BH juga telah terlibat dalam Tim Advokasi untuk Kebebasan Warga Negara yang beregerak di bidang HAM di Indonesia dengan mengajukan permohonan uji materil (judicial review) pada tanggal 21 Maret 2017 lalu di Mahkamah Konstitusi.

 

“Hal ini disebabkan karena kami menilai pasal-pasal makar tersebut membuat kondisi kebebasan berekspresi dan tuntutan atas pelanggaran-pelanggaran HAM di Tanah Papua menjadi buruk,” harapnya.  (***)

Baca Juga :  John Wempi Wetipo Mengaku Siap Jika Dipanggil KPK RI

Related Articles